RTRW HARUS DISESUAIKAN DENGAN PERPRES BARU

Sumber; http://www.pu.go.id

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur  (Jabodetabekpunjur) maka aturan tata ruang wilayah yang selama ini berlaku di kawasan tersebut perlu disesuaikan dengan Perpres yang baru ditetapkan 12 Agustus 2008 lalu. Artinya, aturan yang sebelumnya berjalan sekarang tidak berlaku lagi.

Untuk penyesuaian itu, Pemerintah memberikan masa transisi selama 3 tahun, sesuai UU Tata Ruang Pasal 76 – 77 ayat 2. Sementara itu bagi pemilik bangunan yang telah memiliki izin, pemerintah akan memberikan ganti rugi.  Hal itu diutarakan Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Dani Ruchyat saat melakukan sosialisasi Perpres No.24/2008 Jumat (5/9) di Jakarta.

Kehadiran Dani dalam sosialisasi mendampingi Deputi V Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Susantono. Hadir pula dalam kesempatan itu Direktur Penataan Ruang Nasional Departemen Pekerjaan PU, Iman Sudrajat dan Deputi Bidang Tata Lingkungan dari Kementrian Lingkungan Hidup, Hermin Rosita.

Menurut Dani, dengan berlakunya Pepres No. 54 tahun 2008 maka semua aturan seperti Keppres No. 114 tahun 1999 mengenai penataan ruang Bopunjur, Kepres No. 1 tahun 1997 tentang pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri, dan Kepres No. 52 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta, serta Kepres No. 73 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang tidak berlaku lagi.

Terkait dengan sanksi, Dani mengharapkan kepada publik untuk ikut aktif dalam pengawasan tata ruang khususnya di wilayah Jabodetabekpunjur misalnya melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi sejalan dengan terbitnya Perpres No. 54 tahun 2008. Bila masyarakat melihat adanya penyimpangan seperti dirubahnya kawasan lindung menjadi menjadi komersial langsung saja laporkan kepihak berwajib.

“Dalam Perpres telah diatur kewenangan masyarakat terkait dengan   pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah kepada Polisi,” ujar Dani.

Ditegaskan, pemerintah memiliki perangkat Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) yang diatur melalui Kepres No. 62 tahun 2000 akan tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengawasan maka sangat dimungkinkan peranserta masyarakat di dalamnya.

Sementara itu Iman menuturkan, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 26 tahun 2008 tentang RTWN, diharapkan akan terwujud penataan ruang yang saling menunjang antara penataan ruang pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dikatakan, terbitnya sebuah aturan bertujuan untuk melengkapi yang telah ada.

Sejalan dengan itu dia berharap, Perda penataan ruang dengan PP penataan ruang harus complementary atau saling melengkapi. Karena pada prinsipnya suatu aturan tata ruang sebelum diperdakan telah dikonsultasikan kepada tingkatan administrasi yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, diperlukan instrumen yang dapat mensinergiskan kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah, pusat daerah dalam membentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, yaitu RTRWN di dan RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam kesempatan itu Hermin Rosita mengungkapkan, dalam hal pembentukan reklamasi harus dilakukan secara holistik yang saling berkaitan. Menurutnya reklamasi tidak hanya dilakukan di wilayah Pantai Kapuk Naga, melainkan Jakarta, serta Pantai Utara Jawa harus dibuat sedemikian rupa. Tidak terkecuali pembangunan sebuah kanal. Jika tidak, dampak banjir akan menimpa wilayah tetangga.

Deputi bidang Infrastruktur Menteri Koordinasi bidang Perekonomian, Bambang Susantono mengatakan, berlakunya Perpres No. 54 tahun 2008 terkait dengan dimasukannya kawasan Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Strategis Nasional seperti pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Bintan, dan Karimun.

Menurut dia, dalam Perpres No. 54 tahun 2008 sudah diatur mengenai zona-zona peruntukannya, sehingga dengan mudah masyarakat dapat melakukan pengawasan seandainya Pemda melakukan pelanggaran. Dani menjelaskan, Zona dalam Perpres baru dibagi tiga bagian yakni zona konservasi, zona budidaya, dan zona penyangga. Zona terakhir disebutnya sebagai hal yang paling penting, guna melindungi kawasan hilir yang rentan  bencana banjir.

Lebih jauh Hermin mengatakan, bangunan yang sudah terlajur berdiri di zona yang bukan peruntukkannya melalui Perpres itu diatur mengenai adanya insentif dan disinsentif, seperti bangunan seperti itu akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lain.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja menggusur bangunan yang sudah ada izin-izinnya meski sudah ada Perpres sebagai payung hukumnya. Salah-salah kita bisa dituntut balik. Bagi kawasan permukiman yang sudah terlanjur  salah, pemerintah hanya akan memberikan disinsentif.  sementara untuk izin baru tidak dapat dikeluarkan. (Sony)

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

One Response to RTRW HARUS DISESUAIKAN DENGAN PERPRES BARU

  1. irene mengatakan:

    mbak..or mas?

    Mau tanya doong kalao daerah cileungsi sampai jonggol nantinya akan dijadikan daerah apa? karena pada zamannya pak harto dulu mau dijadikan pusat pemerintahan. mungkin kalian punya info?

    terima kasih

    -irene-

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: