REVISI RTRW MENJADI FOKUS PERHATIAN

Sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26/2007, batas waktu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) paling lambat dua tahun setelah UUPR diterbitkan. Penyelesaian revisi RTRW menjadi tantangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, karena sebagian provinsi, kabupaten, dan kota belum melaksanakannya. Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Imam S. Ernawi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Dewan Perwakilan Daerah dengan Ditjen Penataan Ruang di Jakarta (17/2).

Imam menambahkan, ada lima faktor yang menjadi penyebab belum terselesaikannya revisi RTRW oleh daerah. Yakni, adanya pandangan penyusunan RTRW belum menjadi prioritas, keterbatasan APBD, keterbatasan data dan informasi seperti ketersediaan peta dasar wilayah dan informasi, keterbatasan SDM di daerah termasuk tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota, serta kurang efektifnya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dalam proses pemberian rekomendasi Gubernur.

Pemerintah terus berupaya membantu Pemda menyelesikan revisi RTRW-nya, yaitu dengan melakukan Bimbingan Teknis (Bintek) dan Bantuan Teknis (Bantek). Sampai dengan tahun 2009, Ditjen Penataan Ruang telah menyelenggarkan Bantek di 2 provinsi, 100 kabupaten, dan 33 kota. “Selain itu, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi lintas sektor dan pengembangan SDM di daerah sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah,” tegas Imam S. Ernawi.

Terkait materi RTRW harus disesuaikan dengan substansi yang tertuang dalam UUPR. Materi tersebut harus mencakup tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah; rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya; penetapan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi indikasi arahan zonasi, perijinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang digelar bersama Komisi V DPR-RI ini, dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Ditjen Penataan Ruang. (ww/ibm)

sumber: http://www.pu.go.id

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

One Response to REVISI RTRW MENJADI FOKUS PERHATIAN

  1. Nova Imoet mengatakan:

    permasalah tata kota tergantung kebijakan dari kota/kab itu sendiri..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: