Jangan Ada Pemutihan dalam Revisi Tata Ruang Provinsi

Jakarta, Kompas – Pemerintah pusat hendaknya tidak meloloskan upaya pemerintah daerah mengesahkan alih fungsi hutan lindung dalam usulan revisi tata ruang. Komisi Pemberantasan Korupsi juga perlu terlibat untuk mengungkap dugaan bahwa kepala daerah mendapat gratifikasi dengan menerbitkan izin di kawasan hutan lindung.
Demikian disampaikan Koordinator Program Nasional Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi di Jakarta, Selasa (9/2). Greenomics Indonesia merupakan organisasi nonpemerintah yang aktif mengkaji ekonomi lingkungan.
Vanda menjelaskan, alih fungsi kawasan hutan lindung kerap berdalih areal sudah gundul. Atas dasar itu, pemerintah daerah kemudian mengusulkan revisi tata ruang ke pemerintah pusat agar melepaskan hak kawasan hutan lindung tersebut dan mengubah statusnya menjadi hutan produksi atau areal penggunaan lain.
Modus yang biasa dipakai untuk melakukan alih fungsi adalah membiarkan masyarakat masuk ke hutan lindung. Dengan demikian, lambat laun kawasan hutan itu menjadi permukiman penduduk dan kepala daerah pun mengusulkan perubahan status hutan ke pemerintah pusat.
Sampai Juni 2008, Kementerian Kehutanan menerima usulan alih fungsi 15 juta hektar kawasan hutan dari 12 pemerintah provinsi dan enam pemerintah kabupaten. Lahan yang diusulkan itu sebagian besar menjadi perkebunan kelapa sawit atau pertambangan tanpa izin pelepasan hak kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
Di Kalimantan, usulan perubahan status kawasan hutan 5.867.654 hektar dan perubahan fungsi hutan 9.417.537 hektar.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan nonkehutanan harus memiliki izin pelepasan hak kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Izin ini mutlak didapat sebelum kawasan tersebut dimanfaatkan.
Faktanya, izin lokasi diterbitkan kepala daerah tanpa memedulikan lahan itu berada di kawasan hutan lindung. Ini melanggar UU No 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang.
”Tidak wajar kasus-kasus perambahan hutan lindung berdalih investasi dibiarkan tanpa penegakan hukum. Menteri Kehutanan harus tegas agar kepala daerah tidak sembarangan menerbitkan izin lokasi di wilayah hutan,” kata Vanda.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak memasukkan kawasan bermasalah dalam proses revisi tata ruang wilayah provinsi.
Zulkifli menegaskan, Kementerian Kehutanan kini akan fokus pada penertiban tata ruang dan penambangan ilegal di kawasan hutan lindung dan konservasi.
”Kami sudah menghentikan kegiatan 23 perusahaan tambang di Kalimantan dan sedang memetakan tambang ilegal lain di kawasan hutan,” ujar Zulkifli. (ham)

Sumber :www.bkprn.org

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: