Perlu Pendampingan Teknis Untuk Percepatan Penyelesaian RTRW

http://www.penataanruang.net

Pendampingan teknis untuk percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota perlu dilaksanakan, karena sampai Desember 2010, baru 7 Provinsi yang telah terbit RTRW-nya, dan hanya 4 kota dari 93 kota serta 14 kabupaten dari 389 kabupaten yang RTRW-nya telah di Perdakan. Kegiatan Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW ini dilakukan agar RTRW Kab/Kota dapat diselesaikan selambat-lambatnya tahun 2011. Direktur Bina Program dan Kemitraan, Sri Apriatini Soekardi, mengungkapkan pada pembukaan acara Pengembangan Kapasitas Perencanaan Tata Ruang dalam rangka Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota di Sanur, Bali. (15/12).

Lebih lanjut Sri mengungkapkan, ada beberapa masalah dalam penyusunan RTRW, diantaranya adalah belum seragamnya paradigma penataan ruang terutama dalam aspek pelaksanaan, bagaimana pemanfaatan ruang dan bagaimana pengendalian penataan ruang, dan terdapat permasalahan mengenai tenggat waktu penyelesaian RTRW tersebut. Sesuai UUPR No.26/2007, RTRW Provinsi harus sudah selesai pada tahun 2009 yang lalu, tapi fakta dilapangan belum dapat dilaksanakan, jelas Sri.

Masalah lainnya adalah Substansi RTRW juga masih punya banyak kendala, banyaknya syarat dan kelengkapan yang belum terpenuhi, yang diajukan oleh daerah, serta tidak selarasnya dengan perundangan sektor-sektor yang terkait penataan ruang seperti kehutanan dan pertambangan yang akan mengisi ruang, lanjut Sri Apriatini.

Acara Pengembangan Kapasitas Perencanaan Tata Ruang dalam rangka Percepatan Penyelesaian RTRW yang berlangsung dari 15-19 Desember 2010 ini, juga mengadakan klinik percepatan penyelesaian RTRW untuk Kabupaten dan Kota, dengan harapan RTRW kabupaten/kota yang masih dalam proses persetujuan substansi, dapat segera mendapat persetujuan substansi untuk selanjutnya dapat diproses menjadi Raperda.

Narasumber yang dihadirkan, untuk memberikan pemahaman lebih mendalam dalam upaya menyelaraskan perundang-undangan terkait, antara lain dari Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Pusat Lingkungan Geologi, Kementerian ESDM, dan Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial, Bakosurtanal.

Pendampingan teknis percepatan penyelesaian RTRW ini, mengundang 47 kabupaten dan 10 kota yang sebagian telah terbit RTRW Provinsinya. Sebanyak 26 Kabupaten dan 9 Kota tersebut juga merupakan Kabupaten/Kota yang masuk dalam Inpres no. 1 tahun 2010 yang diamanatkan harus selesai RTRW-nya pada tahun 2010. (pmd/ibm)

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: