Baru 5 Provinsi yang Punya Perda Tata Ruang & Wilayah, DKI Belum

Irwan Nugroho – detikNewsJakarta –

Seluruh provinsi di Indonesia sudah harus mempunyai peraturan mengenai tata ruang dan wilayah pada 2010 ini, dan kabupaten pada 2011 mendatang. Namun, kenyataannya, baru 5 provinsi saja yang sudah mengeluarkan perda tentang tata ruang tersebut.Keharusan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyusun perda tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) itu diamanatkan oleh Undang-undang No 26/2007.

Hal ini juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden No 1/2010 tentang Prioritas Pembangunan Nasional.”Nantinya akan ada upaya-upaya untuk mempercepat penyelesaian RTRW baik yang provinsi maupun kabupaten kota,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, usai rapat tentang penataan ruang dan wilayah di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/6/2010).

Menurut Hermanto, masih ada permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Perda RTRW, yakni sinkronisasi dengan UU lain, misalnya UU tentang kehutanan dan pertambangan. Penataan ruang dan wilayah di suatu daerah memang harus mempertimbangkan sejumlah aspek.”Karena tata ruang itu lintas sektor, sangat-sangat terpengaruh dengan sektor lain. Karena di tata ruang itu diatur mana yang boleh dibangun, mana yang tidak boleh dibangun, mana yang boleh dibangun dengan syarat,” lanjut Hermanto.

Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat, menyebutkan kelima provinsi yang sudah mempunyai pedoman untuk menata wilayahnya adalah Lampung, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Selatan. Bali dan Sulsel bahkan telah menyelesaikan Perda RTRW pada tahun 2009 lalu.

Sedangkan, 5 Provinsi lain, saat ini, tinggal menunggu persetujuan tim teknis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.”Tahun ini mestinya ada 17 RTRW Provinsi yang selesai, 36 Kabupaten, dan 20 kota, termasuk penyelesaian 9 rancangan peraturan presiden yang berkaitan dengan kawasan strategis,” ungkap Yopie.

Sementara, menurut Yopie, berdasarkan data dari Bappenas, daerah yang belum sama sekali menggodok Perda RTRW juga tidak sedikit. Salah satunya adalah Provinsi DKI Jakarta.”Yang belum mulai sama sekali, yang prosesnya masih sangat awal, adalah NAD, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku, Maluku Utara, papua Barat, Papua, dan Sumatera Selatan,” tutupnya.(irw/nwk)
“66 books for planologi: a tribute for ni nyoman murniasih” Program. Sent from caturberry® nya XL

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: