BASIS DATA PERKOTAAN YANG AKURAT DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

Jakarta – Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia sangat pesat, terutama dilihat dari proporsi penduduk perkotaan dengan tingkat pertumbuhan 2,8% per tahun. Diperkirakan pada tahun 2025, penduduk di kawasan perkotaan akan mencapai 68,3% dari total penduduk Indonesia.

Selain faktor penduduk, masih terdapat faktor-faktor lain yang perlu diantisipasi dalam pembangunan perkotaan. “Diperlukan basis data perkotaan yang handal dan akurat yang mempertimbangkan berbagai faktor, selain faktor kependudukan, sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan. Faktor-faktor tersebut seperti geografis, kultural, dan ekonomi,” ujar Ir. Iman Soedradjat, MPM, Direktur Penataan Ruang Nasional saat membuka seminar Pemutakhiran Basis Data Perkotaan pada Rabu, 20 Mei 2009 di Hotel Bumi Karsa, Jakarta Selatan.

Beragamnya faktor yang perlu dipertimbangkan dan diantisipasi berimplikasi pada tingginya kompleksitas yang dihadapi pada proses perumusan kebijakan. Sehingga ketersediaan basis data yang handal dan akurat mutlak diperlukan agar pembangunan infrastruktur perkotaan dapat dilakukan secara efektif dan efesien, tandas Iman.

Perkotaan merupakan wilayah yang sangat dinamis, yang terdiri dari pusat perkotaan (urban centre) dan kawasan pinggiran (urban fringe). Kedinamisan itu terlihat dari adanya hubungan tarik menarik yang saling mempengaruhi antara urban centre dan urban fringe. Hal ini juga turut berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Perlu disiasati agar jangan sampai terjadi diseconomic of scale terhadap seluruh kegiatan di perkotaan tersebut.

Sebagai contoh pada Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur. Kebijakan yang dilakukan di DKI Jakarta akan mempengaruhi dinamika sosial-ekonomi di wilayah sekitar, demikian pula sebaliknya. “Pembangunan perkotaan yang kurang mempertimbangkan keterkaitan antara center-periphery akan berdampak pada inefisiensi skala ekonomi,” tegas Iman di hadapan para peserta seminar yang berasal dari berbagai instansi dan akademisi.

Basis data perkotaan ini merupakan bahan penting bagi para pengambil keputusan dalam perumusan kebijakan pembangunan perkotaan. Oleh karena itu, tantangan dan permasalaan ketersediaan basis data yang handal dan akurat harus segera dijawab.

Di samping itu, Ir. Sri Adhyaksa, MT, Sekretaris Bappeda Kota Surakarta menambahkan, bahwa Kota Surakarta (Kota Solo) mengutamakan pengembangan data perkotaan sebagai basis praktek pembangunan Kota Solo. Ketersediaan data dalam aspek prasarana perkotaan sangat diperlukan dalam pembangunan. Untuk kepentingan tersebut, Kota Solo sedang melakukan inventarisasi terhadap berbagai fasilitas perkotaan, ujar Adhyaksa.

Kebijakan penataan ruang Kota Solo Terkait dengan urban function, yaitu sebagai PKN dengan skala nasional, pusat pertumbuhan utama di wilayah Jawa Tengah, Kota Budaya yang dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya Kota Solo, dan sebagai kawasan tujuan wisata. Kesemua kebijakan tersebut memerlukan basis data yang akurat. Yang pada intinya, ingin mewujudkan Kota Solo sebagai kota yang aman dan nyaman untuk berinvestasi dan bertempat tinggal, tegas Adhyaksa. (dl/ibm)

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: