RAPERDA RTRW SUMATERA BARAT MASUKI TAHAP FINALISASI

Diambil dari http://www.pu.go.id

Proses persetujuan substansi muatan materi teknis Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Provinsi Sumatera Barat telah mencapai tahap finalisasi, yaitu tahap penyelesaian masalah batas kawasan hutan dengan Departemen Kehutanan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Penataan Ruang Wilayah I, Bahal Edison Naiborhu, saat membuka Rapat Terbatas Finalisasi Ranperda Provinsi tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat di Jakarta (21/7).

Edison menambahkan, muatan materi tersebut merupakan penyesuaian kembali Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat yang telah disusun sejak tahun 2005, sesuai amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelaahan muatan materi teknis Ranperda tersebut bertujuan untuk mensinergikan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dengan kebijakan nasional bidang penataan ruang yang bersifat sektoral, seperti ketentuan peraturan perundangan bidang Kehutanan, imbuhnya.

Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Basuki Karyaatmadja mengungkapkan, Provinsi Sumatera Barat saat ini telah mengajukan permohonan penyelesaian masalah kawasan hutan, terkait adanya holding zone yang saat ini dimanfaatkan untuk fungsi budidaya. Sementara, dalam SK Menhutbun No. 422/Kpts-II/1999 pemanfaatannya ditetapkan sebagai fungsi lindung.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Departemen Kehutanan sesuai dengan permohonan Gubernur Sumatera Barat telah membentuk Tim Terpadu untuk mengkaji khusus batas kawasan hutan. “Tidak ada kesulitan dalam peninjauan kembali batas kawasan hutan, hanya saja prosesnya memang membutuhkan waktu,” tandas Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Pansus DPRD Provinsi Sumatera Barat, Djonimar Boer mengharapkan adanya solusi agar penyelesaian masalah kehutanan tidak menghambat pengesahan Ranperda. “Kami berharap pengesahan Ranperda dapat terwujud dalam kurun waktu kurang dari satu bulan ke depan,” tegas Djonimar.

Pembahasan di Padang tersebut menghasilkan alternatif solusi berupa penambahan pasal pada Ketentuan Peralihan Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Barat. Pasal tersebut secara garis besar menyatakan bahwa pelaksanaan perubahan kawasan hutan diatur dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Sehingga proses pengesahan Ranperda dapat tetap berjalan namun tidak melanggar kebijakan nasional.

Menanggapi hal ini, Basuki menyatakan dukungannya terhadap solusi tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyampaikan saran formulasi mengenai pasal tersebut. “Perubahan kawasan hutan adalah kewenangan Menteri Kehutanan (Menhut). Kami akan mengeluarkan konsep penyelesaian dan akan menjadi lampiran balasan surat Menhut terhadap Surat Gubernur Sumbar. Sedangkan persetujuan tetap dikeluarkan oleh Menhut,” tambah Basuki.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Pemerintah Pusat maupun Provinsi optimis Ranperda RTRW Sumatera Barat akan segera disahkan dalam waktu dekat serta dapat menjadi best practise untuk provinsi lainnya. “Terutama, mengenai terobosan-terobosan yang diambil dalam rangka percepatan pengesahan Perda tentang RTRW,” tambah Edison. (dw/sha/ibm).

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: