“Kondisi Kota Besar di Indonesia Mengkhawatirkan”

Kondisi Kota Besar di Indonesia Mengkhawatirkan

Jakarta, 26 Mei 2011 – Survey Most Livable City Index 2011 menunjukkan bahwa kondisi kota – kota besar di Indonesia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Dalam press releas yang diselenggarakan pada hari Kamis, 26 Mei 2011, Sekjen IAP, Ir. Bernardus Djonoputro, mengatakan bahwa mayoritas kondisi kota-kota besar di Indonesia dinilai tidak nyaman oleh warganya.
Berdasarkan survey yang dilakukan di 15 kota besar, diketahui bahwa nilai rata-rata (mean) indeks kenyamanan kota adalah 54,26. Indeks dengan persepsi tingkat kenyamanan tertinggi di Kota Yogyakarta (66,52) dan Kota Denpasar (63.63). Sedangkan  dan persepsi kenyamanan warga yang paling rendah adalah Kota Medan (46,67) dan Kota Pontianak (46.92).
Kota – kota dengan indeks diatas rata–rata adalah : Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Menado, Surabaya dan Semarang.  Sedangkan kota – kota dengan indeks dibawah rata-rata adalah Banjarmasin, Batam, Jayapura, Bandung, Palembang, Palangkaraya, Jakarta, Pontianak dan Medan.

Kota Jakarta, sebagai Ibukota negara dirasakan semakin tidak nyaman terutama dalam aspek tata kota, kualitas lingkungan dan transportasi yang buruk.

Berikut adalah indeks persepsi kenyamanan untuk setiap kota :

KOTA

MLCI 2009

MLCI 2011

  Yogyakarta

65,34

66.52

  Denpasar

63.63

  Makasar

56,52

58.46

  Manado

59,90

56.39

  Surabaya

53,13

56.38

  Semarang

52,52

54.63

  Banjarmasin

52,61

53.16

  Batam

52.60

  Jayapura

53,86

52.56

  Bandung

56,37

52.32

  Palembang

52.15

  Palangkaraya

52,04

50.86

  Jakarta

51,90

50.71

  Pontianak

43,65

46.92

  Medan

52,28

46.67

Dibandingkan dengan index MLCI pada tahun 2009, ada beberapa kota yang mengalami kenaikan yaitu : Yogyakarta, Makassar, Surabaya, Semarang, Banjarmasin dan Pontianak. Sedangkan kota Menado, Jayapura, Bandung, Palangkaraya, Jakarta dan Medan mengalami penurunan.

Berdasarkan survey terhadap persepsi masyarakat yang telah dilakukan diketahui beberapa temuan yang cukup menarik, diantaranya adalah :

1. Kota Paling Nyaman

Kota dengan persepsi warga paling nyaman adalah Kota Yogyakarta dengan indeks 66,52%. Hampir pada semua kriteria, persepsi warga Kota Yogyakarta selalu diatas 30 %, kecuali untuk kriteria ketersediaan lapangan kerja (29%). Budaya masyarakat Kota Yogya yang lembut, sopan, ramah, penurut dan tidak banyak menuntut merupakan salah satu alasan tingginya persepsi kenyamanan warga terhadap kotanya selain tentu saja pencapaian pembangunan kota yang telah dilakukan pemerintah bersama dengan warga kota Yogya.

Kota lainnya yang dianggap cukup nyaman oleh warganya adalah Kota Denpasar dengan indeks 63.63. Sebagai kota pariwisata, Denpasar dirasakan cukup nyaman oleh warganya kecuali untuk variabel tingkat pencemaran lingkungan, dimana warga kota merasakan adanya pencemaran lingkungan yang cukup tinggi.

2. Kota Paling Tidak Nyaman

Kota Medan dan Kota Pontianak memiliki persepsi kenyamanan warga yang rendah hampir pada semua kriteria.

Kota Medan dipersepsikan warganya memiliki kondisi tata kota dan kualitas lingkungan yang buruk, kualitas pedestrian yang buruk, perlindungan bangunan bersejarah yang buruk dan tingginya tingkat kriminalitas kota. Nampaknya perkembangan Kota Medan yang cukup pesat tidak diimbangi dengan penataan kota yang baik dan perlindungan terhadap bangunan bersejarah di kota tersebut.

Kota Pontianak dipersepsikan warganya memiliki tata kota yang buruk, biaya hidup yang tinggi, kesempatan kerja yang rendah, kualitas air bersih yang kurang. Dari aspek fisik dapat dilihat bahwa Kota Pontianak memiliki lahan gambut yang sangat luas, hal ini berdampak pada keterbatasan areal pengembangan kota, limitasi bagi pengembangan infrastruktur dan ketersediaan air bersih.
3. Kriteria Penataan Kota

Untuk Kriteria Penataan Kota, Kota Palangkaraya memiliki angka prosentase tertinggi dipersepsikan oleh warganya memiliki penataan kota yang baik, yaitu sebanyak 60 %. Kota Palangkaraya meskipun masih jauh dari ukuran ideal, namun memiliki kondisi penataan kota yang cukup baik. Jaringan jalan yang lebar dengan pengaturan bangunan yang baik menjadikan struktur kota yang rapid dan teratur. Akomodasi ruang Kota Palangkaraya terhadap pertumbuhan penduduk dinilai masih memadai.

Hal yang sebaliknya terjadi dengan Kota Bandung dan Kota Medan. Kota dengan persepsi terendah untuk aspek tata kota adalah Kota Bandung yaitu hanya 3 % dan Kota Medan yaitu 5%. Hal ini artinya bahwa hanya 3 % responden warga Kota Bandung dan 5% warga Kota Medan yang menganggap kualitas penataan kotanya baik, selebihnya 95-97 % menganggap aspek penataan Kota Medan dan Kota Bandung adalah buruk.

Angka 3 % ini merupakan angka terendah dari semua kriteria di semua kota, dan itu ada di Kota Bandung. Hal ini mengindikasikan bahwa warga Kota Bandung sangat tidak puas dengan kondisi penataan kota Bandung sekarang. Salah satu hal yang dapat dilihat secara kasat mata adalah indikasi komersialisasi kota yang bergerak terlalu jauh yang merampas ruang-ruang publik yang tentu hal ini dinilai tidak baik oleh masyarakat kota.

Tentu saja indikasi ini harus menjadi perhatian bagi semua stakeholder pembangunan Kota Bandung, baik pihak pemerintah, swasta, akademisi, praktisi dan pihak masyarakat dan swasta untuk ikut mengawal kondisi Tata Kota Bandung menuju penataan kota yang lebih baik.
Pada dasarnya, kepentingan umum seperti perasaan keteraturan, kenyamanan dan keamanan dapat terwujud dengan penataan yang terarah, teratur dan berkualitas. Sehingga dengan demikian kriteria penataan kota ini berdampak besar terhadap aspek kehidupan perkotaan lainnya.
4. Kriteria Ketersediaan Lapangan Kerja.

Untuk kriteria ini warga Kota Palembang dan Kota Medan memiliki persepsi yang paling rendah, yaitu hanya 16 & 17 %. Sedangkan Kota Batam dipersepsikan warganya sebagai kota dengan kesempatan lapangan kerja yang tinggi yaitu 75%.

5. Angkutan Umum

Ketersediaan angkutan umum dipersepsikan cukup baik oleh warga kota, yaitu rata-rata pada index 60.4%. Ketersediaan berbagai moda angkutan umum mulai dari bis kota dan angkutan kota yang cukup banyak. Tetapi kualitas dari angkutan umum dirasakan rendah dengan index 38,67%, hal ini menunjukkan tingkat pelayanan dari angkutan umum tersebut masih rendah.

Untuk itu diperlukan adanya pengembangan sistem angkutan umum masal disetiap kota, terutama untuk kota Medan, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya.
6. Fasilitas untuk kaum Difabel

Semua kota belum memberikan fasilitas yang memadai bagi penyandang cacat. Buruknya fasilitasi bagi penyandang cacat ini dapat diartikan pula bahwa semua kota belum memiliki fasilitasi yang baik bagi kaum manula dan ibu hamil, padahal mereka semua juga merupakan warga kota yang harus diperhatikan.
Pada dasarnya kenyamanan hidup berkota adalah hak setiap warga kota, maka pemerintah kota sebagai pihak yang diberi mandate oleh warga harus berusaha untuk merencanakan, membangun dan mengendalikan kawasan perkotaan demi terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman untuk dihuni. Begitupun pihak warga harus paham, mengerti dan menjalankan kewajiban sebagai warga kota yang baik, tidak sekedar menjadi masyarakat kota saja tetapi benar-benar menjadi warga kota (citizen) yang turut mewujudkan kenyamanan kota.

Sekjen IAP, Bernardus Djonoputro, mengungkapkan bahwa indeks ini merupakan “Snapshot” yang Simple dan Aktual mengenai persepsi warga kota menunjukan bahwa kota-kota besar Indonesia saat ini masih jauh dari kondisi yang ideal sebagai kota yang nyaman. Kondisi ini akan semakin tidak nyaman apabila tidak ada tindakan berani, kreatif dan progressif dari para pemimpin kota, terutama walikota, untuk mengambil dan menerapkan kebijakan pembangunan kota yang berani.

“Masa depan perkotaan Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin besar, otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan akan membawa pada pertumbuhan kota-kota baru. Pemimpin kota harus memiliki visi, leadership dan dukungan warga kota untuk mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia yang Livable” demikian ujar Bernardus.

Tentang IAP

Ikatan Ahli Perencanan Indonesia (disingkat IAP) adalah satu-satu nya organisasi profesi Perencana Kota dan Wilayah, didirikan di Jakarta 13 April 1971 di Jakarta.

IAP memiliki 24 cabang yang tersebar di 24 provinsi dan 1,200 perencana yang bersertifikat ari total 3000 anggota. Saat ini IAP adalah asosiasi profesi perencana kota dan wilayah dengan anggota yang paling besar di kawasan Asia Pasific

IAP memilki BAdan Sertifikasi Perencana secara berkala menyelenggarakan sertifikasi bagi perencana yang diakui oleh LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Website : www.iap.or.id

 

Kontak:

Bernardus R. Djonoputro

Sekretaris Jenderal

Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Tel: +62-21-521 4337/8, HP: +62-818 736 447

Email: bernardus.djonoputro@hdaadvisory.com

Dhani Muttaqin

Direktur Eksekutif

Ikatan Ahli Perencanaan Indonseia (IAP)

Tel : 082112658050

Email : direksec_iap@yahoo.com

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: