PENGELOLAAN SAMPAH PERLUKAN MANAJEMEN TERPADU

http://www.pu.go.id

Permasalahan sampah bukanlah pada pengelolaan sampahnya melainkan pada manajemen secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu koordinasi dan kerjasama antar daerah untuk mengatasi persoalan sampah tersebut. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono pada International Workshop: Technology for Sanitary Landfill, Jumat (14/11) di Bali.

“Di masa mendatang tidak ada kota yang bisa mengurusi dirinya sendiri, harus melalui kerja sama untuk hal seperti sampah, air minum, transportasi.”  tegasnya.

Dalam acara ini yang dihadiri oleh berbagai stakeholder dari Pusat, Daerah, Perguruan Tinggi, dan Pakar-Pakar di bidang teknologi sanitary landfill ini, Budi menekankan perlunya suatu teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, untuk itu Departemen PU sebagai pembina teknis menjadikan acara ini sebagai wacana untuk menyebarkan mengenai masalah teknologi pengeleloaan sampah beserta caranya.

Pengenalan teknologi sanitary landfill ini sebagai teknologi pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan ini bukanlah suatu yang muluk-muluk. Teknologi ini sebenarnya cukup bisa diadopsi di Indonesia apabila penerapannya disertai dengan kedisplinan dan ketelatenan.

Dirjen Cipta Karya menambahkan, perspektif masyarakat mengenai sampah juga perlu diubah. Kesan bahwa sampah hanya buangan tak bermanfaat perlu dihapuskan karena sampah yang sudah diolah pun masih memiliki nilai jual dan manfaat yang bisa dipetik. Jangan sampai timbul  pesimisme  terhadap teknologi sanitary landfill layaknya kasus Bantar Gebang, Leuwi Gajah yang menyebabkan seolah-olah teknologinya yang salah, padahal bukan.

TPA standar tinggi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Soesmono memuji respon Pemerintah Daerah Bali yang sigap melakukan sharing pendanaan untuk program sanitary landfill.  Dengan dana pembangunan sebesar Rp 5 miliar per hektarnya, Bangli yang terletak di merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memiliki standar paling tinggi secara nasional dengan kondisi pembangunan mencapai 99 persen.

Tidak hanya itu, Bangli juga diharapkan sebagai tempat lahirnya teknologi yang lebih atas lagi dengan dijadikannya setengah hektar dari total luas lima hektar sebagai kawasan penelitian. Menurut Soesmono, lahan tersebut akan dijadikan tempat penelitian bagi Puslitbangkim bekerjasama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) sesuai dengan nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama.

Mengenai biaya operasional Bangli yang mencapai Rp 60 ribu – 100 ribu per ton, Soesmono mengatakan sebetulnya biaya pengoperasi pengelolaan sampah bisa ditutup dari penjualan hasil pengolahan sampah berupa pupuk, biji plastik maupun kertas. Mengingat biaya retribusi sampah yang dikumpulkan pemerintah pun hanya bisa menutup 60 – 70 persen biaya sehingga masih perlu di subsidi.

”Terapkan metode 3R (Reduce, Reuse, Recyling-red) dan Juallah yang bisa dijual guna menutup  dapat menutupi biaya operasi.” jelas Soesmono.

Lebih lanjut, Soesmono mengatakan, bila seluruh penduduk Indonesia turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah maka residu sampah di Indonesia hanya tinggal 18 persen. Pengelolaan sampah yang dimaksud tersebut mulai dari metode takakura hingga pengomposan. (ida)

Pusat Komunikasi Publik

141108

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: