Implementasi Peraturan Pemerintah No. 15/2010 di Daerah

Sumber: http://www.penataanruang.net

Hal terpenting setelah Peraturan Pemerintah No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP PPR) ditetapkan adalah memonitor implementasinya di daerah. Penyelenggaraan penataan ruang ke depan harus lebih menekankan pada tingkatan mikro, yaitu bagaimana Pemerintah dan masyarakat mampu mengimplementasikan penataan ruang dengan baik. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Imam S. Ernawi pada sosialisasi PP Penyelenggaraan Penataan Ruang di Jakarta (24/3).

Imam S. Ernawi menambahkan, banyak ketentuan yang harus dipahami dalam mengimplementasikan penyelenggaraan penataan ruang secara menyeluruh. Sebagai contoh, ketentuan dalam menata ruang pulau dengan wilayah nasional tentunya akan berbeda. Selain itu, terkait pemanfaatan ruang tidak hanya membicarakan perencanaan dan penyusunan program namun juga pelaksanannya.

Lebih lanjut Direktur Jenderal Penataan Ruang menghimbau agar seluruh jajaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang memahami PP PPR dengan sebaik-baiknya. Hal ini terkait dengan peran Ditjen Penataan Ruang untuk melakukan pembinaan kepada daerah. “Ke depan, diperlukan manajemen interaksi 3 pilar (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam implementasi PP PPR karena penataan ruang tidak bisa diselenggarakan secara sektoral, namun harus secara menyeluruh di semua sektor,” tegas Imam.

Di kesempatan yang sama juga dilakukan pemaparan oleh Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana, Direktur Penataan Ruang Wilayah II Sri Apriatini Soekardi, Kasubdit Pedoman Penataan Ruang Nasional Cut Safana, Kasubdit Lintas Wilayah I Bambang Ismubagio, Kasubdit Pengembangan Kawasan Wilayah III Rezeki Peranginangin, dan Kasubdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten Wilayah IV Untung Budi Santoso.

Dalam paparannya Ruchyat Deni mengungkapkan, pengaturan bidang penataan ruang yang termasuk dalam ketentuan PP PPR merupakan solusi dari berbagai konflik kepentingan sektoral. Khususnya sektor kehutanan dan pertambangan, serta menjamin kepentingan investasi.

Dengan ditetapkannya PP PPR, maka anggapan bahwa penataan ruang sulit dioperasionalisasikan tidak akan terjadi lagi. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam PP PPR diharapkan dapat memudahkan Pemda dalam menyusun RTRW-nya. Sehingga Pemda memiliki panduan dalam pemberian izin, seperti izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, dan izin mendirikan bangunan, ujar Ruchyat Deni.

Program selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang adalah membentuk tim untuk penyiapan bahan sosialisasi PP PPR ke daerah dan Training of Trainer (TOT). Selain itu akan dilakukan sosialisasi PP PPR di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), instansi pemerintah Non BKPRN, Pemda, akademisi, asosiasi profesi, aparat penegak hukum, dan LSM.(ai/ibm)

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: