Konsisten Menjaga Tata Ruang

Konsisten Menjaga Tata Ruang

06.07.2009

Tempo interaktif – Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel rumah-rumah yang disulap menjadi tempat bisnis patut didukung. Alih fungsi ini jelas melanggar tata ruang Ibu Kota. Hanya, penertiban harus dilakukan secara konsisten dan tidak tebang pilih.

Sikap tegas aparat pemerintah terlihat ketika menertibkan rumah-rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Mereka menyegel rumah yang telah berubah menjadi kafe, tempat kursus, salon, atau bengkel mobil. Bahkan pemilik rumah yang melawan dengan membuka paksa segel diancam dilaporkan ke polisi.

Penertiban juga bakal merambah kawasan lain, seperti Kebayoran Baru, Tebet, Menteng, dan Cempaka Putih. Di daerah itu banyak pula rumah warga yang telah berubah fungsi. Tebet, misalnya, yang lima tahun lalu masih sepi, kini menjadi pusat kuliner dan tempat gaul baru. Di tempat itu bermunculan banyak kafe kecil, distro, salon, serta spa, yang hidup sampai tengah malam.

Masalahnya, penertiban sering dinilai tidak adil karena tidak berlaku di semua wilayah. Untuk Kemang, Jakarta Selatan, contohnya, pemerintah daerah justru berencana mengubah permukiman ini jadi kawasan komersial. Rencana ini akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Ruang Jakarta.

Kemang seolah mendapatkan dispensasi. Padahal proses berubahnya kawasan ini menjadi lokasi bisnis sama seperti yang terjadi di Pondok Indah dan Tebet. Mula-mula hanya satu-dua rumah yang berubah menjadi toko atau kafe. Karena dibiarkan, lama-lama pelanggaran tata ruang merajalela. Beberapa tahun lalu, kawasan Kemang juga sempat ditertibkan dengan menyegel sejumlah rumah yang telah beralih fungsi. Tapi belakangan, penertiban seperti ini tak terdengar lagi.

Publik tentu mempertanyakan, jika Kemang boleh berubah jadi lokasi bisnis, kenapa kawasan lain tidak. Inilah yang perlu dipikirkan pemerintah daerah dan DPRD Jakarta. Peraturan tata ruang bukanlah kitab suci, yang tidak bisa direvisi. Tapi Gubernur DKI Jakarta dan anggota Dewan harus mempunyai alasan yang kuat untuk mengubahnya.

Berkompromi dengan pelanggaran tata ruang sungguh berbahaya karena akan membuat wajah Ibu Kota semakin amburadul. Lihat saja data Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan DKI Jakarta. Menurut instansi ini, sepanjang 2008, muncul 3.402 bangunan yang melanggar tata ruang. Ini berarti setiap hari rata-rata berdiri sembilan bangunan bermasalah.

Pelanggaran harus ditertibkan karena akan mengoyak harmoni tata ruang. Ekologi dan fasilitas pendukung, seperti drainase, tempat parkir, dan jalan raya, bagi daerah permukiman jelas berbeda dengan untuk kawasan bisnis. Tanpa ada perencanaan, perubahan fungsi kawasan akan menimbulkan kekacauan, misalnya lalu lintas jadi macet. Itulah pentingnya menjaga tata ruang di seluruh wilayah Ibu Kota dan bukannya gampang menyerah kepada keadaan.

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: