RENCANAKAN KOTA UNTUK SEMUA

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Imam Ernawi menuturkan, tantangan yang hakiki dalam perencanaan kota khususnya untuk perkotaan Indonesia di masa depan adalah bagaimana agar kota-kota di Indonesia dapat direncanakan dan dirancang untuk kehidupan dan penghidupan semua warga kotanya, sehingga dapat lebih cepat maju dan sejahtera.

Imam Ernawi menyampaikan hal tersebut pada Seminar Nasional Tantangan Perencanaan Perkotaan Masa Depan yang Berkelanjutan pada Selasa (13/10) di Jakarta.

Berbagai kontradiksi yang selama ini mewarnai perkotaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan sebagai akibat dari dampak rencana kota dan implementasinya, yang bersifat pemihakan dan belum mewadahi kebutuhan mayoritas warga kotanya. Sebagai contoh, pembangunan kawasan terpadu di pusat kota tidak dilengkapi dengan ruang-ruang bagi sektor informal yang nyata-nyata masih sangat diperlukan, seperti pasar tradisional dan tempat pedagang kaki lima.

Ruang perkotaan untuk alokasi sistem sirkulasi atau aksesibilitas lebih mengutamakan ruang bagi kendaraan bermotor, sementara ruang bagi pedestrian dibuat sempit dan tidak layak, bahkan terkadang dipakai pula oleh pengguna sepeda motor, warung atau kios. Contoh lainnya, adalah jumlah dan luas ruang terbuka hijau (RTH) yang semakin minim di kawasan perkotaan.

“Kalau pak Habibie tadi menyebutkan luas RTH di perkotaan kalau bisa sampai 60 persen, itu adalah hal yang sangat luar biasa bila terjadi dan ajakan ini patut kita dukung bersama. Yang penting, sesuai Undang-undang Penataan Ruang No. 26/2007, capailah luas minimum RTH 30 persen di perkotaan, jangan kurang,” tambah Imam Ernawi.

Untuk mewujudkan kota yang inklusif bagi semua orang, faktor kepemimpinan daerah sangat strategis bahkan dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan. Bupati atau walikota harus dapat berperan sebagai manajer yang efektif dalam pengembangan wilayahnya, yang mampu merealisasikan rencana kotanya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah-nya (RTRW), menjadikannya sebagai matra spasial dari pembangunan daerahnya, dan agar pembangunan di daerah dapat terencana dengan baik dalam implementasinya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Berkaitan dengan upaya Pemerintah dalam pengembangan perkotaan agar berkelanjutan, Imam menjelaskan, Ditjen Penataan Ruang Departemen PU pada tahun ini sedang memfasilitasi Forum Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan (Sustainable Urban Development Forum/SUD Forum) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut aktif merumuskan program dan rencana tindak, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk dari perguruan tinggi dan praktisi di bidang pembangunan perkotaan. Imam menambahkan,

“SUD Forum terbuka bagi siapa saja yang ingin menyumbangkan pemikiran, prakarsa, dan kiprahnya dalam pengembangan perkotaan berkelanjutan di Indonesia. Kami hanya berupaya memfasilitasinya dengan sebaik-baiknya,” (djpr/01).

http://www.pu.go.id/