KRITIK DAN SARAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK PENYEMPURNAAN DRAFT RPP PENATAAN RUANG

Sumber : http://www.pu.go.id

Konsultasi Publik dengan pokok bahasan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan Kamis (18/9) kemarin di Kampus Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghimpun  berbagai tanggapan dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat bagi penyempurnaan materi draft RPP.

Pasalnya Draft RPP ini dijadwalkan harus rampung pada akhir tahun ini. Terkait dengan permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Deparatemen Pekerjaan Umum (Dep.PU) hingga menjelang Draft RPP disahkan masih terus akan menerima berbagai kritik dan saran dari publik.

”Sebelum draft RPP ini disahkan, kami masih terus akan menerima berbagai masukan dari masyarakat. Semakin banyak masukan kami kira itu akan lebih baik bagi penyempurnaan RPP,” tegas Sekretaris Direktur Jenderal Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana usai membacakan sambutan Dirjen Penataan Ruang.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), penyelenggaraan penataan ruang nasional telah memiliki landasan hukum yang komprehensif. UUPR sangat penting guna terwujudnya ruang wilayah nusantara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutann.

Deni menyatakan, sebenarnya UU Penataan Ruang mengamanatkan perlunya disusun 18 RPP, sebagaimana  keputusan Rapat Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN). Seiring dengan perjalan waktu, substansi RPP itu dipersempit dari 18 menjadi 6 RPP  terkait dengan  aturan penyelenggaraan Penataan Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang seluruhnya melibatkan 3 instansi pemerintah (Dep.PU, Meneg KLH, Dep.Dalam Negeri) dan 3 lembaga (Bakosurtanal, LAPAN, BPN) sebagai penanggungjawabnya.

Penyederhanaan RPP itu mengacu pada kebijakan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (KumHam) dan Sekretariat Negara yang bertujuan mengurangi terjadinya overlaping materi muatan pengaturan pada masing-masing RPP. Selain tujuan tersebut penyederhanaan juga dimaksudkan guna memudahkan harmonisasi dengan aturan per UU lain terkait serta agar peraturan pelaksanan suatu UU dapat disusun secara serentak tanpa harus ada yang tercecer.

Ditambahkan, Draft RPP tiga yang disampaikan peserta konsultasi publik yang jumlahnya sekitar 228 orang berasal dari berbagai kalangan ssperti asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, LSM, Akademisi, penegak hukum dan instansi pemerintah.  Selain itu, draft RPP Tiga merupakan rangkuman dari berbagai bahan, seperti lokakarya, hasil rapat Panitia Antar Depertemen (PAD) yang kedua kali serta masukan dari para nara sumber yang dihimpun tim substansi penyiapan materi RPP.

Deni berharap, selain penyusunan RPP akan memuat ketentuan secara eksplisit seperti yang diamanatkan UUPR, perlu pula dimasukkan berbagai ketentuan dari para stakeholders dalam pengaturannya. Dengan demikian dalam RPP akan tercipta suatu keterpaduan, keserasian, keselarasan, keterbukaan, keberhasilan serta keadilan dan perlindungan hukum.

Secara umum pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam RPP meliputi enam masalah yang meliputi; bentuk dan tata cara pembinaan penataan ruang, perencanaan TRW, kriteria dan tata cara peninjauan kembali yang memuat landasan operasional. Ditambah lagi masalah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang nasional/ provinsi/kabupaten/kota serta bentuk dan tata cara pengawasan PR.

Kepala Bagian Hukum Ditjen Penataan Ruang, Dadang  Rukmana berharap nantinya dengan tersusunnya RPP Penataan Ruang selain dapat menjadi landasan operasioanl penyelenggaraan PR oleh pemangku kepentingan, juga diharapkan bisa menjembatani perbedaan persepsi terhadap materi muatan UUPR yang dinilai kerap kali menimbulkan multi tafsir.

Dalaml Draft RPP ini penguatan aspek tingkat ketelitian peta rencana tata ruang, neraca penatagunaan ruang dan peran masyarakat di dalamnya amat sangat penting. Terkait dengan persoalan itu Dadang menilai penggalian aspirasi dari para pemangku kepentingan yang didapat melalui berbagai forum harus diupayakan. ”Upaya itu diluar dari berbagai kajian yang terkait dengan substansi pengaturan,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan terkait dengan singkatnya waktu pembuatan RPP, Kabag Hukum Ditjen Penataan Ruang menyatakan, optimis akan selesai pada waktunya. Diakuinya, sempitnya waktu memang dirasakan sangat melelahkan. Namun aturan itu sudah tertuang dalam UUPR. Sehingga, kata Dadang Tim nya harus kerja ekstra guna rampungnya RPP ini.

Karenanya, usai pelaksaan konsultasi ini masih akan dilakukan rapat-rapat lagi bagi penyempurnaan draft IV RPP sebelum diserahkan ke Departemen Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi, ungkap Dadang Rukmana mengakhiri pembicaran. (Sony)

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: