Penyelesaian RTRW Terhambat Berbagai Kendala


Sumber : admintaru_190509

Banyaknya kendala yang terjadi di lapangan menjadi salah satu penghambat tersendatnya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sekaligus mem-Perda-kannya. Kendala urusan anggaran menjadi salah satu faktor disamping terbatasnya SDM yang menangani penataan ruang dan tidak efektifnya fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Selain itu juga karena kurang responsifnya Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan revisi RTRW dan rendahnya respon masyarakat dalam penataan ruang. Direktur Penataan Ruang Wilayah III Wahyono Bintarto menyampaikan hal tersebut dalam talkshow Dialog Interaktif Penataan Ruang Departemen PU di Radio Trijaya FM, Selasa (19/05).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Penataan Ruang (UUPR), semua propinsi yang ada di Indonesia harus menyelesaikan revisinya pada tahun 2009 dan untuk kabupaten/kota pada tahun 2010. Saat ini, dari 33 Propinsi baru sepertiga saja yang sudah menyelesaikan amanah UUPR. Untuk kabupaten, dari 399 jumlah keseluruhan hanya 280 yang melaksanakan revisi atau sekitar 66 persen dan skala kota hanya 78 persen. Harus diakui, semestinya pada saat ini sudah separuh Pemerintah Daerah (Pemda) telah merampungkan revisi RTRW-nya. Dikhawatirkan jika di tahun 2009 ini belum selesai juga, maka kota-kota dan kabupaten-kabupaten itu tidak bisa mengesahkan Perda tentang RTRW pada tahun 2010 mendatang, ujar Bintarto.

Lebih lanjut Bintarto mengungkapkan, terhambatnya penyelesaian revisi RTRW kabupaten dan kota disebabkan pula oleh lambatnya propinsi menyelesaikan RTRW-nya. Hal ini dikarenakan secara substansi RTRW kabupaten dan kota harus ada sinkronisasi dengan kebijakan yang ada di atasnya. Selain itu bila nanti ditemukan Pemda belum dapat menyelesaikan revisinya di tahun 2010, meski tidak ada sanksi tertulis namun yang bersangkutan tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan secepatnya.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Propinsi Banten Indro Sarwono menjelaskan, saat ini penyusunan revisi RTRW di propinsi Banten dalam proses persiapan pembahasan di Dewan pada bulan Juli. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya penetapan kota Serang sebagai ibukota propinsi Banten dan terjadinya pemekaran kota Tangerang Selatan yang terpisah dari kota Tangerang. Kondisi ini mengakibatkan perlunya penyusunan RTRW tersendiri bagi kedua kota tersebut dan nantinya diakomodasi dalam RTRW Propinsi.

Saat ini, Ditjen Penataan Ruang terus melakukan upaya untuk mendorong agar Pemda dapat mempercepat penyelesaian revisi RTRW-nya di tahun 2009. Pemda perlu untuk segera menganggarkan percepatan revisi dalam APBN perubahan dan pengefektifan rapat-rapat informal (bilateral). Selain itu peningkatan peran serta Pemerintah Pusat melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis diperlukan untuk mempercepat penyelesaian revisi RTRW ini, tegas Bintarto. (nik/sar)

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: