Tata Ruang Sesuaikan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Terdapat bottleneck antara Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP PPR) dengan PP tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta PP tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Dari rumusan yang tertuang dalam pasal 31 PP PPR menimbukan pertanyaan apakah penataan ruang yang mengikuti perubahan peruntukkan kawasan hutan atau perubahan peruntukkan kawasan hutan yang mengikuti penataan ruang?. Demikian disampaikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dalam Sidang Pleno BKPRN di Jakarta (16/2).

Zulkifli menambahkan, perlu adanya kesepakatan terkait substansi pasal 31 tersebut. Hal ini karena akan berpengaruh terhadap implementasi di lapangan. Dalam sidang pleno akhirnya diperoleh kesepakatan mengenai perubahan rumusan dalam Pasal 31 PP PPR terutama pada ayat (2) dan (3).

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasannya diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang sebelumnya perubahan peruntukkan, fungsi, dan penggunaan tersebut dapat langsung dilaksanakan. Sedangkan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa perubahan peruntukkan, fungsi, dan penggunaan kawasan hutan tersebut dapat dilaksanakan sebelum perubahan RTRW ditetapkan.

Dalam Sidang Pleno ini juga dibahas mengenai Penataan Ruang Kawasan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Sampai saat ini, delineasi kawasan, fasilitasi atau pendampingan dalam penyelesaian RTRW Kabupaten Merauke dan rencana rincinya telah dilakukan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, konsep Pengembangan Kawasan MIFEE ini tidak boleh menyentuh kawasan lindung maupun konservasi, serta pembiayaannya harus melalui konsep Public Private Partnership (PPP).

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menambahkan, terdapat 3 kemungkinan mekanisme pembiayaan pembangunan Kawasan MIFEE. Yakni melalui penggunaan dana APBN dan APBD, PPP , dan terobosan Government to Government.

Dari pembahasan MIFEE dihasilkan perumusan Rencana Tata Ruang dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pematangan konsep dasar MIFEE dan perlunya diadakan sosialisasi konsep MIFEE. “Lebih jauh, pembahasan Kawasan MIFEE ini akan dilanjutkan di tingkat Menteri,” tegas Hatta Rajasa.

Turut hadir dalam Sidang Pleno ini, yaitu Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri Pertahanan, serta perwakilan dari berbagai instansi dan Kementerian terkait lainnya. (ai/ibm)

Sumber: http://www.penataanruang.net

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: