Law of Spatial Planning

UU Penataan Ruang Indonesia (english Version) The_law_of_spatial_planning

Iklan

RTRW KABUPATEN/KOTA PROV. JAWA BARAT DITARGETKAN SELESAI 2011

www.pu.go.id


Tahun 2011, target Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/kota di Jawa Barat  selesai disusun. RTRW tersebut bukan hanya dilihat dari kuantitas tetapi kualitas. Penataan Ruang harus bisa menjadi pegangan untuk nantinya dijadikan acuan pembangunan ke depan. Demikian diungkapkan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Denny Juanda dalam Pendampingan Kegiatan Percepatan Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Bandung (11-12/1).

Menurut Denny, perencanaan yang berkualitas haruslah beyond expectationatau melebihi kebutuhan yang diharapkan. Hal ini dimaksudkan untuk mematahkan paradigma perencanaan di masa lalu yang dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Padahal, dalam konteks tata ruang tidak hanya cukup dengan kepuasan dari masyarakat, namun harus mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan.

Untuk mendukung perwujudan penataan ruang yang berkualitas maka perlu dibuatkan panduan dari pusat perihal badan pelayanan satu pintu di daerah. Dengan maksud sebelum mengeluarkan izin hendaknya mengkonfirmasikan terlebih dahulu dengan instansi yang berwenang, sehingga izin tersebut memang tidak asal saja dikeluarkan, namun sudah mendapatkan klarifikasi.

Terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penyusunan RTRW terbagi atas kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis berupa tidak tuntasnya komunikasi antar instansi di daerah dalam merumuskan kebijakan. Sedangkan, kendala non teknis yaitu terkait penataan ruang kapasitas SDM yang membidang penataan ruang.

“Oleh karenanya diperlukan adanya komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan, saat perencanaan dan penyusunan hingga implementasi Perda RTRW tersebut,” ujar Denny.

Penyusunan RTRW yang diproses dengan kualitas yang sesuai peraturan dan pedoman sanagt disambut baik. Kesepakatan akan dirumuskan dalam forum BKPRN ke depan. Diharapkan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dapat menyelesaikan RTRW-nya sesuai waktu yang ditetapkan..

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, perwakilan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Majalengka. (ssa/ibm)

 

Pusat Komunikasi Publik

120111

 

Pesan Kependudukan 2011

Pesan Kependudukan 2011
Kompas, Selasa, 11 Januari 2011

 

Sonny Harry B Harmadi

Majalah National Geographic edisi Januari 2011 mengangkat isu jumlah penduduk dunia mencapai 7 miliar jiwa. Kompas, Senin (10/1), juga mengangkat soal ledakan jumlah penduduk Indonesia.

Kedua isu itu berupaya menggugah masyarakat tentang ancaman ledakan jumlah penduduk. Selama ini dunia terlampau banyak menghabiskan energi untuk membahas isu-isu jangka pendek sehingga mengabaikan isu kependudukan yang berdampak besar pada jangka panjang.

Jumlah penduduk dunia tumbuh begitu cepat. Dahulu, untuk bertambah 1 miliar jiwa, dunia butuh 130 tahun (1800-1930). Kini, dalam 13 tahun, penduduk bertambah 1 miliar jiwa—dari 5 miliar jiwa tahun 1987 menjadi 6 miliar jiwa tahun 2000. Menurut lembaga kependudukan PBB (UNFPA), saat ini jumlah penduduk dunia mendekati 7 miliar jiwa hanya dalam 10 tahun.

Hasil Sensus Penduduk 2010 jelas menunjukkan gejala ledakan penduduk. Selama 10 tahun terakhir, penduduk bertambah 32,5 juta jiwa dan rata-rata pertumbuhan 1,49 persen. Pertambahan ini setara jumlah penduduk Kanada dan lebih banyak dari penduduk Malaysia. Jika pertumbuhan penduduk tetap 1,49 persen, tahun 2045 penduduk Indonesia 450 juta jiwa. Saat itu jumlah penduduk dunia diproyeksikan 9 miliar jiwa. Artinya, satu dari 20 penduduk dunia orang Indonesia.

Dengan jumlah penduduk 2010 yang ”hanya” 237,6 juta jiwa, pemerintah sudah dipusingkan oleh subsidi yang disalurkan. Banyak kota bermasalah dengan sampah, banjir, dan kemacetan. Ini belum lagi semakin sulitnya akses air, udara bersih, dan berbagai isu perubahan iklim. Bagaimana jika penduduk Indonesia mendekati 500 juta jiwa?

Para ahli demografi dan ahli lingkungan sering menggunakan istilah ecological suicide (bunuh diri ekologi) untuk mengaitkan masalah penduduk dengan lingkungan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan berdampak buruk pada kualitas lingkungan.

Indonesia boleh berbangga karena mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri walaupun sebagian masih diimpor. Namun, sentra produksi pangan nasional tidak merata. Produksi beras mayoritas dihasilkan di Jawa, yang saat ini mengalami tekanan penduduk begitu besar. Perlu waktu lama memindahkan sentra produksi beras nasional ke luar Jawa. Penasihat Khusus Sekjen PBB Jeffrey Sachs mengungkapkan, pertumbuhan penduduk tinggi akan menghancurkan ekologi dan menghambat peningkatan pendapatan.

Di satu sisi, jumlah anak yang banyak akan menurunkan kemampuan investasi sumber daya manusia (SDM) dalam keluarga. Akibatnya, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat akan rendah. Di sisi lain, jumlah penduduk besar dengan SDM makin rendah akan kian menghancurkan kualitas sumber daya alam.

Institusi kependudukan

Dalam suatu konferensi internasional tentang kependudukan dan KB tahun lalu, saya berdiskusi dengan seorang menteri kependudukan salah satu negara di Afrika. Dia berkata, ”Kami beruntung memiliki kementerian kependudukan meski jumlah penduduk kami tidak banyak.”

Secara tak langsung dia menyatakan keheranan mengapa Indonesia dengan jumlah penduduk begitu besar justru tidak merasa perlu punya kementerian kependudukan. Indonesia adalah kontributor terbesar kelima dunia dalam pertambahan jumlah penduduk setelah China, India, Brasil, dan Nigeria.

Jika kita menelaah kembali UU Nomor 39 Tahun 2008, sebenarnya kependudukan salah satu urusan pemerintahan yang dapat diurus kementerian tersendiri. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan diterbitkannya beberapa peraturan pemerintah (PP). Namun, penyusunan beberapa PP tersebut belum terdengar kelanjutannya hingga awal 2011 ini. BKKBN, yang berubah nama menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bukanlah institusi setingkat kementerian sehingga sulit mengajukan rancangan PP dimaksud.

Saat ini kita berpacu dengan waktu. Angka kelahiran di Indonesia, yang mencapai 4,5 juta bayi per tahun, indikasi nyata ancaman ledakan penduduk nasional. Tidak mungkin berharap kualitas penduduk akan lebih baik tanpa mengendalikan kuantitas. Semuanya sangat bergantung kepada para pemimpin kita menyikapi kependudukan.

Sonny Harry B Harmadi Kepala Lembaga Demografi FEUI dan Ketua Umum Koalisi Kependudukan

 

ACCELERATING INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT: “Does It Really Works?” A General Lecture by: Prof. José A. Gómez-Ibáñez

ACCELERATING INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT: “Does It Really Works?”

A General Lecture by:

Prof. José A. Gómez-Ibáñez

 

Brochure Seminar

Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) bekerjasama dengan Rajawali Foundation menyelenggakan Studium General dengan tema :

 

ACCELERATING INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT :

“ DOES IT REALLY WORKS ? ” .

 

Kegiatan ini merupakan seminar setengah hari yang diisi oleh kuliah umum dari Prof. Jose A. Gomez-Ibanez (Kennedy School of Government, Harvard University).

 

Prof. Jose A. Gomez-Ibanez merupakan international expert di bidang infrastruktur dan public policy dengan pengalaman lebih dari 40 tahun baik sebagai pengajar, advisor maupun konsultan di pemerintahan Amerika Serikat dan berbagai lembaga internasional.

 

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal     : Rabu/ 19 Januari 2011

Pukul                : 08.30 – 12.30 WIB

Tempat             : Ballroom JW Marriot Hotel, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

 

Acara akan dibuka oleh Menko Perekonomian RI, Ir. Hatta Rajasa, kuliah umum dari Prof Gomez-Ibanez kemudian dilanjutkan dengan pembahasan oleh 3 orang panelis yaitu Dr. Bambang Susantono (Wakil Menteri Perhubungan RI), Dr. Scot Younger (Komisaris PT. Nusantara Infrastructure) dan Dr. Boy Kombaitan (Dekan SAPPK ITB).

 

Acara ini akan dihadiri undangan yang terdiri dari para pejabat pemerintahan baik di pusat ataupun daerah, CEO perusahaan swasta, investor, akademisi, praktisi pembangunan infrastruktur, dan praktisi perencana pembangunan.

 

Kegiatan ini diharapakan akan memberikan sebuah pencerahan dan pandangan baru bagi pembangunan infrastruktur dan kerjasama pembiayaan infrastruktur (Public Private Partnership) dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia.

 

Acara ini terbuka secara terbatas untuk Anggota IAP tanpa dipungut biaya.

 

Reservasi dan Undangan dapat menghubungi :

Sekretariat IAP Nasional

Jalan Tambak 21, Pegangsaan Jakarta Pusat,

Telp/ Fax : 021 – 3905067.

 

Contact Person :

Raimi Said :

Inggit Nursusanto : 021 – 96617273

Raka Suryandaruu : 0816656439

 

 

General Lecture by Prof. José A. Gómez-Ibáñez

Until the end of 2010, around 20 PPP-scheme Expressway Projects are in evaluation due to slow progress. These projects are not affected by the new Presidential Regulation. Those problems will be elaborated and explained from a view of Prof. Gomez-Ibanez in managing this situation.

Prof Ibanez who has had international reputable experiences will be expected to provide those answers. By his comprehensive knowledge and extensive experiences in urban infrastructure development, the General Lecture will express his understanding, professional opinions, and recommendations for specific Indonesian setting.

The committee will invite 3 (three) representatives from different actors in infrastructure development to respond to Prof Gomez-Ibanez’s lecture:

  1. Dr. Bambang Susantono, Vice Minister of Transportation
  2. Prof. Boy Kombaitan (Dean School of Architecture, Planning and Policy Development – ITB)
  3. Dr. Scott Younger OBE, President Commissioner, PT Nusantara Infrastructure Tbk

The moderator of the seminar will be Bernardus Djonoputro, Secretary General, Indonesian Association of Urban & regional Planners.

Central Government is expected to respond with the existing and planned government policy related to Ibanez presentation. The Investor is expected to respond with his experiences in developing infrastructure in Indonesia: problems and challenges. The Scholar is expected to respond with his/her understanding about the concept of Ibanez. And the professional is expected to respond the role of planners in addressing those issues in infrastructure planning.

 

PROGRAM RUNDOWN

08.00 –                                   Registration open

09.00 – 09.30                      Welcome – M. Ramdani Basri, CEO Nusantara Infrastructure

Welcome – Iman Soedradjat, Chairman of IAP

Opening Remark by

HE M. Hatta Rajasa, Coordinating Minister of Economic Affairs

09.30 – 10.30                      General Lecture

Prof. José A. Gómez-Ibáñez

10.30 – 12.00                      Discussion: 3 panelists

Q&A

12.00 –                                   End

LUNCH

12.30 – 13.00                      Press Conference & Exclusive Interviews

 

 

 

 

José A. Gómez-Ibáñez

José A. Gómez-Ibáñez is the Derek C. Bok Professor of Urban Planning and Public Policy at Harvard University, where he holds a joint appointment at the Graduate School of Design and the John F. Kennedy School of Government. He teaches courses in economics, infrastructure and transportation policy in both schools.

At Harvard, Professor Gómez-Ibáñez currently serves as chair of the Kennedy School Social Policy Area. He is faculty co-chair of the Infrastructure in a Market Economy executive program at the Kennedy School. In the past he has been the faculty chair of the Masters in Urban Planning Program at the Design School (2001-2004), of the Masters in Public Policy Program at the Kennedy School (1996-1998), of doctoral programs at the Design School (1992-1995), and of the Department of Urban Planning and Design at the Design School (1984-1988).

 

He has served as Senior Staff Economist, Council of Economic Advisors, Executive Office of The US President and Advisor to the Infrastructure Vice President, World Bank. He has also served as consultants for a variety of public agencies.

 

Professor Gómez-Ibáñez research interests are in transportation, infrastructure and urban economic development, and infrastructure privatization and regulation. He is the author and editor of several books including:

Regulating Infrastructure: Monopoly, Contracts and Discretion (Cambridge: Harvard University Press, 2003), author.

Going Private: The International Experience with Transport Privatization (Washington: The Brookings Institution, 1993), with John R. Meyer.

Regulation for Revenue: The Political Economy of Land Use Exactions (Washington: The Brookings Institution, 1993), with Alan A. Altshuler.

Competition in the Railway Industry: An International Comparative Analysis (Edward Elgar, 2006), edited with Gines de Rus; and

Essays in Transport Economics and Policy: A Handbook in Honor of John R. Meyer (Washington: The Brookings Institution, 1999), edited with William B. Tye and Clifford Winston.

Going Private: The International Experience with Transport Privatization (with John R. Meyer)

Brochure Seminar

 

Urban development: What to do and what can we expect?

Delik Hudalah and Tommy Firman
Published in the Jakarta Post, 12/20/2010, Review & Outlook 2011 suplement

City or urban areas, places where human activities are concentrated, significantly contribute to national economic achievements.

Indonesia has about 99 autonomous/administrative cities (kota) and nearly 400 regencies (kabupaten), most of which largely consist of rural areas.

The cities contribute 40-50 percent of Indonesia’s gross domestic product (GDP) (Samiadji, 2006). Urban areas also play a strategic role in improving the national fiscal performance, as a substantial amount of the state budget (APBN) is collected from taxes paid by companies and individuals who mostly reside in urban areas.

The role of urbanization in national economic development is widely recognized. However, it is important to investigate whether this trend is sustainable.

Do the benefits of urban development trickle down to other parts of the country, especially rural and poorer regions? Can urbanization in Indonesia meet the inevitable challenges of climate change and globalization?

If we look at the trend more closely, it seems that major urban development projects in Indonesia are largely market driven and are carried out without clear shared visions. The government can make beautiful plans, on paper. Nevertheless, in many cases it is the private sector that decides whether the plans are realized.

In practice these plans cannot lead development. In fact, the plans have become the true followers of the market — partly because the rule of law is weak.

There have been many cases in which plans could be revised arbitrarily to meet private developer’s desires of creating exclusive residential estates or new towns in conservation and water catchment areas.

The role of the private sector is very decisive in determining the direction of urban growth and expansion.

In addition, many key actors in urban development, beyond private companies, tend to be marginalized. When it comes to conflicting strategic projects, community leaders and organizations, NGOs, academics and other key actors are not involved in strategic phases of the decision making process.

In short, the market effectively rules over urban development and local people are forced to become spectators.

Private developers tend to be inward looking and opportunistic in their behavior. This results in fragmentation of urban development, especially in suburbs. Many housing development projects are not supported by necessary urban infrastructure and facilities. Different projects are not well-connected with each other. The rich are isolated and increasingly segregated from the poor.

Given these conditions, urban development in Indonesia currently faces a multitude of problems. At the regional scale, the competitiveness of Indonesian cities is lower than other major cities in Southeast Asia.

This is because urban development in Indonesia occurs spontaneously and is not supported by integrated infrastructure and amenities.

As an illustration, the Mercer 2010 Cost of Living Survey ranks Jakarta among the most expensive cities in the world. Expatriates in Jakarta have to spend more money to cover housing, transport, food, clothing, household goods and entertainment for standards found in Bangkok and Kuala Lumpur.

At the national scale, urban development is increasingly concentrated around large or metropolitan cities, especially Jakarta, Surabaya, Bandung, and Medan.

The current sectoral policy tends to be urban-biased, focused on infrastructure development in large cities in Java, especially Jakarta, instead of medium sized cities. The maintained urbanization of economies in Java encourages most investors to concentrate on these cities.

This development gap has created a huge economic disparity between large and small cities. Statistical figures imply that 30 percent of the national GDP comes from the 14 largest cities. It is also revealed that 50 percent of national revenue is abstracted from these largest cities alone.

At the local level, most of these cities cannot provide good basic services for their citizens. Traffic gridlock is a daily problem for major cities in Indonesia. This is due to the uncontrolled number of vehicles and limited capacity of local government to build new roads.

More importantly, public transportation is poorly managed and has not been given priority by most local governments. As the result, public transportation has become a source of, instead of a solution to traffic problems.

Green open spaces in major cities, especially in Java, is also lacking. In Jakarta, for example, the proportion of green open space is 9.6 percent. Bandung municipality can only dedicate 8.8 percent of its total area for green open space.

This means the cities have not been able to meet the spatial planning law requirement to allocate at least 30 percent of their total area for green open space.

In addition, with more than 17,000 islands, most major Indonesian cities are located in coastal zones. Most of these cities, including Jakarta, have not prepared to face the pressing challenges of climate change, such as rising sea levels, extreme weather and rising temperatures.

In fact, excessive urban development and uncontrolled use of ground water have increased both the occurrence and impacts of disasters, including floods, sea induced floods and land sinkage.

Urbanization is inevitable, especially in a developing country such as Indonesia. The question is, can we handle it? In order to meet the current and future demands to create more sustainable, livable and competitive cities, urban development in this country has to be more balanced.

Urban development needs to be encouraged in small and medium cities, especially outside Java. At the local level, provision of basic services, such as public transport, green spaces and flood control, should be prioritized.

Besides, urban governance, including metropolitan management and inter-local cooperation, should be strengthened to face urban development issues that are becoming increasingly more complex.

Perlu Pendampingan Teknis Untuk Percepatan Penyelesaian RTRW

http://www.penataanruang.net

Pendampingan teknis untuk percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota perlu dilaksanakan, karena sampai Desember 2010, baru 7 Provinsi yang telah terbit RTRW-nya, dan hanya 4 kota dari 93 kota serta 14 kabupaten dari 389 kabupaten yang RTRW-nya telah di Perdakan. Kegiatan Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW ini dilakukan agar RTRW Kab/Kota dapat diselesaikan selambat-lambatnya tahun 2011. Direktur Bina Program dan Kemitraan, Sri Apriatini Soekardi, mengungkapkan pada pembukaan acara Pengembangan Kapasitas Perencanaan Tata Ruang dalam rangka Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota di Sanur, Bali. (15/12).

Lebih lanjut Sri mengungkapkan, ada beberapa masalah dalam penyusunan RTRW, diantaranya adalah belum seragamnya paradigma penataan ruang terutama dalam aspek pelaksanaan, bagaimana pemanfaatan ruang dan bagaimana pengendalian penataan ruang, dan terdapat permasalahan mengenai tenggat waktu penyelesaian RTRW tersebut. Sesuai UUPR No.26/2007, RTRW Provinsi harus sudah selesai pada tahun 2009 yang lalu, tapi fakta dilapangan belum dapat dilaksanakan, jelas Sri.

Masalah lainnya adalah Substansi RTRW juga masih punya banyak kendala, banyaknya syarat dan kelengkapan yang belum terpenuhi, yang diajukan oleh daerah, serta tidak selarasnya dengan perundangan sektor-sektor yang terkait penataan ruang seperti kehutanan dan pertambangan yang akan mengisi ruang, lanjut Sri Apriatini.

Acara Pengembangan Kapasitas Perencanaan Tata Ruang dalam rangka Percepatan Penyelesaian RTRW yang berlangsung dari 15-19 Desember 2010 ini, juga mengadakan klinik percepatan penyelesaian RTRW untuk Kabupaten dan Kota, dengan harapan RTRW kabupaten/kota yang masih dalam proses persetujuan substansi, dapat segera mendapat persetujuan substansi untuk selanjutnya dapat diproses menjadi Raperda.

Narasumber yang dihadirkan, untuk memberikan pemahaman lebih mendalam dalam upaya menyelaraskan perundang-undangan terkait, antara lain dari Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Pusat Lingkungan Geologi, Kementerian ESDM, dan Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial, Bakosurtanal.

Pendampingan teknis percepatan penyelesaian RTRW ini, mengundang 47 kabupaten dan 10 kota yang sebagian telah terbit RTRW Provinsinya. Sebanyak 26 Kabupaten dan 9 Kota tersebut juga merupakan Kabupaten/Kota yang masuk dalam Inpres no. 1 tahun 2010 yang diamanatkan harus selesai RTRW-nya pada tahun 2010. (pmd/ibm)

Status Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota


 

 

 

 

 

 

Sumber : Ditjen Penataan Ruang, 2010

For City Dwellers, a Taste of the Orderly Life

Surabaya Journal

Source : http://www.nytimes.com/2010/11/29/world/asia/29surabaya.html?_r=1

 

Ed Wray for The New York Times

Anthony Halim chose a Greco-Roman-inspired style for his new home in Singapore of Surabaya, in Surabaya, Indonesia.

By NORIMITSU ONISHI
Published: November 28, 2010

SURABAYA, Indonesia — Replicas of Singapore’s iconic monuments, like the Merlion and the Fountain of Wealth, stand beguilingly at key entrance points to the 5,000-acre city within a city. Roads meander around well-planned parks, along tree-lined boulevards, and through residential areas with familiar names like Raffles and Newton. Cars move in orderly fashion through streets that are wide, smooth and protected by guards ready to pounce on traffic violators and litterers alike.

The New York Times

Surabaya, on Java, is Indonesia’s second-largest city.

“If the security guards see you throwing trash in the street, they’ll actually tell you to pick it up,” said Julius Sugiarto, 20, who moved here three years ago.

He added, somewhat unnecessarily, “I never litter.”

Neither do many other people at Singapore of Surabaya, a name chosen not only as a developer’s clever — and successful — marketing technique, but also as a response to the deepening problems of urbanization in Indonesia, where every day the booming economy sends thousands of rural newcomers to places like Surabaya, the country’s second largest city, and to smaller urban areas across the Indonesian archipelago.

Products of little planning, Indonesia’s cities are heaving under all manner of urban ills: overdevelopment, floods, brownouts and epic traffic jams magnified by the virtual absence of public transportation. Experts point to Indonesia’s creaking infrastructure — a result of years of mismanagement and corruption — as a major obstacle to further development of a country otherwise endowed with natural resources and the world’s fourth largest population.

Indonesia’s capital, Jakarta, loses at least $1.43 billion a year to traffic jams, according to a government study. Growing sales of cars and motorcycles, experts predict, risk creating total gridlock in Jakarta by 2012.

Indonesia reached a milestone in 2008 when, for the first time, more people lived in its cities than its rural areas, even as the quality of urban life continued to deteriorate, according to the Indonesian Association of Planners. In a survey last year of 2,000 people in Indonesia’s 12 biggest cities, the association found that 46 percent were dissatisfied with the quality of life.

In response, private, self-contained cities like CitraLand, the Singapore of Surabaya, are mushrooming on the outskirts of the country’s major cities. Favored by the growing class of upwardly mobile Indonesians, they worsen the very problems that drive people to such developments in the first place, critics say, feeding a vicious circle.

“They’re good, in a way, in introducing a more structured lifestyle for urban people, but there are big challenges in connecting those megaprojects to the main urban infrastructure,” the planning association’s secretary general, Bernardus Djonoputro, said. He explained that the thousands of families living in the developments worsen traffic in surrounding areas and overwhelm power grids and drainage.

It is not surprising, then, that when the major Indonesian developer Ciputra sought inspiration for what to do with its expanse of land about 15 miles west of downtown Surabaya, it turned to the antithesis of Indonesian cities: the city-state of Singapore.

To many Indonesians, Singapore is a familiar destination for shopping, schooling and medical care. It serves as a refuge for high-profile bribery suspects who usually stay there seeking treatment for some undefined illness until their lawyers work out an agreement with law-enforcement officials.

Known for its world-class infrastructure, Singapore boasts everything from an ultramodern airport to an advanced water treatment system. A sophisticated and continually refined electronic road pricing system calibrates the flow of cars through the city-state; Indonesia’s urban drivers typically squeeze three abreast onto two-lane roads. While Jakarta’s chronic floods are factored into daily commuting trips, Singapore engaged in national hand-wringing when drainage problems caused floods in its central business district a few months ago.

To hear Ciputra executives tell it, at Singapore of Surabaya they sought to recreate Singapore as an alternative to life in Surabaya. In 2003, Ciputra began turning a parcel of land larger than six Central Parks into a Singapore simulacrum, now complete with residential and commercial areas, a university, eight schools, seven banks, a hospital, a church, a mosque, a golf course and an amusement park.

Some 4,000 families who live at CitraLand, the Singapore of Surabaya — about half the expected total — are promised not only a shiny, workable infrastructure but a re-education of sorts as well.

“We want to educate the residents here to have a Singapore attitude,” the development’s marketing manager, Pratami Harijanti, said. Besides cracking down on littering — not an easy feat in a country where rolling down the car window and tossing out a piece of trash remains a reflex — the company requires residents to sort garbage into recyclables.

“If you don’t put your trash in the proper container,” Ms. Harijanti said, “it won’t be picked up.”

Pushing a cart through a supermarket here recently, Carol Isbandi, 31, said she and her husband moved here two years ago with their two sons after tiring of life in Surabaya.

“We just wanted to live in a place that’s as clean as Singapore,” she said, “and where everything is in order.”

But not ruthlessly so, Ciputra officials stressed. Chewing gum is allowed here. Singapore extended a ban against the practice in March.

“Our aim is to become more and more like Singapore, to be as modern as Singapore,” Ms. Harijanti said. “But we don’t want to become a cold place like Singapore. Indonesian people are warm.”

Maintaining that balance, she added, is never easy.

Most residents occupy houses designed by the developer, mostly in the sleek, urban tropical style fashionable in Singapore. But many who have bought just land have built houses “in different styles,” Ms. Harijanti said, a practice the developer is trying to discourage. With mixed success, a drive here suggested, confirming something about which there was little doubt: even in the Singapore of Surabaya there is a limit to how much of Indonesia you can take out of Indonesians. Across sprawling plots, some owners had built the kind of gigantic, over-the-top houses common in the wealthy quarters of Indonesia’s cities.

A block from a house with a Normandy castlelike tower was a new home designed in the Greco-Roman style popular nowadays among wealthy Indonesians. Its owner, Anthony Halim, gave visitors a tour of the basement, where the servants’ quarters were arranged around a garage for 10 cars. Upstairs, in the main living area, a bas-relief showed a young couple sitting leisurely as a servant poured water on the toga-clad man’s left hand. Centurions brandishing spears and swords stood guard.

“I like this classical style, and my wife also likes it,” said Mr. Halim, 45, who said he was in steel. “The real Singapore is, of course, better than this place, but this place is much better compared to other estates in Indonesia.”

Komisi V DPR RI Siap Mengawal Percepatan Penyelesaian Perda RTRW di Daerah

“Pada tahun 2011, kami menargetkan 287 Kabupaten dan Kota dapat menyelesaikan persetujuan substansi dari Menteri PU atas rencana tata ruang wilayahnya”, demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang, Imam S. Ernawi, dalam acara Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang bersama anggota Komisi V DPR RI, di Ruang Rapat KK V DPR RI, Jakarta (29/11).

Dalam rangka mewujudkan target tersebut, Ditjen Penataan Ruang akan melakukan pendampingan teknis dengan memobilisasi fasilitator ke daerah yang sedang merevisi RTRW-nya dengan tujuan untuk mempercepat penetapan perda RTRW tersebut, jelas Imam Ernawi.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi V DPR RI menyampaikan kesiapannya untuk mengawal percepatan penyelesaian perda RTRW di daerah. Mereka juga mengusulkan adanya pelibatan anggota dewan di daerah pemilihannya untuk ikut serta dalam pengawalan tersebut, tentunya agar mempercepat proses penyelesaian RTRW. Pengawalan tersebut merupakan salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Komisi V DPR RI.

Di samping itu, Komisi V DPR RI juga sangat menyadari bahwa penataan ruang adalah aspek yang fundamental untuk kelangsungan hidup sebuah wilayah, karena akan menjadi acuan bagi sektor-sektor lain dalam menyelenggarakan kegiatannya. Oleh karena itu, percepatan penyelesaian Perda RTRW bukan untuk kepentingan satu sektor tetapi untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain percepatan penyelesaian perda RTRW, Komisi V DPR RI juga meminta agar Ditjen Penataan Ruang melakukan upaya-upaya percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen) yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini mengingat UUPR sudah efektif berlaku sejak 3 tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2007.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) untuk membahas permasalahan penataan ruang secara mendalam, terutama terkait target percepatan penyelesaian perda RTRW provinsi, kabupaten, dan kota pada tahun 2011. (Al)

KONGRES NASIONAL IX IAP TAHUN 2010 : Konsensus Bersama Membangun IAP

Dalam 10 tahun terakhir, dunia penataan ruang mengalami berbagai perubahan yang secara signifikan telah merubah wajah pembangunan Indonesia. Berbagai perubahan tersebut diantaranya; desentralisasi yang memberikan peran besar bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan, demokratisasi yang menuntut peran lebih besar dari masyarakat dalam penataan ruang, urbanisasi yang demikian pesat sehingga menuntut pengelolaan perkotaan yang sustainable, gelombang globalisasi (termasuk pada dunia profesi perencana ) dan lain sebagainya.

IAP menghadapi tantangan masa depan yang baru di paruh kedua abad 21 yang sangat berbeda dengan pelaksanaan organisasi IAP di tahun 80an, 90an dan 2000 awal. Tantangan tersebut menuntut pengelolaan dan implementasi organisasi yang lebih modern, kreatif, inovatif dan terbuka.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka pada tanggal 21 Oktober 2010 bertempat di Hotel JW Marriot, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) telah melaksanakan Kongres Nasional IX IAP Tahun 2010. Kongres kali ini mengangkat tema ”Meningkatkan Peran dan Kualitas Praktik Profesi Perencana dalam Menghadapi Tantangan Global”. Tema ini diangkat dengan latar belakang begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Para Perencana di masa mendatang, baik untuk skala global ataupun internasional.

Adapun agenda dari Kongres Nasional IAP 2010 adalah
1. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nasional IAP, Badan Sertifikasi Perencanaan dan Majelis Kode Etik Periode 2007-2010
2. Pengesahan Renstra IAP 2010-2013
3. Pengukuhan 4 (empat) pengurus Provinsi IAP yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
4. Penyusunan Rekomendasi penyempurnaan kelembagaan IAP
5. Pemilihan Ketua dan Sekjen IAP, Ketua BSP, ketua MKE

Kongres Nasional IAP dihadiri oleh 22 Pengurus Provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua.

Beberapa rekomendasi strategis Kongres Nasional IX IAP tahun 2010 adalah
1. Pembentukan Panitia Kerja untuk pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana –IAP
2. Pembentukan Panitia Kerja untuk penyempurnaan AD/ART dan Kode Etik Perencana
3. Kongres memberikan mandat bagi Pengurus IAP 2010-2013 untuk a) menguatkan kelembagaan IAP; b) IAP mampu berperan aktif dalam pembentukan perencana-perencana yang handal melalui kegiatan peningkatan kapasitas; c) IAP harus mampu memberikan kontribusi riil terhadap masyarakat dalam hal penyelesaian-penyelesaian persoalan terkait dengan profesi perencana tata ruang (seperti: percepatan RTRW, mitigasi bencana, dll)

Salah satu agenda strategis yang menarik perhatian adalah agenda pemilihan kepemimpinan tiga lembaga dalam IAP untuk periode 2010-2013 yaitu Pengurus Nasional, Badan Sertifikasi Perencanaan dan Majelis Kode Etik.
Didalam proses pemilihan untuk Pengurus Nasional calon yang diusulkan oleh Pengurus Provinsi adalah Iman Soedradjat, Johny Patta dan Bernardus Djonoputro. Untuk Badan Sertifikasi perencana, Pengurus Provinsi mengusulkan Abdul Alim Salam, Holi Bina Wijaya dan Bambang Tata Samiadji. Sedangkan untuk MKE, Pengurus Provinsi mencalonkan Jimmy Michael, Boy Kombaitan dan Bambang SP.

Pemilihan kepemimpinan IAP berlangsung dalam suasana yang kondusif dan demokratis. Secara aklamasi terpilih Iman Soedradjat sebagai Ketua Umum IAP, Abdul Alim Salam sebagai Ketua Badan Sertifikasi Perencana (BSP) dan Boy Kombaitan sebagai Majelis Kode Etik untuk periode 2010-2013.

Kongres Nasional IX IAP Tahun 2010 memberikan harapan yang besar bagi para anggota IAP. Kongres ini akan milestone bagi kemajuan IAP di masa mendatang. Kontribusi riil IAP diharapkan dapat lebih besar diberikan kepada masyarakat, Bangsa dan Negara sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga profesi ahli perencanaan. Tentunya kepemimpinan 2010-2013 membutuhkan kerjasama dan bantuan dari seluruh stakeholder untuk dapat berbicara di tingkat lokal, nasional dan internasional.