TARU UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU


Sumber :www.pu.go.id

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menegaskan, Rencara Tata Ruang (RTR) mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan sumber daya alam, kondisi geologi dan geografis serta kondisi alam suatu kawasan. RTR penting agar ruang di Republik Indonesia menjadi lingkungan yang aman, nyaman untuk ditempati, produktif untuk berbisnis dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Menteri PU Djoko Kirmanto dalam Public Corner di Metro TV, Rabu (26/8).

Tata Ruang adalah wujud atau potret nyata suatu wilayah. Dalam perkembangannya, Rencana Tata Ruang (RTR) diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan di berbagai sektor.

“Bicara tata ruang pastinya bicara bagaimana membuat tata ruang yang baik dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Dengan memperhatikan kondisi alam dan daya dukung lingkungan,” ucap Djoko Kirmanto.

RTR tersebut diharapkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pembuatan dan penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota. Dengan UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, saat ini Pemerintah sudah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) dengan mengacu pada RTRW Nasional dengan skala 1 : 1.000.000.

RTRW adalah suatu pertimbangan kuat untuk membuat RTR dengan memperhatikan kondisi alam. Dicontohkannya, untuk membuat RTRW DKI Jakarta harus dilihat kondisi alam apakah merupakan daerah bencana. Kemudian daya dukung alam seperti kondisi geografis dan geologi. Jika tidak diperhatikan, akan kesulitan dalam membangun inftastruktur di Jakarta.

Terkait dengan masih banyaknya pelanggaran tata ruang di hampir seluruh daerah di Indonesia, Djoko mengatakan masih kurangnya ketegasan dan kesadaran Pemda dalam pemberian ijin pemanfaatan lahan dan  pembangunan.

“Pembangunan mall dan industri di daerah kawasan lindung dan permukiman masih terjadi. Pemda masih kurang tegas dalam hal pemberian ijin pembangunan. Padahal ijin bangun itu merupakan kunci terciptanya tata ruang yang baik,” sebut Menteri PU.

Lebih lanjut Djoko Kirmanto mengatakan, Pemerintah Pusat tidak perlu mengatur Pemda untuk menumbuhkan kesadaran dalam hal perijinan. Selain itu, Pemda tidak perlu diawasi Pemerintah di atasnya. Jika pemda ingin membuat masyarakat sejahtera, harus berusaha semaksimal mungkin dengan meyusun RTRW yang baik dan menerapkannya.

Pembangunan proyek besar walaupun RTR sudah dibuat tetap harus diawali dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal itu untuk lebih meyakinkan bahwa tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan sekitar yang dapat berakibat buruk bagi lingkungan dan generasi selanjutnya.

Sanksi  baik administrasi, perdata maupun pidana berlaku bagi pemberi ijin membangun dan yang membangun. Sanksi pidana mencapai hukuman penjara selama 15 tahun dan denda Rp 5 miliar jika suatu pembangunan menyebabkan korban jiwa. (ind)

Pusat Komunikasi Publik

270809

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

2 Responses to TARU UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU

  1. MULYONO W SPd mengatakan:

    Bagus sekali blog kamu jangan lupa mampir ya

  2. novindra mengatakan:

    blog yang bagus untuk menambah pengetahuan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: