PERLUNYA PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG


Padatnya kondisi perkotaan yang terjadi saat ini, dikarenakan lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal dan melakukan aktivitas di perkotaan. Urbanisasi yang menjadi trend issue di perkotaan dilatarbelakangi oleh terjadinya urban paradox, dimana memperlihatkan satu sisi kota merupakan motor penggerak roda ekonomi tapi di sisi lain kota juga menjadi pusat kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran.

Konsep keseimbangan harmonis yang merupakan upaya penyatuan unsur-unsur lama dan baru, kawasan alami dan terbangun, keseimbangan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan perkotaan yang semakin kompleks. Namun, pada dasarnya persoalan perkotaan yang menjadi tantangan kita saat ini adalah meningkatnya permukiman kumuh yang tidak diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta berkurangnya ruang-ruang terbuka hijau. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam Santoso Ernawi saat membuka Executive Forum Media Indonesia di Jakarta (27/11).

Forum yang dihadiri oleh sejumlah pakar, pemerhati, dan LSM bidang perkotaan pada dasarnya mencoba untuk mencari solusi yang tepat guna mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan. Guru Besar dan Pakar Urban Design ITB Mohammad Danisworo mengatakan isu sentral dari masalah perkotaan terletak pada proses transformasi dari masyarakat rural (perdesaan) ke masyarakat urban (perkotaan).

Terkait dengan membangun konsep kota modern, maka masyarakat yang menjadi obyek juga harus dirubah pola pikirnya secara modern. Namun, dikarenakan sebagian masyarakat kita belum siap untuk menerima perubahan tersebut, maka perlu upaya untuk menyiapkan tempat agar proses transisi dari transformasi itu bisa berlangsung dengan baik.

Ditambahkan oleh Azwar Anas dari Komisi V DPR RI terkait kebijakan yang menaungi penyelenggaraan tata ruang di Indonesia, yaitu adanya pembaruan yang dilakukan pada aturan tentang tata ruang. Bila pada peraturan yang lama sanksi bagi pelanggaran tata ruang hanya berupa sanksi administratif, namun pada peraturan yang baru pelanggar tata ruang akan dikenakan sanksi pidana. Bahkan sanksi di peraturan yang baru tersebut tidak hanya berlaku bagi pelaku namun juga pembuat kebijakan seperti Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Langkah upaya ke depan, setelah aturan tersebut dikeluarkan maka proses sosialisasi harus intensif dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan peransertanya dalam proses pengembangan kota berkelanjutan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Direktur Walhi Jakarta terkait pelaksanaan dan penerapan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan Pemerintah Daerah masih belum transparan dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tata ruang. Padahal UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamanatkan perlunya transparansi kebijakan akses informasi bagi masyarakat sebagai instrumen pengawasan pengelolaan tata ruang kota di masa datang.

Perlunya kekuatan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang harus disiapkan untuk melakukan punishment. Selain memperhatikan manusia sebagai obyek pelaku dan yang terkena sasaran, juga harus diperhatikan pula daya dukung lingkungan serta potensi-potensi yang dimiliki wilayah tersebut ke depan. Sebagai contoh, masalah utama yang melanda kota Jakarta saat ini, yaitu masalah transportasi dan banjir akibat daya dukung kota Jakarta yang tidak memadai. Selain itu faktor penyebab permasalahan tersebut disebabkan oleh banyaknya pengalihan lahan hijau menjadi kawasan perdagangan.

Hal lain ditambahkan oleh Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Bambang Susantono, yang mengatakan sebuah kota merupakan kumpulan dari berbagai kepentingan politik, sehingga keterlibatan politik akan selalu tampak dalam proses pembangunan kota . Diharapkan dengan adanya penegakan hukum yang kuat terkait dengan pemanfaatan tata ruang di perkotaan serta adanya ketegasan transparansi Pemerintah Kota dalam menata ruang akan terwujud sebuah kota yang lebih manusiawi dan mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. (nik/sar)

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: