RPP PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (RPP-PPR) diperlukan sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu, juga diharapkan dapat menjembatani perbedaan persepsi terhadap materi muatan UU Penataan Ruang yang dianggap masih menimbulkan multi tafsir.

Demikian disampaikan Agoes Widjanarko Sekjen Departemen PU saat membuka pembahasan RPP-PPR di Jakarta, Rabu (25/3).

Sebagaimana telah diketahui, UU Penataan Ruang telah mengamanatkan 18 substansi untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun dalam perkembangannya, untuk mengurangi tumpang tindih, dan mempermudah harmonisasi, maka ke-18 substansi tersebut disusun kedalam 6 PP. Keenam PP tersebut harus sudah diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak UUPR disahkan.

“RPP PPR ini nantinya akan menjadi salah satu PP yang diamanatkan penyusunannya dalam UU Penataan Ruang,”ujar Agoes.

Lebih lanjut Agoes menjelaskan, pokok-pokok materi muatan yang telah dirumuskan dalam RPP ini antara lain meliputi ketentuan umum pengaturan penataan ruang serta bentuk dan tata cara pembinaan penataan ruang, perencanaan tata ruang wilayah, kriteria dan tata cara peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang nasional, dan bentuk dan tata cara pengawasan penataan ruang.

Draft RPP ini disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait. Materi yang termuat dalam RPP ini merupakan rangkuman dari berbagai bahan yang telah dihimpun, melalui rapat Panitia Antar Departemen (PAD), lokakarya, konsultasi publik, maupun pembahasan dengan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia, asosiasi profesi lainnya, Pemerintah Daerah, serta forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

Selain itu, Rumusan RPP ini juga telah diharmonisasikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang yang disiapkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

“Mengingat UUPR mengamanatkan agar RPP ini dapat diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah UUPR ditetapkan, maka diharapkan penyelesaian RPP ini dapat diprioritaskan untuk selesai tepat pada waktunya. Hal ini agar segala permasalahan terkait penataan ruang dapat diselesaikan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, sehingga harapan untuk mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dapat kita capai bersama”, tegas Agoes. (Rz/Ar)

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

2 Responses to RPP PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL

  1. umi mengatakan:

    ke 6 RPP daripada pelaksanaan UU Penataan Ruang tersebut kiranya boleh tahu apa saja.

  2. Aditiawan Naraya mengatakan:

    data data yang ada sangat membantu untuk update pengetahuan dan wawasan saya dan teman2 di kantor.

    aditiawan
    Bappeda Provinsi Lampung
    Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: