Faktor Kebencanaan Dalam Penataan Ruang

Oleh : Hendricus Andi Simarmata, Pengurus Nasional IAP

Banyaknya korban jiwa yang timbul akibat bencana alam yang terjadi setidaknya telah memberikan pelajaran berharga kepada kita semua terhadap pentingnya keberadaan ruang yang aman. Ketahanan ruang terhadap ancaman bencana alam memang tidak akan secara mutlak menghindarkan manusia dari bahaya maut, tetapi setidaknya akan mengurangi jumlah korban yang menderita akibat dampak bencana tersebut. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan mau dan mampu mempertimbangkan aspek kebencanaan tersebut dalam melaksanakan segala rutinitasnya. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan bencana tersebut. Salah satu instrument yang dinilai cukup strategis perannya dalam upaya meminimalisasi korban bencana tersebut adalah penataan ruang. Dalam Arah Kebijakan Mitigasi Bencana Perkotaan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Nasional Bakornas PBP, salah satu dari 10 kebijakan mitigasi bencananya adalah mengevaluasi dan merevisi Rencana Tata Ruang (terutama Rencana Tata Ruang Kota), dengan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana. Setidaknya ada 2 (dua) jenis program yang dicanangkan, yaitu: keberadaan sumber-sumber potensi bahaya teknologi yang terlalu dekat dengan kawasan perumahan.

1.   Untuk daerah yang sudah terbangun : gempa bumi mengevaluasi dan merevisi pola dan struktur tata ruang untuk menurunkan tingkat resiko sehingga akrab dengan bencana, yaitu misalnya dengan :

  • Peningkatan akses ke kawasan-kawasan kota yang sangat rentan terhadap bencana.
  • Pelaksanaan peremajaan kota dan/atau pembangunan kembali kawasan-kawasan kumuh sekaligus melengkapi prasarana, sarana dan fasilitas-fasilitas ketahanan terhadap bencana yang memadai.
  • Penambahan Ruang Terbuka (Open Space) yang ada dalam rangka memfasilitasi terbentuknya fungsi-fungsi integrasi sosial antar semua golongan masyarakat sekaligus menyiapkan (mencadangkan) sebagai tempat evakuasi, bila terjadi bencana.
  • • Pengk aj ian kembal i dan/atau relokasi

2.   Untuk daerah yang belum terbangun : mengevaluasi rencana tata ruang yang ada berdasarkan potensi bahaya yang ada untuk keperluan :

  • Pengetatan pengaturan dan integrasi sistem infrastruktur seperti jalan dan drainase dalam pengembangan lahan dan persyaratan bangunan yang tahan terhadap jenis bahaya yang ada disekitarnya.
  • Pengetatan pengaturan ketentuan lingkungan bangunan seperti Keofisien Dasar Bangunan (KDB), dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk kawasankawasan yang berpotensi bahaya alam, seperti gempa & longsor, maupun buatan seperti kebakaran.
  • Optimasi penyediaan prasarana, sarana dan fasilitasfasilitas ketahanan terhadap potensi bahaya yang ada.
  • Pengalokasian dan pencadangan calon tempat-tempat evakuasi (bila terjadi bencana).
  • Karakteristik Rawan Bencana di Indonesia

    Menurut analisis resiko global oleh Bank Dunia (2009), Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara yang memiliki risiko kematian yang tinggi dari berbagai bahaya dengan sekitar 40 persen dari populasi yang beresiko . Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta jiwa, maka jumlah nominal korban yang beresiko adalah sekitar 90 juta jiwa. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di salah satu area hot spot bencana yang paling aktif. Pada area hot spot beberapa jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan sering terjadi. Berdasarkan hasil analisis resiko global yang dilakukan oleh Bank Dunia tersebut, setidaknya ada 3 (tiga) kelompok ancaman bencana alam yang dapat menyerang wilayah Indonesia, antara lain:

    1.   bencana geologis Indonesia terletak di sabuk gempa bumi (ring of fire) yang sangat rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi. Daerah yang paling rentan terhadap Untuk daerah yang sudah terbangun : gempa bumi mengevaluasi dan merevisi pola dan struktur tata ruang untuk menurunkan tingkat resiko sehingga akrab dengan bencana, yaitu misalnya dengan :

  • Peningkatan akses ke kawasan-kawasan kota yang sangat rentan terhadap bencana.
  • Pelaksanaan peremajaan kota dan/atau pembangunan kembali kawasan-kawasan kumuh sekaligus melengkapi prasarana, sarana dan fasilitas-fasilitas ketahanan terhadap bencana yang memadai.
  • Penambahan Ruang Terbuka (Open Space) yang ada dalam rangka memfasilitasi terbentuknya fungsi-fungsi integrasi sosial antar semua golongan masyarakat sekaligus menyiapkan (mencadangkan) sebagai tempat evakuasi, bila terjadi bencana.
  • Pengk aj ian kembal i dan/atau relok as I yaitu: Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan Papua. Sumatera sendiri telah menderita dari lebih dari 15 gempa bumi besar di masa lalu 100 tahun. Indonesia juga memiliki 129 gunung berapi aktif, 70 diantaranya diklasifikasikan sebagai berbahaya. Pulau Jawa dan Sumatra juga rawan tanah longsor karena topografi dan kondisi tanahnya tidak stabil.
  • 2.   bencana hidro-meteorologi Rezim curah hujan yang tinggi di wilayah Indonesia sebelah barat dan zona kering di beberapa province timur tunduk pada berulangnya bencana banjir dan kekeringan. Dalam abad yang lalu, banjir telah menjadi bencana yang paling sering untuk Indonesia. Bencana ini sering menghantam pusat-pusat populasi besar seperti Jakarta (dengan jumlah penduduk lebih dari 13 juta), Medan (lebih dari 2 juta), dan Bandung (lebih dari 4 juta).
    3.   bencana deforestasi dan kebakaran hutan Mus im kemarau yang berkepanjangan telah meningkatkan terjadinya kebakaran hutan. Tanah hot spot dan asap kebakaran merupakan episode yang terjadi selama tahun 1980-an dan 1990-an. Di Kalimantan Timur, hampir 3,5 juta hektar hutan dipengaruhi oleh kekeringan dan kebakaran. Hampir 0,8 juta ha hutan hujan primer dibakar, dengan dampak yang lebih luas di bekas tebangan dan hutan sekunder (terutama di sekitar daerah pemukiman). Selain itu, anomali iklim yang dibawa oleh El Nino juga memicu turunnya curah hujan rata-rata 3,06 persen dan berdampak pada penurunan produksi pangan.

    Penataan Ruang berbasiskan Mitigasi Bencana

    Secara umum, praktek mitigasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik, sementara mitigasi non struktural antara lain meliputi perencanaan tata ruang yang disesuaikan dengan kerentanan wilayahnya dan memberlakukan peraturan (law enforcement) pembangunan. Rencana Tata Ruang seharusnya memuat visi komunitas lingkungan yang aman. Menurut Agenda World Habitat 2008, secara umum, langkahlangkah untuk mengembangkan “lingkungan perkotaan yang aman” (Saver City Process) adalah :

  • Memperkirakan kebutuhan yang harus dikembangkan untuk “keselamatan perkotaan”
  • Membentuk kerjasama antara berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat
  • Memformulasikan dan mengimplementasikan rencana tindak (action plan) kolaborasi antara berbagai pihak. Rencana ini harus disusun berdasarkan prioritas, tujuan, indikator, kerangka waktu dan sistem pemantauan. Menurut Koetter (2003),
  • Rencana Tata Ruang akan memenuhi kebutuhan terhadap pentingnya instrument pencegahan resiko dan mitigasi bencana alam, terutama dalam mendukung elemen-elemen dalam manajemen bencana seperti antara lain Early Warning System (EWS), Pemetaan dan Penilaian Resiko, Prevensi dan Reduksi, Manajemen Resiko, dan Rekonstruksi. Oleh karena itu, dalam upaya mengintegrasikan factor kebencanaan dalam penataan ruang tidak hanya terletak pada memasukkan data/informasi rawan bencana saja ke dalam tahapan perencanaannya, tetapi juga meliputi aspek pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang harus memperhitungkan manajemen bencana tersebut.

    Kesimpulan: Perlu Optimasi Proses Perencanaan Tata Ruang

    Dengan demikian, maka pemetaan rawan bencana menjadi mutlak untuk diperlukan dalam merumuskan rencana struktur dan pola ruang. Namun kiranya perlu dipertimbangkan kajian-kajian kebencanaan, seperti misalnya:kajian kerentanan bencana, yang menilai perbedaan suatu wilayah dengan kriteria indeks kerentanan tertentu sehingga intensitas kegiatan di dalam kawasan tersebut akan diatur sedemikian rupa untuk meminimalisasi biaya resiko yang muncul dari bencana yang datangkajian mitigasi bencana, yang memberikan perlakuan khusus pada bangunan ataupun lahan yang dinilai layak untuk dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara yang aman, aksesible, dan kapasitas yang cukupKajian transportasi darurat, yang memberikan arahan jalur distribusi logistik lain yang tidak menggunakan jalur transportasi yang biasa digunakan.Kajian-kajian tersebut tentunya dilaksanakan berdasarkan pada pemahaman antara lain:Bahaya (hazards) memiliki dimensi ruang yang dapat dipahami sebagai peristiwa alam yang penyebabnya berada di luar kendali manusia.Penilaian risiko dan pengelolaan risiko dapat dipahami sebagai instrumen yang sesuaiuntuk mencapai ketahanan bencana,yang harus dilihat sebagai tujuan penting dalam menentukan kebijakan perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kualitas produk rencana tata ruang, maka kebutuhan terhadap kerangka metodologis yang homogen untuk penilaian risiko bencana sangat diperlukan. Kehadiran standar penilaian (assesment) akan memudahkan Pemerintah dalam menghadirkan produk rencana tata ruang yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana

    Referensi:

    Greiving, Stefan; Spatial planning and risk – a theoretical approach and its consequences for planning policy in Europe, SEAREG – Final Meeting 2 – 5 March 2005

    Tallinn, EstoniaMcGranahan, Gordon, Balk, Deborah And Anderson, Bridget; The rising tide: assessing the risks of climate change and human settlements in low elevation coastal zones, Environment and Urbanization Journal 2007, 19, 17

    Simarmata, Hendricus Andy; Bab 5: Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penataan Ruang Kawasan Pantura Jakarta; BPLHD Provinsi Jakarta, Draft Laporan Akhir, 2009

    UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

    UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

    http://www.gfdrr.org/ctrydrmnotes/Summary_Indonesia.pdfwww.bakornaspb.go.id/website/documents/pedoman/ AKMB.pdf

    Disadur dari Buletin Tata Ruang..

    Perihal perencanamuda
    Komunitas perencana muda progressif

    One Response to Faktor Kebencanaan Dalam Penataan Ruang

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: