KEARIFAN LOKAL, KUNCI PENGUATAN PENATAAN RUANG


Penyelenggaraan penataan ruang dan kearifan lokal memiliki keterkaitan yang erat. Di tingkat daerah, kearifan lokal merupakan kunci penguatan penyelenggaraan penataan ruang. Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan peningkatan diri sesuai dengan potensi sumber daya, karakteristik, dan budaya (kearifan lokal-red) daerah masing-masing. Direktur Penataan Ruang Wilayah II Departemen PU Sri Apriatini Soekardi menyampaikan hal tersebut dalam Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah, di Bandung (18/8).

Saat ini isu penataan ruang yang berkembang seputar sosial ekonomi, lingkungan, kewilayahan, dan kelembagaan. Sehingga pelaksanaan Bimbingan Teknis ini merupakan kegiatan yang strategis dan sesuai dengan situasi serta permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini, ujar Sri.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Dinas Permukiman Perumahan Provinsi Jawa Barat ini, hadir sebagai narasumber, diantaranya pakar penataan ruang Setia Hidayat, praktisi dari Kompas Group Syamsudin C Haesy, Kasubdit Lintas Wilayah Ditjen Penataan Ruang Doni Janarto Widiantono, dan budayawan Sunda Yan Asmi.

Materi yang disampaikan meliputi Keterpaduan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Kearifan Lokal di Wilayah Kabupaten/Kota; Strategi Kerjasama dan Koordinasi Penataan Ruang Daerah antar Wilayah, Sektor dan Pemangku Kepentingan; Keterpaduan Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten dan Kota; Penanganan Konflik Penataan Ruang dilihat dari Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup di DAS Citarum, dan Penataan Ruang berbasiskan Kawasan Geologi dan Mitigasi Bencana di Kawasan Perbatasan Kabupaten dan Kota.

Dalam paparannya, Setia Hidayat menjelaskan kearifan lokal perlu digali kembali dan dipegang teguh sebagai aturan dalam memelihara alam. Hal ini dapat dilihat pada Suku Baduy di Banten, yang memakai ukuran carrying capacity dalam menetapkan kepadatan penduduk di kampungnya, yaitu tidak melebihi 40 kepala keluarga di Baduy Dalam. Selain itu di Kampung Naga telah diberlakukan aturan setempat atau local regulation mengenai pengelolaan sungai dan hutan yang harus ditaati oleh warganya.

Syamsudin Haesy menambahkan, penyelenggaraan penataan ruang seringkali dihambat oleh masalah koordinasi. Kendala koordinasi disebabkan oleh dominasi kepentingan yang mengabaikan tujuan dan menghancurkan equitas dan ekualitas, kerangka visi dan misi penataan ruang yang terkesan mengawang-awang sehingga kurang realistis. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan komunikasi akibat minimnya informasi, dan salah persepsi mengenai otonomi daerah sehingga menimbulkan egoisme kedaerahan.

Jalan di tempat.

Di kesempatan tersebut Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar juga mengungkapkan, penyelenggaraan penataan ruang saat ini masih berjalan di tempat. Pemahaman secara utuh harus disampaikan kepada setiap stakeholder mengenai penyelenggaraan penataan ruang. Melalui kegiatan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan penataan ruang daerah ini, diharapkan dapat disampaikan gambaran yang lengkap baik dari aspek teknis maupun filisofis yang mendasari nilai-nilai perencanaan. “Sehingga diketahui bagaimana implementasi yang lebih operasional dan sesuai dengan kaidah perencanaan yang seharusnya,” tandas Yanuar. (Ww/ibm)

Sumber : http://www.penataanruang.net

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

3 Responses to KEARIFAN LOKAL, KUNCI PENGUATAN PENATAAN RUANG

  1. gede mengatakan:

    posting yang menarik. sy pikir tantangan yang utama bagi planner dalam mengintegrasikan kearifan lokal dan penataan ruang adalah skill merencana mereka. Pengetahuan ttg planning sedikit sekali membantu disini. Mengungkapkan kearifan lokal sy anggap tidak mudah. Planner harus keluar dari metode yang biasa mereka pelajari di sekolah utk mengungkapnya. Kearifan lokal tidak dapat didekati dengan pendekatan positivistik, spt. analisis statistik, peta biasa, atau teknik evaluasi kebijakan. Perencana harus belajar bersama masyarakat, menggali pengetahuan dari lapangan, dan mampu mengintepretasikan secara akurat nilai, simbol, dan tanda yang sifatnya tidak dapat diartikulasikan ke dalam bahasa sehari-hari. Menerjemahkannya kembali ke dalam bahasa penataan ruang di dalam dokumen RTR juga membutuhkan skill yg seringkali tidak dimiliki oleh banyak planner. Harus ada peralihan yang mulus antara yang ingin disampaikan sebuah komunitas melalui kearifan lokal dengan bahasa perencana. Dengan demikian, kita bisa bicara integrasi dan “penguatan penataan ruang itu”…

  2. SAUT BOANGMANALU mengatakan:

    TERIMAKASIH ATAS INFORMASI DAN TULISANNYA, CUKUP BERMANFAAT BUAT BACAAN/REFRENSI UNTUK REGENERASI. KUNJUNGI JUGA SEMUA TENTANG PAKPAK DAN UPDATE BERITA-BERITA DARI KABUPATEN PAKPAK BHARAT DI GETA_PAKPAK.COM http://boeangsaoet.wordpress.com

  3. Ping-balik: Local Wisdom | hutanwisatawonosadi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: