Ketidakberesan RTRW Hambat Investasi di Daerah

YOGYAKARTA, KOMPAS – Saat ini masih banyak daerah yang belum menyelesaikan rencana umum tata ruang dan wilayah. Padahal, hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah.
Akibat ketidakberesan itu, yang tidak jarang menimbulkan konflik, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, pembangunan lebih dari 400 infrastruktur terbengkalai dan potensi pertambangan tak bisa dimanfaatkan.
”Dampaknya, peningkatan investasi dan perekonomian daerah terhambat,” kata Hatta seusai membuka seminar nasional ”Pembaruan Penataan Ruang untuk Perbaikan Kualitas Hidup di Daerah dengan Pendekatan Kepariwisataan”. Seminar itu diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung di Yogyakarta, Jumat (5/3).
Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, lanjut Hatta, pemerintah daerah seharusnya menyelesaikan tata ruang daerahnya selambat-lambatnya dua tahun sejak undang-undang diberlakukan atau tahun 2009.
Karena masih banyak yang belum menyiapkan RTRW, kata Hatta, konflik tata ruang pun tak jarang muncul di sejumlah daerah, yang berbuntut ketidakharmonisan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. ”Untuk itu, pemerintah berusaha mencarikan solusi, antara lain dengan mempersiapkan penerbitan dua peraturan pemerintah di bidang kehutanan,” demikian Hatta.
Segelintir
Menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, yang sudah menyelesaikan RTRW sekarang ini masih segelintir, di antaranya Bali, Yogyakarta, dan beberapa daerah di Jawa Barat. ”(Tapi), konsep RTRW di daerah itu masih perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih operasional,” ujarnya.
Konsep RTRW, lanjut Hermanto, sangat penting untuk meminimalisasi dampak bencana, menjaga kelestarian lingkungan, dan memaksimalkan daya guna daerah. Selain itu, menjaga ruang terbuka hijau yang semakin berkurang karena pembangunan daerah yang tidak terencana. ”Masyarakat atau lembaga yang melanggar tata ruang bisa dikenai sanksi hukum,” katanya.
Ketua Umum Badan Pengembangan Industri Pariwisata DI Yogyakarta Wiendu Nuryanti menekankan, pariwisata merupakan instrumen yang strategis dalam pengembangan wilayah dan pembangunan daerah. ”Selain menambah penghasilan, pariwisata juga akan membuka isolasi wilayah,” ujarnya.
Dalam kaitan itu, Wiendu mengusulkan agar pembatasan sistem administrasi kewilayahan perlu dihilangkan. ”Karena, pariwisata merupakan aktivitas yang tidak mengenal batas administratif,” ujarnya. (IRE)

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: