Menyoal ‘Penataan Ruang’

Terlepas dari kepahaman kaum profesional (bidang perencanaan wilayah dan kota) terhadap istilah ‘penataan ruang’, masyarakat awam tentunya memiliki persepsi tersendiri terhadap istilah tersebut. Pemahaman atau penafsiran, berikut apresiasi masyarakat terhadap istilah ‘penataan ruang’ merupakan suatu hal perlu dipahami oleh kaum profesional. Dalam era keterbukaan dan demokratisasi yang mulai mengarusutama saat ini, tuntutan terhadap partisipasi masyarakat sebagai pemangku sekaligus pelaku kepentingan menjadi keniscayaan dalam perumusan kebijakan, termasuk kebijakan perencanaan. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan akan menjamin keberterimaan produk rencana di masyarakat sehingga pada akhirnya kebijakan tersebut (termasuk produk rencana) akan diterapkan oleh masyarakat yang notabene sebagai pelaku kepentingan. Atas premis tersebut mewujudlah sebuah tanggung jawab baru di bahu kaum profesional sebagai aktor yang kerap mengambil bagian dalam perumusan kebijakan, yaitu mengantarkan proses perumusan kebijakan ke ruang kehidupan masyarakat umum. Proses perumusan yang di era orde baru merupakan ranah sakral kaum profesional yang sarat proses teknokratis dituntut menjadi sebuah ranah yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Proses perumusan kebijakan publik, akhirnya bertransformasi dari sekedar kebijakan untuk publik menjadi kebijakan yang disusun oleh publik untuk kepentingan publik.

Salah satu tugas pengantaran  yang menjadi beban kaum profesional adalah menjadi penerjemah berbagai bahasa kebijakan menjadi bahasa masyarakat. Konsekuensi dari hal ini adalah terjadinya pergeseran pembahasaan rumusan kebijakan yang dahulu cenderung teknokratis menjadi pembahasaan yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Demikian halnya dengan bidang perencanaan wilayah dan kota yang saat ini diistilahkan dengan ‘penataan ruang’ (pemilihan istilah ‘perencanaan wilayah dan kota’ menyesuaikan dengan penyebutan kalangan akademisi terhadap bidang terkait, yang oleh pemegang kebijakan disebut ’penataan ruang’). Demi memenuhi tuntutan demokratisasi dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, istilah ‘penataan ruang’ selayaknya merupakan buah dari proses perangkuman persepsi dan apresiasi masyarakat terhadap bidang perencanaan wilayah dan kota.

Istilah ‘penataan ruang’ yang termaktub dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 adalah salah satu produk kebijakan publik yang terlahir dari era demokratisasi ini. Demi aktualisasi kebijakan publik yang hakiki, maka istilah ‘penataan ruang’ harus dipahami oleh masyarakat dan lebih dari itu, ‘penataan ruang layaknya merupakan sebuah istilah yang mucul dari persepsi dan apresiasi masyarakat terkait penataan wilayah dan kota. Mari sejenak kita (khususnya pembaca yang termasuk kaum profesional) meninjau istilah penataan ruang menurut persepsi yang kira-kira akan muncul dari masyarakat awam.

Istilah ‘ruang’ lazimnya akan segera dipadankan dengan kamar yang terdapat dalam rumah atau bangunan, sehingga istilah ‘penataan ruang’ dapat secara sederhana dipahami sebagai pengaturan atau penyusunan sebuah rongga dalam bangunan (berikut beragam perangkat di dalamnya) yang lazimnya diistilahkan sebagai ‘kamar’ sehingga tersusun dengan memenuhi suatu kaidah atau aturan tertentu. Berdasar pemaknaan tersebut dapat dipahami bahwa objek dari istilah ‘penataan ruang’ adalah batasan ruang, dengan perangkat di dalamnya. Sebuah ilustrasi sederhana adalah penataan ruang tamu. Penataan ruang tamu dapat digambarkan sebagai proses pengaturan bentuk yang melibatkan penentuan batas ruang (penempatan partisi maupun dinding), warna pembatas ruang (wallpaper, cat dinding, dsb.), jenis meubel yang akan ditempatkan, orientasi penempatan meubel, jenis tanaman hias yang perlu ditampilkan, foto atau ornamen yang akan ditempatkan, bahkan hingga jenis pengharum ruangan yang akan digunakan dengan tujuan memenuhi fungsi ruangan sebagai lokasi menerima tamu yang memenuhi selera kenyamanan pemilik ruang tamu tersebut.

Mari kita kontekskan istilah ‘penataan ruang’ tersebut pada skala yang lebih luas, yaitu pada skala wilayah dan kota. Berdasar pemaknaan pada paragraf yang lalu, kontekstualisasi ‘penataan ruang’ pada skala wilayah dan kota dapat diilustrasikan sebagai proses penempatan batas ruang (yang dapat berupa batas administrasi) dan elemen fisik yang terdapat dalam wilayah dan kota (jaringan infrastruktur, rumah, sawah, ladang, hutan, gunung, padang pasir, laut, danau, sungai dsb.) dengan tujuan memenuhi fungsi tertentu dari suatu wilayah dan kota yang memenuhi selera kenyamanan pemilik wilayah dan kota tersebut. Berdasar ilustrasi tersebut, dapat dipahami bahwa objek ‘penataan ruang’ adalah jaringan infrastruktur, rumah, sawah, hutan, gunung, laut, dsb.

Berdasar ilustrasi ‘penataan ruang’ skala wilayah dan kota sepertinya terdapat dua masalah besar yang akan dihadapi dalam implementasi konsep yang inheren dengan pemaknaan ‘penataan ruang’ sebagaimana digambarkan di paragraf yang lalu. Pertama, pengaturan penempatan jaringan infrastruktur, perumahan, dan berbagai lingkungan buatan lainnya sangat mungkin dapat dilakukan oleh sang ‘penata ruang’, yang menjadi masalah kemudian adalah penempatan hutan, gunung, padang pasir, bahkan laut. Dapat digambarkan secara sederhana bahwa sang ‘penata ruang’ memiliki keterbatasan kemampuan dalam penempatan elemen fisik yang terdapat dalam wilayah dan kota. Kedua, permasalahan kepemilikan wilayah dan kota. Apabila kepemilikan wilayah dan kota diartikan sebagai kepemilikan tanah dalam wilayah dan kota, maka selera dan kenyamanan setiap pemilik tanah akan sangat berbeda bahkan bertolak belakang satu dengan lainnya, yang berakibat pada kemustahilan terjadinya ‘ruang yang tertata’, belum lagi masalah kepemilikan gunung, laut, danau, dan sebagainya.

Berdasar kontekstualisasi pada skala wilayah dan kota yang telah dilakukan terdapat beberapa hikmah yang dengan besar hati harus kita (khususnya kaum professional) akui. Terdapat kesalahan persepsi objek dalam ‘penataan ruang’ pada skala wilayah dan kota. ‘Ruang’ dan ‘komponen fisik’ penyusun  ruang tersebut (jaringan infrastruktur, rumah, sawah, ladang, hutan, gunung, padang pasir, laut, danau, sungai dsb.) pada dasarnya bersifat netral, pasif, dan diam. Hutan, gunung, laut, sungai, adalah entitas hasil bentukan alami yang terjadi melalui kearifan illahi. Masalah muncul ketika MANUSIA mulai memasuki dimensi alami tersebut. Manusia adalah aktor intelektual yang membawa akibat, dampak, dan eksternalitas. KEGIATAN manusia dalam dimensi alami menjadi sebuah variabel error dalam persamaan alami. Manusia dan kegiatannya-lah yang selayaknya menjadi objek ‘penataan’ bukan hutan, bukan rumah, bukan jalan, bukan hutan, bukan gunung, bukan laut, bukan bentukan fisik. Rona ‘ruang’ yang terbentuk hanyalah sebuah symptom, suatu dampak, suatu konsekuensi dari perlakuan pelaku. ‘Pelaku’-lah yang selayaknya ditata, pelaku-lah yang selayaknya diatur.

Kembali pada hal ikhwal peristilahan di awal. Bukan hanya untuk terwujudnya demokratisasi, namun untuk terwujudnya kebajikan universal maka, pemahaman dan peristilahan, persepsi dan implementasi, mengenai ‘penataan ruang’ perlu direvitalisasi. Karena ‘ruang’ tidak bersalah, karena ruang bukan pelaku. Manusia sebagai pelaku yang selayaknya dikenai rambu.

Marilah kita berbesar hati untuk menyadari bahwa peraturan perundangan adalah norma legal yang berfungsi mengatur perilaku kita, manusia. Oleh sebab itu, sebaiknya ketika kita membaca teks yang menyatakan peraturan dan perundangan yang mengatur tentang ‘penataan ruang’, alangkah bijaknya ketika kita memahami bahwa sejatinya peraturan dan perundangan itu bermaksud MENATA MANUSIA dan MENATA KEGIATAN MANUSIA yang terjadi pada dimensi ruang (yang dalam artikel ini dimaksudkan) pada skala wilayah dan kota. Penulis menyadari karena bangsa Indonesia adalah bangsa berbudaya dan tidak suka blak-blakan, maka penyebutan undang-undang yang membidangi perencanaan wilayah dan kota tidak menjadi UUPMPKMR (Undang-Undang Penataan Manusia dan Kegiatan Manusia dalam Ruang) tetapi cukup UUPR (Undang-Undang tentang Penataan Ruang), namun selayaknya kita paham, bahwa manusia-lah yang seharusnya ditata, tertata, dan bertata krama.

Wallahu a`lam bishawwab

-Caesar Adi-

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: