IAP 2.0

Dalam 10 tahun terakhir, dunia penataan ruang mengalami berbagai perubahan yang secara signifikan telah merubah wajah pembangunan Indonesia. berbagai perubahan tersebut diantaranya; desentralisasi yang memberikan peran besar bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan, demokratisasi yang menuntut peran lebih besar dari masyarakat dalam penataan ruang, urbanisasi yang demikian pesat sehingga menuntut pengelolaan perkotaan yang sustainable, degradasi lingkungan baik di kawasan perkotaan ataupun kawasan hutan, dan lain sebagainya.

Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut direspon oleh dunia perencanaan dengan melakukan revisi terhadap UU 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang menjadi UU 26 tahun 2007. UU ini kemudian diikuti oleh banyak Peraturan Perundangan yang menjadi sarana pelaksana, seperti PP 15/2010, PP 26/2008, dll

Era  keterbukaan informasi dan komunikasi  membawa nuansa baru dalam melaksanakan pembangunan. Para aktor pembangunan dituntut untuk lebih transparan dalam penyediaan informasi, terbuka dalam proses pengambilan keputusan, kreatif dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan, inovatif dalam implementasi pembangunan, dan lain-lain. Penggunaan media-media komunikasi baru mewarnai pelaksanaan pembangunan.

Diseminasi informasi tidak semata-mata menggunakan media konvensional, seperti media cetak atau elektronik seperti TV dan Radio. Diseminasi informasi melalui penggunaan media web menjadi trend baru di kalangan pelaksana pembangunan. Mobilisasi opini melalui social media, seperti facebook, blogspot, twitter, dll, menjadi model baru dalam membangun kebijakan publik Masa depan.

Tantangan Masa Depan IAP

Kondisi-kondisi yang disebutkan di atas memaksa Ikatan Ahli Perencana (IAP), sebagai organisasi profesi perencana, bermain di wilayah baru. Sebuah wilayah yang merespon tantangan penataan ruang dengan memanfaatkan media –media baru sebagai bentuk advokasi dunia penataan ruang. IAP dituntut tidak hanya mampu melaksanakan perannya sebagai  lembaga sertifikasi tenaga ahli peñata ruang semata .

IAP menghadapi tantangan masa depan yang baru di paruh kedua abad 21 yang sangat berbeda dengan pelaksanaan organisasi IAP di tahun 80an, 90an dan 2000 awal. IAP tidak bisa lagi menjalankan organisasinya dengan gaya “birokrasi”, yang disebabkan  oleh kepengurusan yang didominasi oleh birokrat di berbagai institusi, Tantangan tersebut menuntut pengelolaan dan implementasi organisasi yang lebih responsif, modern, kreatif, inovatif dan terbuka.

Beberapa tantangan yang dihadapi IAP di beberapa tahun ke depan adalah

1.    Penguatan peran advokasi dunia penataan ruang. IAP saat ini melaksanakan perannya dengan baik sebagai organisasi Pembina individu yang berkiprah di dunia penataan ruang. IAP belum melaksanakan peran yang optimal dalam melaksanakan advokasi di bidang penataan ruang. Sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai penataan ruang kepada masyarakat seharusnya menjadi salah satu concern utama dari IAP. Peran ini harus diperkuat kembali oleh IAP pada tahun-tahun mendatang.

2.    Mendorong Peran IAP dalam mobilisasi opini publik. Peran IAP selama beberapa tahun terakhir sulit melaksanakan perannya sebagai lembaga profesi yang independen. Dominasi birokrat dalam struktur pengurus , selain memberikan dampak positif bagi organisasi melalui pengalaman dan jaringan, ternyata mempersulit IAP dalam melaksanakan mobilisasi opini di bidang penataan ruang, terutama ketika dituntut untuk bersebrangan dengan pihak Pemerintah. Statement ini bukan berarti kepengurusan IAP masa depan harus bebas dari birokrat, akan tetapi dibutuhkan strategi khusus untuk mencoba mendorong peran IAP dalam mobilisasi opini. Keberadaan birokrat dalam struktur IAP tidak seharusnya menjadi hambatan bagi IAP dalam memberikan pandangan dan masukan kepada Pemerintah ataupun masyarakat. beberapa tahun terakhir, Pengurus IAP sudah berupaya untuk memperbaiki hal tersebut melalui serangkaian pers conference, diseminasi di media, dan lain-lain. Akan tetapi hal ini belum optimal akibat belum terbangunnya citra IAP sebagai organisasi yang kompeten dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. IAP masih harus bersaing dengan beberapa organisasi lainnya yang lebih “diakui” masyarakat.

3. Struktur organisasi yang terdiri dari berbagai kelompok usia dan aktivitas. Kepengurusan IAP masa depam harus mampu menjawab berbagai isu yang timbul  terkait dengan perencanaan wilayah dan kota. Hal ini tentunya membutuhkan keahlian dan informasi yang beragam. Kepengurusan IAP tidak dapat dibangun dengan hanya 3 kelompok profesi yang saat ini ada; birokrat, akademisi dan konsultan perencanaan. Pandangan dari kelompok profesi lain mutlak dibutuhkan, seperti  sektor swasta, NGO, politik, dan lain-lain dibutuhkan untuk memperkaya khazanah opini yang diberikan oleh IAP. Selain itu berbagai isu yang muncul silih berganti membutuhkan pandangan lintas generasi yang tentunya memiliki idealisme jaman yang berbeda-beda. Sehngga mutlak diperlukan kepengurusan yang terdiri dari berbagai kelompok usia.

Menuju IAP 2.0

Penggunaan isitilah IAP 2.0 sebenarnya untuk memperkuat dan menegaskan kembali peran IAP di dunia yang sarat dengan keterbukaan informasi seperti saat ini. IAP 2.0 adalah usulan model pengelolaan IAP untuk menjawab tantangan masa depan dunia penataan ruang. IAP 2.0 bukan visi misi calon ketua IAP ataupun visi misi dari organisasi  IAP.  IAP 2.0 merupakan masukan  sebagai bentuk kepedulian untuk memperkuat peran IAP di masa mendatang.

Konsep IAP 2.0 dibentuk melalui lima prinsip dasar yang dapat diimplementasikan oleh IAP, yaitu

1. Terbuka

IAP harus menjadi organisasi yang mampu membuka diri kepada publik. IAP memiliki peran strategis untuk melaksanakan diseminasi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hal-hal terkait dengan penataan ruang. Pengunaan media alternative, seperti webpage, web blog, twitter,dll, bukanlah sebuah konsekuensi mode saja. Tetapi upaya dari IAP untuk menjadi lebih terbuka terhadap masyarakat,terutama di bidang diseminasi informasi

Selain itu, keterbukaan dapat diartikan sebagai keterbukaan terhadap berbagai jenis pengetahuan yang dapat digunakan sebagai amunisi dalam membuka opini publik, bukan hanya sekumpulan ide-ide dari penata ruang

2. Kreatif dan Inovatif

Perkembangan pola dan trend masyarakat perlu diikuti oleh penyusunan kegiatan-kegiatan kreatif untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Inisiasi Most Livable City Index, terlepas dari kesederhanaannya, merupakan terobosan yang telah dicoba oleh kepengurusan IAP terkini. IAP masa depan harus mampu menciptakan kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah.

3. Membangun Kemitraan Strategis (Strategic Partnership)

Strategic partnership merupakan sebuah keharusan bagi sebuah organisasi di era modern. Kebutuhan untuk menjadi organisasi terdepan di bidang penataan ruang tentunya membutuhkan  kemitraan dengan stekholder-stakeholder srtategis skala lokal, regional dan global. Membangun kemitraan strategis didasarkan kepada prinsip-prinsip: kesetaraan, menguntungkan dan terbuka. Kemitraan yang telah dimulai dengan organisasi-organisasi lokal internasional saat ini patut dikembangkan lebih lanjut ke arah kemitraan yang kongkrit dan berimplikasi positif bagi dunia penataan ruang Indonesia.

4. Organisasi Global

Era globalisasi yang saat ini berlangsung menuntut IAP berevolusi menjadi organisasi global. Hal ini didasari pada pemikiran bahwasanya konstelasi yang terjadi di luar Indonesia akan memberikan implikasi kepada dunia penataan ruang Indonesia. isu-isu internasional, seperti climate changes, deforestasi, urbanisasi perkotaan, peluang beraktivitas bagi planner asing di Indonesia serta sebaliknya, dan lain sebagainya. IAP harus berkembang  menjadi organisasi yang tidak melulu berkutat pada isu-isu lokal (yang tentunya masih banyak harus diselesaikan). IAP harus membuktikan dirinya sebagai organisasi profesi penataan ruang yang diakui di tingkat global. Kemitraan dengan organisasi internasional, keikutsertaan dalam forum-forum internasional, penyikapan terhadap isu-isu global, pengembangan kompetensi SDM dengan standar internasional, adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong IAP sebagai organisasi global

5. Knowledge management based

IAP sejatinya terdiri dari berbagai individu dari berbagai institusi swasta ataupun Pemerintah  dengan kompetensi yang telah diakui. Beragam pengetahuan yang tersebar di seluruh anggota dapat menjadi amunisi dan potensi yang menjadi bekal IAP dalam memainkan perannya di masa depan. Tantangannya kemudian adalah bagaimana cara mengakumulasi berbagai informasi dan pengetahuan tersebut untuk dipergunakan oleh seluruh anggota. IAP dapat menggunakan pendekatan knowledge management dalam mengakumulasikan informasi dan pengetahuan yang ada. Knowledge management perlu didukung oleh penyediaan “alat” yang representatif dalam mengelola pengetahuan yang ada. Optimalisasi penggunaan berbagai alat seperti;web, milis, bulletin, literatur cetak-elektronik, dokumentasi elektronik dan  berbagai social media, mutlak dilakukan oleh kepengurusan IAP. Pendekatan knowledge management tentunya diharapkan dapat menjadi  modal dalam memperkuat posisi IAP sebagai organisasi profesi terdepan di Indonesia

Tentunya IAP 2.0 bukanlah sebuah konsep mujarab seperti obat sapujagat yang menyembuhkan segala penyakit di dunia. IAP 2.0 juga bukan sebuah konsep yang hanya membutuhkan kerja keras pengurus dan perangkatnya. IAP 2.0 harus dilaksanakan secara bersama-sama seluruh stakeholder IAP di tingkat pusat dan daerah. Kolaborasi positif untuk mendorong positioning IAP sebagai organisasi profesi penataan ruang yang diakui di tingkat internasional ataupun lokal.

Mudah-mudahan kepedulian ini dapat dijawab oleh kita semua….

 

Elkana Catur H

Web blog: www.perencanamuda.wordpress.com ,

Twitter: @elkanacatur

Menggagas IAP masa depan

Buah tangan dari peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP Indonesia) di Jakarta Planning Gallery dengan tema ‘Menggagas IAP masa depan’. Muncul sebuah diskursus yang menarik tentang visi dan posisi yang perlu dimiliki oleh sebuah organisasi yang mewadahi profesi perencana ini. Pada sesi talkshow dengan pembicara Aca Sugandhy (Ketua IAP 1983-1989), Kemal Taruc ( Ketua IAP 2001-2004), dan Iman Soedradjat (Ketua IAP 2007-2010) terungkap berbagai pemikiran dalam menjawab visi dan posisi IAP masa depan. Pencarian visi dan posisi ini pun mengungkapkan bahwa pada usia yang ke-39, IAP mencari identitasnya dalam jagat asosiasi keprofesian di Indonesia. Idnetitas sebuah organisasi tercermin, terutama pada pada pernyataan tujuan pendiriannya. Keberadaan tujuan inilah yang menjadi pembeda antara kumpulan orang yang selanjutnya didefinisikan sebagai gerombolan atau sebagai entitas multikreativitas yang sinergis mewujudkan visi bersama.

Terdapat kegamangan peran yang akan diambil oleh IAP sebagai satu-satunya wadah profesi perencana dalam pembangunan Indonesia. Sebuah kegamangan yang boleh jadi merupakan buah dari persepsi rendah diri yang tertanam dalam alam pikiran perencana. Sebuah kegamangan yang mungkin terbentuk dari kemandulan implementasi beragam produk perencanaan secara penuh dalam praktek pembangunan di Indonesia selama hamper empat dekade.

Beruntung, Aca Sugandhy mengungkapkan suatu fakta yang mengangkat semangat perencana dengan menjelaskan berbagai pencapaian perencana dalam kurun waktu dua terakhir. Sebuah fakta bahwa ternyata proses aktualisasi profesi perencana walaupun perlahan telah mulai mewujud dengan berlakunya UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang direvisi dengan UU No. 26 tahun 2007 serta pembentukan lembaga perencanaan di tingkat pusat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pada tingkat daerah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kedua fakta tersebut merupakan sebuah pengakuan pada aspek legal dan institusional eksistensi perencana dalam jagat pembangunan Indonesia. Perencana melalui aspek legal sebagai dasar bergerak dan aslpek institusional sebagai legitimasi kewenangan mampu memberikan kekuatan kepada perencana untuk berperan dalam pembangunan.

Satu hal yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi perencana sesungguhnya adalah pertanggungjawaban intelektual dan moral perencana yang pada dirinya disematkan amanah –sebagaimana yang pernah disampaikan kepada penulis saat kuliah oleh Ibu Nia Kurniasih –merencanakan pembangunan  untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Semoga mulai saat ini, IAP dan seluruh elemen yang terlibat di dalamnya dapat mengaktualisasikan, bukan hanya rencana keruangan, namun dapat juga menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui rencana tersebut.

Akhirnya, dengan memperingati HUT IAP ke-39 ini, kita dapat menggeser jargon ‘para ahli merencana, para pelaku menentukan’, menjadi ‘padara ahli merencana, masyarakat tersejahterakan’.

-Bravo IAP-

Caesar Adi

Perencana tata Ruang seperti apakah kamu

INTERMEZZO: Curhat aneh si perencanamuda…  Jawab pertanyaan di bawah ini!

Pertanyaan:

Kapankah kamu menyusun/merevisi suatu rencana tata ruang?

Jawab:

  1. Ketika rencana yang lama sudah tidak berlaku
  2. Ketika rencana yang lama sudah tidak sesuai dengan kondisi eksisting
  3. Ketika wilayah belum punya dokumen rencana
  4. Ketika rencana yang lama sudah terwujud dan tujuannya sudah tercapai
  5. Ketika rencana yang lama sudah terwujud tetapi tujuannya tidak tercapai
  6. Ketika rencana yang lama tidak terwujud tetapi tujuannya tercapai

Penjelasan jawaban:

–          Jawaban a:

Kamu pasti bagian dari birokrasi. Bagi kamu perencanaan adalah kegiatan sehari-hari yang menjadi rutinitas. Sisi baik dari planner tipe ini adalah, kamu dapat diandalkan untuk selalu menjalankan tugas dengan teratur, dan menjaga stabilitas pekerjaan dan kegiatan sehari-hari dalam bidang keadministrasian di pemerintahan khususnya. Sisi jeleknya adalah, bagi kamu, perencanaan adalah suatu kelengkapan administrasi yang wajib terpenuhi terlepas dari manfaat rencana yang dibuat. Jadi kamu cenderung melakukan perencanaan yang monoton dan tidak progresif, bahkan rencana yang dibuat cenderung tidak bermanfaat. Walaupun bagaimana, kamu perlu tetap positive thinking dan terus mengasah daya kritis kamu untuk merekayasa ruang bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dan Ingat!!! Untuk kemakmuran masyarakat kamu gak perlu membentuk struktur dan pola ruang yang rumit atau membangun infrastruktur yang canggih atau jembatan antar pulau dan sebagainya, cukup membuat rencana yang akan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat dengan lebih baik sudah cukup. Sebagaimana kata Aa Gym: muali dari yang kecil. Selamat berusaha!!!

–          Jawaban b:

Kalo kamu pilih jawaban ini, berarti yang bikin RTRW yang lama gak serius. Rencana kan harusnya dibuat dengan pertimbangan yang komprehensif dan sebisa mungkin mengakomodasi dan memprediksi dinamika lapangan untuk bisa mencapai tujuan rencana yang notabene tujuan penataan ruang. Tapi kok seringkali kejadian seperti ini muncul, kejadian ketika rencana jangankan memenuhi tujuan, sesuai dengan dinamika lapangan aja enggak, rencana macam apa ini? Rencana yang aneh??!!! Seringkali muncul ungkapan, ‘wajar dong kalo ada yang gak sesuai di lapangan dengan rencana, namanya juga rencana kan banyak dinamika lapangan yang gak bisa kita kontrol’. Justru seharusnya rencana itu mengantisipasi masalah yang gak bisa kita control, supaya bagaimana cara atau metode yang perlu dilaksanakan sehingga tujuan bisa terwujud walaupun banyak variable yang belum bisa kita kendalikan, dan seharusnya berbagai variable ini kan udah dianalisis (bukannya ada tuh bab data dan analisis dalam rencana, kalo memprediksi kondisi lapangan aja ga bener, berarti kita harus tinggalkan proses kita merencana selama ini dong). Walaupun bagaimana kita harus tetap positive thinking dan mengasah kemampuan kita merencana. Ingat!!! Menurut en.Wikipedia.org,  rencana itu adalah prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan, jadi yang pertama harus kita tahu adalah, apa sih tujuan kita??? Contoh tujuan: mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Nah, lalu definisikan dengan jelas, apa sih indicatornya dari tujuan itu, parameternya apa aja, jadi jelas apa yang kita tuju. Dari tujuan kita baru liat kondisi eksisting. Lalu, kita lihat langkah apa aja sih yang dibutuhkan untuk mencapai ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Jangan sampe kita terjebak dengan praktek day to day planning yang terjadi sekarang ini, e.g. seringkali tujuan yang dibuat biasanya normatif dan ga jelas parameternya, sehingga orang jadi bingung apa yang mau dituju. Misalnya tujuan perencanaan: ‘mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan’.perlu diperjelas aman tuh buat siapa parameter aman seperti apa, apakah dengan penurunan jumlah kriminalitas, penurunan jumlah korban bencana alam, atau apa? Sekarang pernyataan nyaman, nyaman tuh menurut siapa, menurut investor, menurut elit politik, atau menurut masyarakat marginal, karena seringkali kita menginterpretasikan nyaman menurut benak kita sendiri yang akhirnya terjebak dalam sekedar merencanakan bentuk fisik ruang dan bukan kualitas kehidupan masyarakat dalam ruang itu sendiri. Pernyataan produktif perlu diperjelas konteks dan parameternya , dalam hal apakah masyarakat harus produktif, dalam peran apakah masyarakat harus produktif, apakah dengan menjadi buruh perusahaan yang bersifat footloose (industri yang dapat ditempatkan dimana saja tanpa keterkaitan dengan factor sumber daya local sehingga berbahaya bagi ekonomi local karena tidak memiliki keterkaitan dengan sector hulu maupun hilir di lokasi tersebut) atau produktif dalam optimasi sumber daya local sekaligus berupaya mencapai kemandirian ekonomi sehingga masyarakat bisa menjadi tuan di rumah mereka sendiri? Pernyataan berkelanjutan, perlu diperjelas parameternya seperti apa, apakah dengan kualitas lingkungan (dengan parameter kualitas udara, kualitas air, dan kualitas tanah) ataukan parameter lainnya? Masalah lanjutannya dengan tujuan normatif yang non parametris adalah, sulitnya mencari formula kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh: fenomena sekarang adalah pembuatan rencana dimulai dari perumusan metodologi, perumusan data dan analisis, lalu perumusan rencana. Perumusan rencana dimulai dari perumusan tujuan lalu kebijakan lalu struktur dan pola ruang, lalu indikasi program. Perlu kita kritisi sebetulnya kebijakan atau struktur dan pola ruang bisa mewujudkan tujuan? Apakah kita bisa menjamin kalau struktur dan pola ruang sudah terwujud maka masyarakat akan aman, nyaman, akan produktif, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat akan berkelanjutan? Makanya kita perlu mengkritisi cara kita merencana, karena seringkali kita melupakan tujuan kita untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan cenderung berkutat pada sekedar merekayasa bentuk fisik semata.

–          Jawaban c:

Nah, kalo kamu menjawab ini, artinya kamu belum dewasa, dan masih dalam proses pencarian jati diri. Urgensi membuat rencana itu adalah untuk mencapai tujuan dan bukan sekedar ikut-ikutan. Sebelum kamu bikin-bikin rencana yang menghabiskan banyak sumber daya waktu, tenaga, uang, dll., kamu harus tahu dulu, apakah sebenarnya masyarakat di tempat kamu butuh perbaikan keadaan atau nggak. UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah mewujdukan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kalo masyarakat di tempat kita berada sudah merasa aman, sudah merasa nyaman, produktif (gak nagnggur), dan segala kegiatannya gak merusak lingkungan sehingga lingkungan hidup terjamin keberlanjutannya, berarti gak usah lagi kita repot-repot buat rencana. Contoh: masyarakat suku Dani di Lembah Baliem, saat ini hidup mereka aman dari bencana alam dan dari gangguan lain, dan sudah berabad-abad mereka hidup nyaman dan berkecukupan dengan keadaan mereka sekarang melalui kegiatan produktif seperti berburu, dab bertani, dan kegaitan non politan tersebut bisa dipastikan tidak akan menurunkan kualitas lingkungan, sehingga terpenuhilah kaidah berkelanjutan. Jangan-jangan kalo kita buat rencana dan dipaksakan kepada mereka justru menurunkan perasaan aman mereka, menurunkan kenyamanan hidup mereka, bahkan jangan-jangan kalo ada investasi masuk justru produktivitas mereka terganggu karena mereka dilarang berburu tapi tidak bisa bekerja di sector ekonomi yang masuk seiring investasi, dan akhirnya bukan tidak mungkin segala investasi yang masuk itu justru menurunkan kualitas lingkungan hidup yang sudah terjaga sekarang ini. Jadi pastikan dulu bahwa ketika implementasi rencana dilakukan tidak menurunkan kualitas keamanan, kenyamanan, produktivitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Jangan sampai struktur dan pola ruang yang diwujudkna justru menjadi beban masyarakat karena kita merencana sekedar dengan persepsi kita, bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, dan tidak peka akan dampak yang diakibatkan oleh rencana yang kita buat untuk kualitas hidup masyarakat.

–          Jawaban d:

SUMPEH LOO!!!!!!! Wah masak sih kamu bisa??? Kalo gituh selamat deh, kamu layak diberi gelar Doktor HC atas pencapaian kamu. Tapi, tunggu dulu, tujuan perencanaannya apa dulu nih, jangan-jangan emang gampang untuk dicapai dan gak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi anyway, sukses deh dengan keberhasilan kamu, keep up the marvelous work!!

–          Jawaban e:

Nah ini dia yang jadi bahaya laten dari praktek perencanaan sehari-hari yang dilakukan di Indonesia. Seringkali perencanaan dipandang semata-mata sebagai proses pembentukan ruang secara fisik sehingga kita terjebak pada semata-mata pembentukan struktur dan pola ruang, padahal struktur dan pola ruang sekedar alat untuk mewujudkan ruang kehidupan masyarakat yang berkualitas, sebagaimana tersirat dalam tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang yang aman (bagi masyarakat), nyaman (menurut masyarakat), produktif (bagi masyarakat), dan berkelanjutan (bagi lingkungan secara umum). Pelaksanaan penataan ruang yang diartikan sebagai perwujudan struktur dan pola ruang belum menjamin tercapainya tujuan penataan ruang karena ternyata seringkali rencana kebijakan dan strategi, struktur dan pola ruang, serta indikasi program, ternyata  tidak kompatibel dengan tujuan. Hal ini dapat terjadi karena tujuan berada pada tataran normatif sementara struktur dan pola ruang, serta indikasi program berada pada tataran teknis yang konkret. Untuk menjembatani hal ini, tujuan dalam penataan ruang perlu diuarikan dalam suatu ukuran yang konkret misalnya dalam bentuk standar pelayanan minimal (SPM). Berdasar ukuran konkret di lapangan dari pencapaian tujuan, maka proses perumusan strategi pembangunan dalam bentuk struktur, pola, dan indikasi program dapat dilakukan secara terarah untuk memenuhi berbagai parameter konkret dari berbagai tujuan tersebut.

–          Jawaban f

Berarti inilah waktunya planner gulung tikar. Ternyata kehadiran kita sudah tidak diperlukan lagi. Inilah yang harus kita waspadai, jangan-jangan kehadiran kita membuat berbagai rencana justru menghambat wilayah untuk mencapai tujuan masing-masing, yatu mencapai kesejahteraan masyarakat.

Wallahu a`lam bi shawwab.

-Cae-

Menjembatani Kesenjangan Informasi Dunia Tata Ruang

Derap demokratisasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik saat ini, membawa proses pembangunan kota mengalami beberapa perubahan mendasar. Sifat pembangunan kota yang semula top-down dan merupakan urusan pemerintah semata, berangsur-angsur menjadi kegiatan masyarakat di akar rumput (grass roots), dengan motor penggerak elemen masyarakat dan kelompok kepentingan .

Pengikutsertaan publik dalam proses penentuan kebijakan publik dianggap sebagai cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam tadi. Dengan kata lain, upaya pengikutsertaan publik yang terwujud melalui dapat membawa keuntungan substantif dimana keputusan publik yang diambil akan lebih efektif disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan.

Tantangan yang kemudian dihadapi adalah apakah masyarakat  sudah diberikan pencerahan mengenai apakah itu perencanaan ruang? Apakah istilah-istilah “langit:’ keplanologian sudah sampai kepada masyarakat? apa yang telah dilakukan oleh para perencana dalam menjalankan peran mencerdaskan masyarakat?  media apa yang bisa dikembangkan untuk mendialogkan kepentingan perencana dengan masyarakat.?

Membangun kepedulian masyarakat tanpa terlebih dahulu membangun pengetahuan masyarakat mengenai pembangunan kota dan penataan ruang adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Melalui pengetahuan lebih luas mengenai pembangunan kota akan mendorong kepedulian masyarakat yang akan berujung pada pelibatan masyarakat.

Abad 21 merupakan era baru bagi umat manusia dimana batas-batas fisik dan geografis bukan menjadi sebuah batasan bagi saling tukar informasi antar manusia di seluruh dunia. Jarak dan waktu dipersempit melalui satelit telekomunikasi, jaringan nirkabel dan bentuk lain dari penghantar komunikasi.

Saya masih ingat nonton film “you’ve got mail” yang diperankan oleh Meg Ryan dan Tom Hanks. Film tersebut adalah revolusi budaya yang coba diperkenalkan oleh Negara Paman Sam mengenai teknologi bernama internet ke seluruh dunia (tentunya selain memperkenalkan budaya “starbuck” di sisi lain). This is when the revolution begin..

Saat ini informasi berjalan melalui website, weblog, twitter, facebook, friendster, Yahoo Messenger, personal e-mail, dan ratusan media lainnya. Fasilitas yang tentunya memperkecil kesenjangan informasi antara kelompok masyarakat di seluruh belahan dunia..

Apakah kemudian kita para perencana telah mempergunakan media ini sebagai alat kita dalam membangun pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pembangunan kota, penataan ruang, dokumen rencana tata ruang, istilah-istilah teknis keruangan dan lain sebagainya. Atau telah tepatkah kita dalam mempergunakan media tersebut sebagai alat perencana mendorong partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan kota.

Media internet pada dasarnya hanya  salah satu media (bukan media paling ampuh) dalam memperluas magnitude dunia perencanaan dan memperkecil kesenjangan pengetahuan mengenai penataan ruang antara perencana dengan masyarakat. diseminasi lebih luas mengenai dunia tata ruang dapat dilaksanakan dengan media ini,

Menggunakan media internet bukan sebuah tren sesaat dan implikasi dari “banci’ mode yang saat ini kerap terjadi pada masyarakat Indonesia. Media Internet adalah kombinasi antara hutan belantara, samudra luas, medan perang sekaligus ring tinju. You either survive or die because of it. Banyak contoh keberhasilan transfer ide efektif melalui internet (seperti Obama Campaign, Koin untuk Prita,dll) walau tidak tertutup kemungkinan kegagalan penggunaan media internet.

Mempergunakan media internet dalam memperluas “magnitude” dunia perencanaan di masyarakat memiliki beberapa sisi yang perlu diperhatikan oleh para perencana.

  1. Media internet memberikan kesempatan kepada para perencana dalam mensosialisasikan bahasa, kebijakan istilah teknis dan pemahaman dasar mengenai penataan ruang dalam pembangunan kota
  2. Media internet merupakan salah satu fasilitas jejaring informasi terbesar yang saat ini ada. Jutaan byte dari file-file terkait perencanaan ruang dapat di unggah dan di unduh oleh masyarakat. Dengan teknik yang khusus, Google akan dapat mengantarkan pengguna internet untuk mempelajari hal-hal terkait penataan ruang
  3. Menggunakan media internet memang memberikan ruang bagi kita untuk di akses oleh dunia, tetapi itu juga memberikan konsekuensi tersendiri. Menjadi terbuka di internet memiliki konsekuensi eksistensi kita pun menjadi mudah untuk dikritisi, dikomentari, dihujat ataupun disalahgunakan informasi yang dibuka ke public. Contoh riil ada saat menkominfo Tifatul Sembiring memiliki account twitter. Dampak positifnya tentunya Pak Tifatul mampu berinteraksi langsung dengan public mengenai kebijakan-kebijakan kementerian. Akan tetapi Menkominfo menjadi lebih mudah untuk dikritik dari hal-hal substansi Rancangan Peraturan Menteri sampai hal-hal keseharian seperti kebiasaan Menkominfo dalam berpantun. Banyak sekali public figure atau public organization yang tidak mampu menghandle konflik yang ada sehingga menjadikan penggunaan media internet sebuah character assassination
  4. Pemilihan media yang digunakan dalam mensosialisasikan informasi dan pengetahuan dunia tata ruang pun menjadi sangat penting untuk disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Seperti: penggunaan milis sebagai ruang diskusi, web blog sebagai alat information display, facebook sebagai alat jejaring sosial dan lain sebagainya. Kesalahan menggunakan media, yang biasanya disebabkan oleh latah mode, bisa berujung pada ketidak efektifan media yang digunakan.
  5. Konsistensi adalah kunci paling besar dalam menggunakan media internet. Tanpa konsistensi, maka seringkali media internet hanya menjadi alat yang tidak efektif karena tidak pernah diupdate dan tidak ada inovasi

Beberapa komunitas perencana sudah mulai melakukan beberapa gerakan di dunia internet unuk mendiseminasikan pengetahuan mengenai penataan ruang. Milis “Referensi” adalah salah satu contoh “best practices” dalam membangun jaringan orang-orang yang concern terhadap dunia tata ruang dan sekaligus media mengkonsolidasikan pengetahuan penataan ruang dari seluruh penjuru dunia. Contoh lain dimulai oleh Salah satu komunitas orang-orang yang peduli dengan tata ruang yang membangun web bernama “Rujak” yang disusun untuk mendiseminasikan, mensosialisasikan, menginformasikan, dan lain-lain hal yang terkait dengan RTRW DKI Jakarta 2030. Melalui web “Rujak” tersebut dilakukan tukar menukar informasi antar masyarakat Jakarta yang peduli dengan penataan ruang.

Mempergunakan media internet bagi dunia perencanaan dalam membangun pemahaman masyarakat adalah salah satu jalan baru dalam membangun partisipasi public. Karena perencanaan partisipasi membutuhkan pemahaman yang sama antara masyarakat dengan para perencana mengenai prinsip, substansi dan prosedur yang dilakukan dalam proses penataan ruang. Tanpa pemahaman yang sama maka proses partisipasi tidak lebih dari proses sosialisasi atau justifikasi kebijakan yang sudah dirancang oleh para perencana

Dunia perencanaan harus mulai dan tidak malu-malu lagi mempergunakan media internet untuk mengurangi kesenjangan informasi yang saat ini terjadi antara masyarakat dan perencana.

-Catur-

www.perencanamuda.com

www.catuy.blogspot.com

twitter : elkanacatur

Dipersiapkan untuk Buku “alumni berbagi”

Memasyarakatkan Rencana,Merencanakan Masyarakat

Memasyarakatkan Rencana, Merencanakan Masyarakat

Oleh : Elkana Catur Hardiansah, ST
Pengurus Nasional IAP
Penataan ruang dan masyarakat sejatinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah proses pembangunan. Mendikotomikan antara proses penataan ruang dengan proses bermasyarakat jelas bukan sebuah paham yang akhir-akhir ini dianut oleh sebagian besar Pemerintahan. Para pengajar Planologi sejak dahulu kala memberikan pemahaman kepada kita bahwa penataan ruang terdiri dari 3 aspek, yaitu: perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan, sebuah prinsip yang telah diyakini bertahun-tahun dan melewati penelitian dan peristiwa empirik.
Dalam proses tersebut masyarakat memegang peran penting dalam pelaksanaan dari hulu ke hilir. Pertanyaan yang saat ini sering diwacanakan adalah :
  • Apakah masyarakat mengerti soal penataan ruang?
  • Masyarakat yang seperti apa yang harus dilibatkan dalam penataan ruang?
  • Bukankah kehadiran masyarakat akan menambah “ongkos produksi” proses penataan ruang?
  • Bukankah tugas perencana untuk memberikan pencerahan (enlightment) kepada masyarakat mengenai penataan ruang?
Pertanyaan yang sepertinya tidak up to date ditanyakan pada era reformasi dan desentralisasi. Akan tetapi di alam bawah sadar banyak perencana, pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus mengemuka. Implikasinya adalah tidak sinerginya produk penataan ruang dan realitas masyarakat. Pada tulisan ini, diskusi dipersempit hanya pada salah satu aspek yaitu aspek perencanaan. Hal ini dilakukan, bila dianalogikan dalam permainan sepakbola, seperti memilih jenis lapangan yang nyaman untuk dimainkan. Sering kali terjadi perencanaan tidak pernah menjadikan masyarakat sebagai konsideran dalam menyusun rencana. Akan tetapi yang sering terjadi adalah masyarakat disalahkan sebagai biang keladi kekacauan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.
Masyarakat dan perencana
Proses penataan ruang merupakan proses yang dilakukan dalam rangka mencapai sebuah kestabilan dalam konteks ke-ruang-an. Sehingga setiap aktivitas yang ada di dalamnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan dan memiliki titik fokus untuk mencapai sebuah kondisi ke-ruang-an dalam konteks problem solving, future oriented dan resource allocation. John Friedman (1987) memberikan definisi lebih luas mengenai planning sebagai upaya menjembatani pengetahuan ilmiah dan teknik (scientific and technical knowledge) kepada tindakan-tindakan dalam domain publik, menyangkut proses pengarahan sosial dan proses transformasi sosial.
Friedman dalam bukunya Planning In The Public Domain (1987) mengintrepetasikan tradisi perencanaan yang berkembang di dunia sebagai dua buah aspek fungsi formal societal guidance dan societal transfromation. Dalam societal guidance perencanaan diartikulasikan oleh pemerintah dengan menekankan perubahan yang sistematis. Aspek ini dikenal dengan sebutan top-down planning. Aspek societal transformation merupakan tradisi perencanaan yang bergeser dari societal guidance dan menginginkan terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang menentukan nasibnya sendiri dan segala sesuatu yang diarahkan dari bawah (bottom-up planning). Tradisi ini secara ekstrem ingin mengeliminir peran pemerintah dalam perencanaan.
Pandangan Tradisi Perencanaan Terhadap Peran Masyarakat dalam Perencanaan
Tradisi Reformasi Sosial
Tradisi Analisis Kebijakan
Tradisi Pembelajaran Bersama
Tradisi Mobilisasi Sosial
· Perencana sebagai teknokrat yang mendengarkan tanpa harus memeriksa
· Reformasi politik akan berpikir secara postivistik daripada menekankan proses keterlibatan aktor sosial dalam proses
· Masyarakat ilmiah akan memandu jalur pasti menuju kemajuan sosial
· Perencanaan ada dalam aparat negara
Masyarakat adalah objek kepada rekayasa dan negara
· Nilai-nilai kelas elit diupayakan mengalami ektensifikasi
· Tradisi ini menekankan adanya proses dialogis, relasi non hirarkis, komitmen untuk bereksperimen, toleran terhadap perbedaan dan pencarian ruang transaksi yang tepat
· Merupakan tradisi besar perlawanan
· Mempertanyakan kedudukan bagi mereka yang memiliki power dalam masyrakat secara berteori dan praktik transformasi sosial
· Mereka harus mencari cara untuk meningkatkan harkat masyrakat sehingga menjadi nilai-nilai emansipatoris


Sumber : Diding, 2001
Berdasarkan definisi luas planning yang dikemukakan oleh John Friedman dapat disimpulkan bahwa filosofi peran serta masyarakat dalam perencanaan mengalami suatu pergeseran, dari for people sebagai sifat perencanaan social reform menjadi by people sebagai sifat perencanaan dalam social learning.
Oleh karena itu dalam memahami perencanaan maka akan lebih baik apabila perencanaan dipahami sebagai sebuah upaya untuk membuat pengetahuan dan tindakan teknis dalam perencanaan yang secara efektif akan mendorong tindakan-tindakan publik. Pemahaman tersebut melahirkan sebuah pemikiran bahwa selayaknya perencanaan yang dilakukan dan disusun harus mampu memobilisasi seluruh sumber daya yang ada di masyarakat untuk mewujudkan rencana tersebut.
Namun faktanya yang saat ini banyak terjadi adalah mismatch antara tindakan masyarakat dengan rencana yang diinginkan. Hal ini, tidak bisa dipersalahkan kepada masyarakat semata dengan menganggap masyarakat tidak mengerti dengan rencana tata ruang, namun perencana pun harus mengevaluasi peran yang diambilnya yang menyebabkan kondisi seperti ini terjadi.
Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh dunia perencanaan terkait dengan relasi antara masyarakat dan perencanaan adalah :
1.   Rencana Tata Ruang belum menjadi dokumen populis yang menginternal di kalangan masyarakat. Penataan ruang atau perencanaan kota memang telah lama menjadi wacana publik yang dibicarakan. Akan tetapi untuk dokumen rencana sendiri, perencana (baik swasta ataupun Pemerintah) belum mampu mentransformasi dokumen rencana sebagai sebuah action plan bersama elemen masyarakat untuk mewujudkan kondisi ruang yang baik.
2.    Tidak akuntabelnya proses penyusunan rencana tata ruang. Proses perencanaan yang sangat teknokratik dan birokratik, seringkali menyebabkan proses tersebut menjadi sangat eksklusif. Akibatnya terjadi krisis kepercayaan terhadap produk ruang, baik dari segi kebutuhan, metode, hasil ataupun tindak lanjut. Dokumen rencana yang sangat birokratik sayangnya sering dianggap miring sebagai salah satu proyek semata saja oleh elemen masyarakat
3.   Mismatch antara rencana dengan perilaku masyarakat. Ketidakoptimalan para perencana dalam memobilisasi sumber daya dalam perencanaan tata ruang mengakibatkan tidak sinkronnya perilaku masyarakat dalam pemanfaatan ruang dengan dokumen rencananya sendiri. Misal pada satu wilayah diarahkan sebagai permukiman akan tetapi perilaku masyarakat mengarah kepada perdagangan. Sebuah rencana memang sejatinya memberikan arahan terhadap pemanfaatan ruang. Kolaborasi antara konsep teknis dengan realita di lapangan bukan sebuah usaha untuk kompromi, melainkan usaha untuk mendekatkan kesenjangan antara perilaku masyarakat dan arahan ruang.
Ketiga persoalan di atas sebenarnya bukan persoalan baru yang terjadi belakangan ini. Persoalan ini sudah bertahun-tahun dan belum ada sebuah kompromi mengenai cara menyelesaikannya.
Langkah Ke Depan
Penataan ruang pada hakikatnya merupakan sebuah upaya membuat rencana untuk kepentingan masyarakat. Sepertinya prinsip ini sudah disepakati oleh semua orang. Untuk itu langkah ke depan selanjutnya adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi bagian dari proses perencanaan. Bagian dari proses perencanaan tentunya tidak bisa dengan mudah dilakukan lewat media sosialisasi dan diskusi publik. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yang merupakan tugas perencana.
Tahu, peduli, paham dan bergerak. Ini adalah empat prinsip dasar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dokumen tata ruang. Perencana tidak dapat lagi berlindung di balik tameng birokrasi dan teknokrasi tanpa ingin terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam bidang tata ruang. Melakukan perencanaan atas kepentingan masyarakat sejatinya seiring dan sejalan dengan melakukan perencanaan bersama masyarakat. Menjadikan masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan dan perencanaan bagian dariproses bermasyarakat.
Dalam perspektif perencanaan sebagai sebuah proses komunikatif, peran perencana sangat vital dalam perencanaan. Seorang perencana yang menentukan informasi seperti apa, akan diberikan kepada siapa, dengan cara apa dan untuk apa akan sangat menentukan hasil perencanaan dan posisi perencana di hadapan organisasi politik. Forester (1989) mengungkapkan peran perencana sebagai informan yang akan menentukan posisinya di hadapan aktor yang lain. Informasi yang dimiliki oleh perencana memberikan sebuah daya tawar yang kuat dalam menghadapi tekanan, intimidasi atau manipulasi yang datang dari aktor lain.
Peran perencana dalam menjembatani informasi dari dan kepada masyarakat merupakan salah satu langkah strategis yang diperlukan dalam memasyarakatkan rencana tata ruang ke khalayak luas. Mengatasi kesenjangan informasi antara perencana dengan masyarakat adalah agenda terpenting dalam merencanakan masyarakat. Perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ditenggarai merupakan akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap rencana yang dibuat. Menyamakan pengetahuan antara masyarakat dan perencana adalah agenda kita semua sebagai perencana dalam merencanakan untuk masyarakat. Karena satu hal yang tidak mungkin apabila kita merencana untuk masyarakat tanpa berbagi informasi mengenai rencana tata ruang.

Diding. 2001. Kapasitas Forum Warga Sebagai Ruang Transaksi Sosial dalam Perencanaan, Studi Kasus; Forum Masyarakat Majalaya Sejahtera, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Departemen Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung, Bandung

Bencana dan Gagalnya Politik Tata Ruang

Bencana tanah longsor di perkebunan teh, Desa Tenjolaya, Kabupaten Bandung, bagaikan puncak gunung es dari beberapa kejadian musibah pada musim hujan, tahun ini. Provinsi Jawa Barat adalah yang paling parah, dengan banyaknya peristiwa bencana di wilayah ini.

Sebelum kejadian longsor di Tenjolaya, lebih dari satu minggu bencana banjir melumpuhkan kehidupan masyarakat di wilayah Bandung Selatan. Ada pameo yang menarik di wilayah ini: Bandung Utara dibangun, Bandung Selatan tenggelam, semakin tinggi rumah dibangun di atas bukit, semakin tinggi air menenggelamkan rumah di bawahnya. Fenomena kejadian bencana seperti ini hampir merata terjadi di seluruh wilayah Tanah Air. Musim hujan seperti identik dengan datangnya musim bencana.

Bencana adalah pebuktian terjadinya kegagalan politik tata ruang dalam menjaga dan melindungi fungsi ekosistem lingkungan. Infrastruktur kekuasaan di level nasional, provinsi, dan daerah seperti tak mampu untuk sepenuhnya menjalankan amanat penyelenggaraan penataan ruang seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Fungsi negara untuk memberikan perlindungan kepada penduduk dari ancaman bencana banjir, rob, longsor, penyakit, dan kerusakan lingkungan sering terbentur pada belenggu koordinasi dan egoisme sektoral serta kepentingan otonomi daerah.

Negara telah gagal untuk menyejahterakan warganya, bahkan akibat kelalaian dari fungsi kekuasaan politik di bidang tata ruang, justru wargalah yang harus menjadi korban. Kekuasaan untuk menindak, menghentikan, melarang, dan mengingatkan tidak sepenuhnya dijalankan . Pembiaran alih fungsi hutan, alih fungsi lahan pertanian, serta mudahnya perizinan di kawasan lindung dan resapan air terjadi merata di setiap wilayah kota dan kabupaten.

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan politik tata ruang, pemerintah daerah sering bertindak dalam kekaburan pemahaman. Tata ruang dilihat sebatas dari lengkap atau tidaknya dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peraturan daerahnya. Sementara itu, untuk menetapkan siapa yang harus menjalankan aturan dan bagaimana peran kelembagaan yang paling bertanggung jawab tidak jelas.

Penyelenggaraan penataan ruang saat ini hanya bersifat koordinasi, dan peran serta fungsi dari badan koordinasi saat ini tidak optimal. Tumpang tindih aturan antara kepentingan, sektor, pusat dan daerah, berimplikasi pada mekanisme lempar tanggung jawab jika ditemukan adanya penyimpangan atau bencana akibat penyalahgunaan kewenangan.

Hambatan institusional

Politik tata ruang gagal dijalankan akibat hambatan institusional dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penataan ruang. Hambatan masalah internal dan eksternal tercermin dalam wujud intensitas peningkatan bencana yang makin bertambah parah. Secara internal, banyak institusi lokal sejak awalnya tidak siap untuk menjalankan peran politiknya dalam mengatur tata ruang di daerah.

Pemahaman mengenai aturan-aturan yang sangat rasionalitas dan komprehensif dalam tata ruang masih sangat lemah sehingga motivasi dalam menjalankan aturan pemanfaatan dan pengendaliannya juga rendah. Itu ditambah dengan kapasitas sumber daya manusia yang juga tidak cocok untuk menjalankan kemampuan peran politiknya. Lemahnya kapasitas ini membuat posisi tawar dalam mengambil keputusan jadi tak berdaya ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik modal atau pemilik kekuasaan yang lebih besar.

Secara eksternal, ruang partisipasi politik masyarakat sebagai subyek utama ”pemanfaat ruang” belum tertata. Akses politik warga sering tidak berjalan karena kemampuan interaktif sangat lemah dari masyarakat dan para pengelolanya. Komitmen politik untuk melakukan kerja sama menjaga lingkungan belum banyak tercipta. Jika pun ada, hanya sebatas ritual politik pada aksi-aksi seremoni. Sementara itu, jika berhadapan pada sisi kepentingan ekonomi yang lebih besar, terjadi pelunakan sikap oleh penguasa wilayah atau institusi lokal dengan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Sanksi tidak dapat dijalankan sebab mekanismenya hingga kini belum tersusun secara sempurna.

Secara pencitraan, politik tata ruang saat ini adalah negatif. Segala bentuk kejadian bencana alam diidentikkan dengan kegagalan menjalankan fungsi penyelenggaraan tata ruang. Citra penataan ruang harus dipulihkan. Salah satu cara adalah dengan penguatan fungsi dan peran kelembagaan yang jelas dan tegas kewenangannya agar masyarakat dapat percaya akan kemampuan institusi lokal dan nasional untuk mampu mengatasi dan mencegah bencana serta kerugian jiwa dan material yang telanjur semakin menyengsarakan warga.

Yayat Supriatna Pengajar Masalah Tata Ruang di Teknik Planologi– Universitas Trisakti

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/01/04260379/bencana.dan.gagalnya.politik.tata.ruang


RAKORNAS IAP 2009

Tanggal : 16 Mei 2009 WIB
Judul : RAKORNAS IAP 2009
Sumber : Direktur Eksekutif
Pada tanggal 15 – 16 Mei 2009, IAP telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri oleh Pengurus Nasional IAP dan 16 Pengurus Daerah IAP dari seluruh Indonesia.
Sesuai dengan namanya Rakornas ini dimaksudkan sebagai ajang koordinasi antara pengurus nasional IAP dan segenap PD IAP dalam rangka meningkatkan soliditas dan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Rangkaian acara rakornas dimulai dengan penyelenggaraan Executive Forum : Evaluasi 2 Tahun Implementasi Undang-Undang Penataan Ruang. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program PN IAP, BSP IAP dan pemaparan serta update kegiatan IAP di masing – masing daerah IAP.
Pada Rakornas ini disepakati beberapa hal yang akan menjadi concern organisasi dan akan menjadi agenda IAP, yaitu :

1. Pengurus Nasional IAP harus memfasilitasi media dan secara proaktif meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pengurus Daerah IAP

2. IAP perlu untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Percepatan Implementasi UU Penataan Ruang

3. IAP perlu untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kontribusi profesi terhadap public secara luas

4. Pengurus Daerah IAP diharapkan untuk lebih aktif dalam menyelenggarakan kegiatan, pelayanan terhadap anggota serta pengembangan profesi di daerah

5. Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa IAP dengan Agenda Revisi AD-ART IAP yang akan diselenggarakan pada Bulan Juli 2009 di Semarang, Jawa Tengah.
Pengurus Nasional agar mensosialisasikan draft revisi AD-ART ke seluruh daerah

Setalah melalui rangkaian diskusi dan rapat, kegiatan rakornas hari kedua diisi dengan kegiatan Off-Road dengan menggunakan 6 Mobil Land Rover ke daerah Cikole Lembang, workshop organisasi, makan siang dan acara kemudian ditutup oleh Ketua Umum ditengah hutan diiringi oleh lembutnya semilir angin di pegunungan Lembang.

” KOTA – KOTA INDONESIA RAWAN BENCANA, MEMBANGUN SUDAH SAATNYA PERHATIKAN PERENCANAAN KOTA “

Tanggal : 31 Maret 2009 WIB
Judul : PRESS RELEASE IAP TERKAIT BENCANA SITU GINTUNG
Sumber : Direktur Eksekutif

Bencana jebolnya tanggul Situ Gintung, Cirendeu, Kota Tangerang Selatan dengan korban yang sangat banyak mencerminkan sebuah fenomena perkembangan pembangunan kota yang tidak terkontrol (over development), lemahnya mekanisme pemeliharaan fasilitas publik serta pelanggaran terhadap proses dan produk rencana tata ruang.

Menyikapi perkembangan megapolitan kota-kota di Indonesia dan kerawanan kota akibat bencana alam, kebanyakan pihak masih belum mengerti mengenai berbagai resiko yang dihadapi setiap kota di Indonesia. Dalam kondisi ekstrim, keselamatan jiwa, hak milik dan property, infrastruktur, layanan umum, kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat semua terancam resiko dampak bencana. Ancaman ini diperparah dengan kondisi yang sudah buruk dalam hal jumlah penduduk yang terlalu besar, layanan umum yang buruk, ketersediaan dana terbatas dan ketidakmampuan tata kelola (governance).

”Pemerintah kota dan para perencana kota harus segera mempertimbangkan proses dan tata kelola kota yang terencana, dan bukan atas ”pesanan” (by order). Hal ini akan menjadi agenda penting dalam proses rencana maupun dalam proses politik penyusunan perda tentang rencana tata ruang serta proses sosialisasi kepada masyarakat ” Ungkap Ir. Bernardus Djonoputro, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP).

Alih fungsi lahan tanpa sesuai dengan peruntukan di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sering terjadi karena benturan dengan kepentingan ekonomi maupun pemodal. Kejadian ini sebenarnya sudah sering terjadi, namun pembelajaran Pemerintah Pusat maupun Daerah, para pengambil kebijakan maupun elemen masyarakat untuk mengantisipasi hal ini terlihat kurang atau lamban.

Dengan maksud untuk mencegah hal yang serupa terjadi lagi, maka Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) menyatakan :
1.Masyarakat dan pemerintah setempat untuk mulai memperhatikan urgensi dari eksistensi suatu Produk Tata Ruang dan bukan hanya sebagai produk formalitas saja.

2.Keberanian dan ketegasan untuk menguatkan Law Enforcement yang tegas bagi setiap pelanggaran implementasi rencana guna lahan maupun produk-produk rencana tata ruang.

3.Perlu adanya proses evaluasi terhadap Produk Rencana Tata Ruang dan implementasi Rencana Tata Ruang di seluruh kawasan rawan bencana di perkotaan. Rencana dan peraturan zonasi (Zoning Regulation) untuk setiap kawasan situ sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian tata ruang kawasan situ.

4.Perlu adanya Law Enforcement yang tegas bagi setiap pelanggaran terhadap rencana tata ruang sesuai dengan aturan dan sanksi yang telah ditetapkan dalam UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Perencana sebagai garda terdepan proses perencanaan kota, harus segera mengadaptasi dan memasukan faktor ini sebagai masukan rencana infrastruktur, proses tata kelola dan tentunya kalkulasi cost-benefit dari setiap scenario pembangunan. Standar-standar dan riset baru harus diarahkan kepada peningkatan kapabilitas perencana dalam mengantisipasi hal ini.

“Perencanaan bagi perubahan untuk mengikuti pertumbuhan ekonomi maupun dampak perubahan iklim global adalah tugas bersama pemerintah kota, perencana dan masyarakat, dan perlu mempertimbangkan perhitungan respons terhadap kemungkinan bencana. IAP sebagai asosiasi perencana telah memasukan isu perubahan iklim dan mengembangkan criteria kota – kota yang nyaman untuk dihuni berdasarkan persepsi warga kotanya (Most Liveable City Index) sebagai agenda penting dalam program 3 tahun mendatang” ungkap Bernardus.

Semoga bencana Gintung menjadi yang terakhir.

Ketua Umum
Ir. Iman Soedradjat, MPM

Sekretaris Jenderal
Ir. Bernardus Djonoputro

Making Capitalism More Creative

By Bill Gates
Time, Thursday, Jul. 31, 2008

Capitalism has improved the lives of billions of people — something
that’s easy to forget at a time of great economic uncertainty. But it
has left out billions more. They have great needs, but they can’t
express those needs in ways that matter to markets. So they are stuck
in poverty, suffer from preventable diseases and never have a chance
to make the most of their lives. Governments and nonprofit groups have
an irreplaceable role in helping them, but it will take too long if
they try to do it alone. It is mainly corporations that have the
skills to make technological innovations work for the poor. To make
the most of those skills, we need a more creative capitalism: an
attempt to stretch the reach of market forces so that more companies
can benefit from doing work that makes more people better off. We need
new ways to bring far more people into the system — capitalism — that
has done so much good in the world.

There’s much still to be done, but the good news is that creative
capitalism is already with us. Some corporations have identified
brand-new markets among the poor for life-changing technologies like
cell phones. Others — sometimes with a nudge from activists — have
seen how they can do good and do well at the same time. To take a
real-world example, a few years ago I was sitting in a bar with Bono,
and frankly, I thought he was a little nuts. It was late, we’d had a
few drinks, and Bono was all fired up over a scheme to get companies
to help tackle global poverty and disease. He kept dialing the private
numbers of top executives and thrusting his cell phone at me to hear
their sleepy yet enthusiastic replies. As crazy as it seemed that
night, Bono’s persistence soon gave birth to the (RED) campaign. Today
companies like Gap, Hallmark and Dell sell (RED)-branded products and
donate a portion of their profits to fight AIDS. (Microsoft recently
signed up too.) It’s a great thing: the companies make a difference
while adding to their bottom line, consumers get to show their support
for a good cause, and — most important — lives are saved. In the past
year and a half, (RED) has generated $100 million for the Global Fund
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, helping put nearly 80,000
people in poor countries on lifesaving drugs and helping more than 1.6
million get tested for HIV. That’s creative capitalism at work.

Creative capitalism isn’t some big new economic theory. And it isn’t a
knock on capitalism itself. It is a way to answer a vital question:
How can we most effectively spread the benefits of capitalism and the
huge improvements in quality of life it can provide to people who have
been left out?

The World Is Getting Better
It might seem strange to talk about creative capitalism when we’re
paying more than $4 for a gallon of gas and people are having trouble
paying their mortgages. There’s no doubt that today’s economic
troubles are real; people feel them deeply, and they deserve immediate
attention. Creative capitalism isn’t an answer to the relatively
short-term ups and downs of the economic cycle. It’s a response to the
longer-term fact that too many people are missing out on a historic,
century-long improvement in the quality of life. In many nations, life
expectancy has grown dramatically in the past 100 years. More people
vote in elections, express their views and enjoy economic freedom than
ever before. Even with all the problems we face today, we are at a
high point of human well-being. The world is getting a lot better.

The problem is, it’s not getting better fast enough, and it’s not
getting better for everyone. One billion people live on less than a
dollar a day. They don’t have enough nutritious food, clean water or
electricity. The amazing innovations that have made many lives so much
better — like vaccines and microchips — have largely passed them by.
This is where governments and nonprofits come in. As I see it, there
are two great forces of human nature: self-interest and caring for
others. Capitalism harnesses self-interest in a helpful and
sustainable way but only on behalf of those who can pay. Government
aid and philanthropy channel our caring for those who can’t pay. And
the world will make lasting progress on the big inequities that remain
— problems like AIDS, poverty and education — only if governments and
nonprofits do their part by giving more aid and more effective aid.
But the improvements will happen faster and last longer if we can
channel market forces, including innovation that’s tailored to the
needs of the poorest, to complement what governments and nonprofits
do. We need a system that draws in innovators and businesses in a far
better way than we do today.

Naturally, if companies are going to get more involved, they need to
earn some kind of return. This is the heart of creative capitalism.
It’s not just about doing more corporate philanthropy or asking
companies to be more virtuous. It’s about giving them a real incentive
to apply their expertise in new ways, making it possible to earn a
return while serving the people who have been left out. This can
happen in two ways: companies can find these opportunities on their
own, or governments and nonprofits can help create such opportunities
where they presently don’t exist.

What’s Been Missed
As C.K. Prahalad shows in his book The Fortune at the Bottom of the
Pyramid, there are markets all over the world that businesses have
missed. One study found that the poorest two-thirds of the world’s
population has some $5 trillion in purchasing power. A key reason
market forces are slow to make an impact in developing countries is
that we don’t spend enough time studying the needs of those markets. I
should know: I saw it happen at Microsoft. For many years, Microsoft
has used corporate philanthropy to bring technology to people who
can’t get it otherwise, donating more than $3 billion in cash and
software to try to bridge the digital divide. But our real expertise
is in writing software that solves problems, and recently we’ve
realized that we weren’t bringing enough of that expertise to problems
in the developing world. So now we’re looking at inequity as a
business problem as well as something to be addressed through
philanthropy. We’re working on projects like a visual interface that
will enable illiterate or semiliterate people to use a PC instantly,
with minimal training. Another project of ours lets an entire
classroom full of students use a single computer; we’ve developed
software that lets each student use her own mouse to control a
specially colored cursor so that as many as 50 kids can use one
computer at the same time. This is a big advance for schools where
there aren’t enough computers to go around, and it serves a market we
hadn’t examined before.

Cell phones are another example. They’re now a booming market in the
developing world, but historically, companies vastly underestimated
their potential. In 2000, when Vodafone bought a large stake in a
Kenyan cell-phone company, it figured that the market in Kenya would
max out at 400,000 users. Today that company, Safaricom, has more than
10 million. The company has done it by finding creative ways to serve
low-income Kenyans. Its customers are charged by the second rather
than by the minute, for example, which keeps down the cost. Safaricom
is making a profit, and it’s making a difference. Farmers use their
cell phones to find the best prices in nearby markets. A number of
innovative uses for cell phones are emerging. Already many Kenyans use
them to store cash (via a kind of electronic money) and transfer
funds. If you have to carry money over long distances — say, from the
market back to your home — this kind of innovation makes a huge
difference. You’re less tempting to rob if you’re not holding any
cash.

This is how people can benefit when businesses find opportunities that
have been missed. But since I started talking about creative
capitalism earlier this year, I’ve heard from some skeptics who doubt
that there are any new markets. They say, “If these opportunities
really existed, someone would have found them by now.” I disagree.
Their argument assumes that businesses have already studied every
possible market for their products. Their attitude reminds me of the
old joke about an economist who’s walking down the street with a
friend. The economist steps over a $10 bill that’s lying on the
ground. His friend asks him why he didn’t take the money. “It couldn’t
possibly be there,” he explains. “If it were, somebody would’ve picked
it up!” Some companies make the same mistake. They think all the $10
bills have already been picked up. It would be a shame if we missed
such opportunities, and it would make a huge difference if, instead,
researchers and strategists at corporations met regularly with experts
on the needs of the poor and talked about new applications for their
best ideas.

Beyond finding new markets and developing new products, companies
sometimes can benefit by providing the poor with heavily discounted
access to products. Industries like software and pharmaceuticals, for
example, have very low production costs, so you can come out ahead by
selling your product for a bigger profit in rich markets and for a
smaller profit, or at cost, in poor ones. Businesses in other
industries can’t do this tiered pricing, but they can benefit from the
public recognition and enhanced reputation that come from serving
those who can’t pay. The companies involved in the (RED) campaign draw
in new customers who want to be associated with a good cause. That
might be the tipping point that leads people to pick one product over
another.

There’s another crucial benefit that accrues to businesses that do
good work. They will find it easier to recruit and retain great
employees. Young people today — all over the world — want to work for
organizations that they can feel good about. Show them that a company
is applying its expertise to help the poorest, and they will repay
that commitment with their own dedication.

Creating New Incentives
Even so, no matter how hard businesses look or how creatively they
think, there are some problems in the world that aren’t amenable to
solution by existing market incentives. Malaria is a great example:
the people who most need new drugs or a vaccine are the least able to
pay, so the drugs and vaccines never get made. In these cases,
governments and nonprofits can create the incentives. This is the
second way in which creative capitalism can take wing. Incentives can
be as straightforward as giving public praise to the companies that
are doing work that serves the poor. This summer, a Dutch nonprofit
called the Access to Medicine Foundation started publishing a report
card that shows which pharmaceutical companies are doing the most to
make sure that medicines are made for — and reach — people in
developing countries. When I talk to executives from pharmaceutical
companies, they tell me that they want to do more for neglected
diseases — but they at least need to get credit for it. This report
card does exactly that.

Publicity is very valuable, but sometimes it’s still not enough to
persuade companies to get involved. Even the best p.r. may not pay the
bill for 10 years of research into a new drug. That’s why it’s so
important for governments to create more financial incentives. Under a
U.S. law enacted last year, for example, any drug company that
develops a new treatment for a neglected disease like malaria can get
a priority review from the Food and Drug Administration (FDA) for
another product it has made. If you develop a new drug for malaria,
your profitable cholesterol drug could go on the market as much as a
year earlier. Such a priority review could be worth hundreds of
millions of dollars. It’s a fantastic way for governments to go beyond
the aid they already give and channel market forces so they improve
even more lives.

Of course, governments in developing countries have to do a lot to
foster capitalism themselves. They must pass laws and make regulations
that let markets flourish, bringing the benefits of economic growth to
more people. In fact, that’s another argument I’ve heard against
creative capitalism: “We don’t need to make capitalism more creative.
We just need governments to stop interfering with it.” There is
something to this. Many countries could spark more business investment
— both within their borders and from the outside — if they did more to
guarantee property rights, cut red tape and so on. But these changes
come slowly. In the meantime, we can’t wait. As a businessman, I’ve
seen that companies can tap new markets right now, even if conditions
aren’t ideal. And as a philanthropist, I’ve found that our caring for
others compels us to help people right now. The longer we wait, the
more people suffer needlessly.

The Next Step
In june, I moved out of my day-to-day role at Microsoft to spend more
time on the work of the Bill & Melinda Gates Foundation. I’ll be
talking with political leaders about how their governments can
increase aid for the poor, make it more effective and bring in new
partners through creative capitalism. I’ll also talk with CEOs about
what their companies can do. One idea is to dedicate a percentage of
their top innovators’ time to issues that affect the people who have
been left behind. This kind of contribution takes the brainpower that
makes life better for the richest and dedicates some of it to
improving the lives of everyone else. Some pharmaceutical companies,
like Merck and GlaxoSmithKline, are already doing this. The Japanese
company Sumitomo Chemical shared some of its technology with a
Tanzanian textile company, helping it produce millions of bed nets,
which are crucial tools in the fight to eradicate malaria. Other
companies are doing the same in food, cell phones and banking.

In other words, creative capitalism is already under way. But we can
do much more. Governments can create more incentives like the FDA
voucher. We can expand the report-card idea beyond the pharmaceutical
industry and make sure the rankings get publicity so companies get
credit for doing good work. Consumers can reward companies that do
their part by buying their products. Employees can ask how their
employers are contributing. If more companies follow the lead of the
most creative organizations in their industry, they will make a huge
impact on some of the world’s worst problems.

More than 30 years ago, Paul Allen and I started Microsoft because we
wanted to be part of a movement to put a computer on every desk and in
every home. Ten years ago, Melinda and I started our foundation
because we want to be part of a different movement — this time, to
help create a world where no one has to live on a dollar a day or die
from a disease we know how to prevent. Creative capitalism can help
make it happen. I hope more people will join the cause.

MENTAL BLOCK PENATAAN RUANG

Sebelum saya memulai tulisan yang insya allah bakal singkat ini. Ijinkan saya menyampaikan motif saya menulis tulisan ini bukanlah untuk menghujat alumni satu sekolah tertentu ataupun menghujat satu jenis profesi tertentu. Tulisan ini dibuat sebagai otokritik buat kita semua penata ruang (serta elemen yang menyertainya) dan mencoba mencari solusinya bersama-sama. Tulisan ini hanya menoca memaparkan sebagian permasalahan penataan ruang. Kata orang sih mengetahui persoalan itu setengah dari pemecahan masalah.

Saya pelaku penataan ruang, walau saat ini tidak banyak bergelut lagi di kerjaan bidang tata ruang. Tapi background sekolah memaksa saya untuk memliki concern besar terhadap penataan ruang.

Penataan ruang di Indonesia itu sangat erat dengan pembangunan kota yang berjalan selama ini. Fatsoen nya apabila pembangunan kota berjalan sesuai dengan penataan ruang maka sebuah kota akan berjalan dengan baik. Bener gitu?????? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini sebuah pertanyaan serius yang harus kita ajukan kembali ke diri kita masing-masing. Apa benar kalo penataan ruang berjalan dengan baik maka sebuah kota akan sejahtera dan baik.. For those of you who work on this field, it must be 100% correct.. tapi apa yang ada di kepala masyarakat kita. Masyarakat di sini tidak identik dengan masyarakat (what so called) kecil, termasuk di dalamnya investor dan lain sebagainya.

Mungkin fatsoen tersebut benar adanya dan secara teoretik sudah dibuktikan oleh para perencana kota di berbagai belahan dunia (note; eropa dan amerika). Tapi kemudian kita lihat apa yang terjadi kemudian di lapangan tidak seindah yang dibayangkan bukan. Pembangunan kota berjalan dengan atau tanpa sebuah penataan ruang yang baik. Tapi yang jelas satu hal, ternyata penataan ruang di Indonesia lebih banyak kondisi negatifnya dibanding positifnya.

Beberapa Realita permasalahan yang terjadi di penataan ruang Indonesia menurut saya saat ini adalah

1. Tidak akuntabelnya rencana tata ruang

“Accountability is a concept in ethics with several meanings. It is often used synonymously with such concepts as answerability, enforcement, responsibility, blameworthiness, liability and other terms associated with the expectation of account-giving. As an aspect of governance, it has been central to discussions related to problems in both the public and private (corporation) worlds.” (Wikipedia)

Apa yang terjadi apabila sebuah dokumen public tidak dipercaya oleh Pelaksana dan masyarakat. Bagaimana sebuah rencana tata ruang dapat terlaksana apabila ada sebuah keraguan mengenai ketepatan, kesahihan dan validitas dokumen rencana tata ruang. Keraguan yang saya lihat ternyata tidak hanya di masyarakat, tetapi terjadi pada level pelaksana dari dokumen rencana. Implikasinya??? Jelas besar… tidak salah apabila pembangunan tidak sejalan dengan rencana tata ruang, kalau sudah ada ketidakpercayaan terhadap produknya.

Kondisi ini bisa disebabkan dua factor. Faktor pertama adalah proses penyusunannya yang tidak dipercaya. Entah itu metodenya yang using, penyusunnya yang tidak dipercaya, data yang gak valid, naskah yang copy paste dari daerah lain dan banyak lainnya yang membuat orang selalu mempertanyakan keabsahan sebuah produk tata ruang. Factor kedua adalah masyarakat tidak cukup dilibatkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Proses penyusunan rencana tata ruang yang berorientasi teknokratis dan TOP DOWN (seperti Dewa menurunkan Sabda ke pengikutnya), menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan.

2. Minimnya kapasitas SDM pelaksana penataan ruang

Saya bukan bermaksud mengecilkan profesi lain atau sekolah orang. Tapi ini riil di lapangan, manakala rencana tata ruang yang complicated, rumit dan sophisticated kemudian harus diterjemahkan oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang tata ruang. Akhirnya yang kemudian terjadi adalah pelanggaran (yang disebut) kaidah-kaidah tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan. Ya jelas lah dilanggar, orang gak ngerti istilah dalam Buku rencana tata ruang. Ini persoalan mendasar di era desentralisasi, dimana banyak pos yang tidak ditempati the right man on the right place. Ini sebuah persoalan yang harus di atasi, karena kalau tidak banyak orang akan masuk penjara karena pelanggaran tata ruang bukan akibat keinginan untuk melanggar. Tapi akibat ketidak tahuan dan ketidakmengertian terhadap produk rencana tata ruang itu sendiri

3. Tidak membuminya penataan ruang sebagai wacana publik

Penataan ruang itu hanya milik lulusan sekolah perencanaan?? Mungkin harusnya tidak. Kenyataannya?? Terminology-terminologi yang melangit dengan dokumen rencana yang kompleks ternyata mengakibatkan ketidakpahaman terhadap penataan ruang. Yang kemudian terjadi tidak pernah ada diskusi di ranah public mengenai penataan ruang yang tuntas. Implikasinya proses check and balance terhadap penataan ruang sebuah wilayah hanya wacana sesaat dan “anget2 tai ayam”, yang tidak pernah tuntas.

Sebenernya lebih banyak lagi persoalan di penataan ruang.tapi gak tega membukanya secara detil karena takut menambah pesimisme kalangan pelaku penata ruang (terutama generasi muda dan mahasiswa).

Anyway, apa yang menyebabkan persoalan ini?? (jawaban standar) Banyak sekali factor yang menyebabkan hal ini terjadi di kemudian. Tapi ada satu fenomena yang saya amati yang saat ini terjadi di kalangan penata ruang. Fenomena itu saya sebut Mental Block Penata Ruang.

Mental block itu adalah kondisi psikologis manusia yang menghalangi seseorang manusia utuk mencapai tujuan. Hal ini biasanya terjadi manakala inidividu memiliki sebuah “program” dalam pikirannya untuk tidak melakukan satu hal.

Salah satu contoh yang saya kutip dari situs salah seorang psikolog sebagai ilustrasi mental block itu sebagai berikut;

Ini dari kasus klinis yang pernah saya tangani. Ada seorang wanita, sebut saja Rosa, cantik, ramah, cerdas, pintar cari uang, dan mandiri tapi sampai saat bertemu saya, usianya saat itu 35 tahun, masih jomblo alias single, belum dapat jodoh.

Rosa juga bingung mengapa ia sulit dapat jodoh. Ada banyak pria yang suka padanya. Namun setiap kali pacaran dan jika sudah masuk ke rencana untuk menikah, selalu muncul masalah sehingga hubungan mereka akhirnya putus.

Setelah dicari akar masalahnya, saya menemukan program pikiran, di pikiran bawah sadarnya, yang sangat baik namun justru bersifat menghambat dirinya untuk bisa dapat jodoh.

Apa itu?

Ternyata ayah Rosa meninggal saat ia masih kecil, usia 7 tahun. Sejak saat itu ibunya yang bekerja keras menghidupi keluarga mereka. Bahkan pernah sampai jatuh sakit dan hampir meninggal.

Nah, pas saat ibunya sakit keras,Rosa berdoa dan mohon kesembuhan untuk ibunya. Dan dalam doanya ia berjanji bahwa ia akan membalas semua pengorbanan ibunya, setelah ia dewasa kelak, dengan selalu menyayangi dan mendampingi ibunya.

Janji ini ternyata masuk ke pikiran bawah sadarnya dan menjadi program. Benar, sejak saat itu dan hingga ia dewasa Rosa adalah anak yang begitu sayang pada ibunya. Selama ini program pikirannya telah sangat membantu Rosa dalam menjalani hidupnya. Rosa bekerja keras, menjadi anak yang sangat mencintai ibunya. Dan ibunya juga begitu bersyukur dan bahagia karena mempunyai anak yang begitu menyayanginya. Nah, program yang sangat positif ini tiba-tiba berubah menjadi program yang menghambat (baca: mental block) saat Rosa ingin berkeluarga.

Program ini mensabotase setiap upaya Rosa untuk mendapat pasangan hidup. Saat saya berdialog dengan “bagian” (baca: program) yang tidak setuju bila Rosa menikah, saya mendapat jawaban yang jelas dan lugas. Ternyata “bagian” ini khawatir Rosa tidak bisa menepati janjinya, menyayangi dan mendampingi ibunya karena bila menikah, menurut pemikiran “bagian” ini, Rosa harus mengikuti suaminya dan meninggalkan ibunya sendiri. “Bagian” ini tidak setuju dengan hal ini.

http://www.pembelajar.com/wmview.php?ArtID=1184&page=1

Untuk konteks penataan ruang, Mental block telah terjadi di kalangan penata ruang. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya stagnansi dalam proses penataan ruang yang menyebabkan penataan ruang tidak progressif. Terlalu kasar?? Mohon maaf, mungkin memang saya terlalu hiperbolik. Tapi saya kesulitan untuk menemukan kata yang lebih halus untuk menggambarkan kata yang ada saat ini.

Fenomena mental block di kalangan penata ruang diindikasikan oleh beberapa hal

  1. Tidak Progresif

Metode dalam menata ruang dari semenjak saya sekolah sampai saat ini tidak banyak berubah. Inovasi-inovasi dalam merencana ruang sangat minim sekali terjadi. Struktur dalam rencana ruang (walau memang sudah dipersyaratkan dalam pedoman penataan ruang) ternyata sudah sangat lama sekali digunakan tanpa ada inovasi dari para pelakunya. Yang kemudian terjadi adalah copy paste rencana ruang dari satu kota ke kota lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Kenapa?? Karena hal itu sangat dimungkinkan. Perencana ruang tidak di tuntut untuk melakukan inovasi. Mereka di tuntut untuk menghasilkan rencana ruang at all cost. Tidak seperti bidang pekerjaan lain dimana para pelaku berlomba-lomba untuk melakukan inovasi karena berkaitan erat dengan pekerjaan yang akan diambil, di penataan ruang inovasi adalah hal yang jarang disentuh. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, inovasi lah yang menentukan hidup matinya sebuah profesi dan bidang ilmu. Tanpa inovasi maka akan terjadi stagnansi intelektual yang berujung pada dekadensi kompetensi dan kualitas pelakunya (ini contoh penggunaan bahasa planner, sangat berbunga-bunga). Pelaku penata ruang tidak bersemangat untuk melakukan inovasi diakibatkan tidak adanya insentif untuk melakukan itu. Inovasi tidak mengakibatkan didapatkanya pekerjaan baru atau naiknya pendapatan. Penggunaan metode yang selalu sama ternyata mengakibatkan kebosanan di kalangan pembaca dokumen rencana tata ruang.

Hal ini ditambah tidak munculnya tokoh2 baru dan muda dalam penataan ruang yang diakibatkan tidak ada pengaruh terhadap muncul atau tidaknya mereka dalam tataran konstelasi penataan ruang. Akibatnya hanya segelintir orang yang terus menerus untuk dijadikan referensi penataan ruang. Akhirnya pula yang kemudian terjadi wacana yang ditawarkan pun tidak beragam dengan landasan pemikiran yang dibangun tidak oleh orang banyak.

  1. Latah Wacana

Pernahkah kita mendengar isu penataan ruang sebagai sebuah isu sentral dan hangat dibicarakan?? Pernahkan isu penataan ruang menjadi konsumsi kampanye para calon pilkada??

Isu penataan ruang hanya hangat dibicarakan oleh orang banyak manakala terjadi Banjir di Jakarta. Itupun hanya menjadi side issue yang dibicarakan 1-2 minggu. Pelaku Penataan ruang saat ini latah dalam melakukan wacana public. Isu penataan ruang hanya muncul tatkala ada isu lain yang lebih heboh terjadi. Tidak ada mainstreaming isu penataan ruang.

Penata ruang hanya bersifat follower isu semata dan tidak berhasil menciptakan isu-isu penataan ruang ke ruang publik untuk didiskusikan dan diwacanakan. Kita pun tidak berminat untuk melemparkan wacana public karena merasa itu tidak ada respon. Padahal apabila berbicara di kalangan internal, semua pelaku penataan ruang merasa penataan ruang adalah hal paling penting yang harus dipikirkan republik ini. Tapi ketika di luar forum, isu-isu seperti itu tidak pernah muncul. Sorry to say, saya lebih banyak mengatakan para pelaku penataan ruang sebagai Jago Kandang saja. Walau saya tidak menutup mata terhadap usaha-usaha beberapa perencana ruang yang mengekspose wacana keruangan di masyarakat. Mungkin usaha mereka belum optimal, karena masalah packaging issue yang kurang seksi

  1. Kesenjangan Informasi

Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Banyak perencana ruang yang berawacana di tataran langit dan melupakan apa yang ada di Bumi. Melihat masalah secara komprehensif lebih diutamakan daripada melihat persoalan secara riil. Yang kemudian terjadi adalah eksklusivitas pemikiran dan intervensi dalam proses penataan ruang yang mengakibatkan terbatasnya sumbang pemikiran dari luar. Istilah-istilah yang scientific dan tidak responsif terhadap masyarakat mengakibatkan public tidak memahami pengaturan ruang dan implikasi terhadap kehidupan mereka. Terdapat kesenjangan informasi dan akses yang oleh para penata ruang “sepertinya” dibiarkan begitu saja akibat ketakutan apabila semua mengerti tata ruang maka hegemoni mereka sebagai perencana pun diragukan. Mungkin ini nature sebuah ilmu yang tidak memiliki backbone , sehingga mudah untuk di masuki

Mental block menghalangi kita penata ruang untuk melakukan inovasi dan progresif. Hal ini kemudian yang menyebabkan tidak adanya progresivitas dalam perencanaan ruang. Bila hal ini dibiarkan berlanjut maka saya bisa bilang ada sebuah kekhawatiran dunia ini sendiri akan mengalami penurunan kualitas.

Sehingga tidak heran bisa kita katakan bahwa kondisi penataan ruang yang sedemikian ini merupakan akumulasi “dosa” para penata ruang, termasuk saya dan rekan-rekan sekalian.

Solusinya?? Maaf saya baru bicara masalah.. solusi saya lanjutkan di edisi lain

-catur-

Tulisan ini juga dimuat di http://catuy.blogspot.com