SEMUA RTRW DIHARAPKAN TAHUN 2010 SELESAI

sumber : http://www.pu.go.id

Direktur Penataan Ruang Wilayah IV Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Lina Marlia berharap pada tahun 2010 ini semua Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, dan Kota telah selesai. Namun, ada pengecualian bagi wilayah yang mengalami pemekaran serta belum memiliki perangkat daerah. Lina menyampaikan hl ini dalam Konsolidasi Tim Bimbingan Teknis Penataan Ruang di Wilayah IV, Jakarta (27/5).

Lina menambahkan, tim ahli bimbingan teknis di provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT diharapkan dapat lebih merangkul dan mendorong Pemerintah Provinsi di kelima wilayah tersebut untuk membimbing kabupaten/kota-nya.

Saat ini, Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat sudah mendapatkan Persetujuan Menteri PU, sedangkan NTT masih dalam tahap revisi, dan Papua sedang dalam proses persetujuan substansi di Kementerian PU. Begitu pula 4 kabupaten di NTT dan 1 kota di Maluku pun sudah mendapatkan Persetujuan Menteri PU. Sejumlah 68 kabupaten dan 6 kota inilah yang perlu didorong kemajuan RTRW serta Raperdanya.

Lina menjelaskan, selama tiga tahun belakangan ini, Direktorat Penataan Ruang Wilayah IV sudah melakukan kegiatan bimbingan teknis. Tiga problematika yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas bimbingan teknis, yakni pertamaadalah aspek kehutanan yang seringkali perlu penyesuaian di dokumen RTRW, sehingga tidak melanggar UU Kehutanan.  Seperti yang sekarang ini terjadi di beberapa provinsi dan kabupaten.

Kedua, masalah batas wilayah yang tidak jelas. Contohnya yang terjadi pada Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah yang ditengerai dengan munculnya Keputusan MK dan Permendagri yang mengakomodasi keinginan keduanya. Kasus seperti ini harus diselesaikan terlebih dahulu, karena di luar ranah Kementerian PU, namun tetap tidak melepaskan begitu saja.

Problem terakhir adalah aspek pertambangan. Kementerian Kehutanan telah menegaskan bahwa pada setiap RTRW harus dapat memetakan wilayah-wilayah pertambangan yang ada di dalamnya. Hal ini akan meminimalisir dampak eksploitasi lingkungan. Terkadang daerah sendiri bingung, jika kedapatan potensi pertambangan yang ingin dieksplorasi di suatu zona, namun ternyata tidak diakomodir di dalam RTRW. Sehingga bila dipaksakan, kegiatannya dianggap melanggar RTRW, padahal dalam proses penyusunannya ternyata pemda tidak mengetahui dimana potensi tambang itu berada, ungkap Lina.

Hal-hal lain mengenai muatan RTRW yang harus diperhatikan dan sering ditegaskan oleh sektor (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional-red) adalah penempatan ASDP, klasifikasi bandara, terminal dan pelabuhan, kawasan pertahanan dan keamanan serta fungsi lainnya. (pd/ibm)

Pusat Komunikasi Publik

010610

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: