Perpres Jabodetabekpunjur Telah Terbit

Foto: Dok./beritajakarta.com

Akhirnya, peraturan presiden (perpres) mengatur kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dan DKI Jakarta yang telah ditunggu-tunggu sekian lama telah diterbitkan pemerintah pusat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Perpres No 54 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Kawasan Jakarta Bogor, Depok, Tangerang Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada 12 Agustus 2008 lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengaku senang mendengar kabar telah diterbitkannya perpres yang akan menjadi payung hukum kerja sama dua pemerintah provinsi beserta pemerintah kabupaten/kota di kawasan Jabodetabekpunjur. Meski telah ditandatangani, Prijanto mengaku belum menerima salinan perpres tersebut, sehingga belum mengetahui secara detail isi dari perpres yang akan menjadi dasar pelaksanaan kerja sama tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur.

“Baguslah. Berarti ada cantolan antara pempov DKI dengan pemprov yang lain serta dengan pemerintah daerah tingkat dua agar bisa mensinergikan rencana pembangunan itu,” ujar Prijanto, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/8). Perpres tersebut, menurutnya, menjadi langkah awal bagi Pemprov DKI untuk mensinergikan dan merealisasikan penataan kawasan penyangga dan perbatasan di antara dua provinsi yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta bisa segera dilaksanakan. Termasuk mewujudkan rencana merevitalisasi Waduk Ciawi untuk sumber air bersih baru bagi Jakarta dan sekitarnya yang saat ini masih terkendala karena menunggu perpres disahkan oleh presiden.

“Sudah bisa dimulai penataan kawasan penyangga termasuk Waduk Ciawi. Perpres akan menjadi landasan hitam di atas putih,” katanya sambil mengatakan pelaksanaan penataan ruang Jabodetabekpunjur bisa dimulai tahun ini. Program apa yang akan dimulai terlebih dahulu, Prijanto masih belum tahu. Selain belum menerima salinannya, dia dengan Gubernur DKI Jakarta serta jajaran Pemprov DKI belum bertemu untuk membahas kemungkinan-kemungkinan yang ada. “Ya tergantung pembicaraannya di masing-masing wilayah. Makin cepat makin baik,” tegasnya.

Segera Bentuk Perda

Terbitnya Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang penataan Tata Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur, disambut hangat kalangan dewan. Dalam waktu dekat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menindaklanjutinya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda).

Achmad Suaidy, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, mengatakan, perpres tersebut sangat menguntungkan bagi Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, perpres itu mengatur perluasan wilayah dan juga mengatur mobilitas penduduk Jakarta. “Terus terang, saya menyambut gembira terbitnya perpres itu,” kata Suaidy, Rabu (27/8).

Tapi sejauh ini, politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku belum menerima draft resmi Perpres tersebut. Jika draft itu sudah ada ditangannya, ia berjanji akan menyampaikannya kepada pimpinan dewan. Menurutnya, keluarnya Perpres ini harus segera ditindaklanjuti. Apalagi, sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur soal tata ruang wilayah.

“Perda itu tujuannya adalah untuk implementasi di lapangan. Sebelumnya, DKI Jakarta dan Jawa Barat sudah sepakat untuk duduk bersama menangani masalah penataan wilayah di Jabodetabek. Tapi, untuk secara keseluruhan kan belum ada,” ujar Suaidy.

Karena itu, dengan adanya perpres ini, ia berharap penanganan resapan air di hilir dapat segera terealisir. Utamanya adalah terkait rencana pembuatan Waduk Ciawi. “Lebih cepat pembangunannya, itu akan lebih bagus,” lanjut Suaidy.

Jika Waduk Ciawi itu terwujud maka banyak manfaatnya, selain dapat mengurangi dampak banjir, Waduk Ciawi juga dapat berfungsi sebagai tandon air bagi masyarakat Jawa Barat. Tak hanya itu, aliran airnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. “Makanya saya setuju kalau pembangunan Waduk Ciawi ini jadi skala prioritas,” ujarnya.

Sebelumnya, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat sepakat akan bekerja sama melakukan penataan tata ruang kota, khususnya tata ruang Jabodetabekpunjur serta penataan tata air untuk mengendalikan banjir di DKI Jakarta. Sayangnya, kerja sama ini tidak bisa dilaksanakan secara konkrit karena masih terbentur dengan peraturan presiden tentang kerja sama penataan dan pembangunan kawasan Jabodetabekpuncur di kedua provinsi. Sudah dua tahun lamanya, kedua pemerintah daerah ini menunggu ditandatanganinya perpres tersebut oleh presiden.

Perpres No 54 Tahun 2008 terdiri dari 73 pasal itu meliputi kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, kelembagaan, peran masyarakat, dan pembinaan.

Rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur merupakan alat untuk keterpaduan dan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah Jabodetabekpunjur. Struktur tata ruang yang terdiri dari sistem permukiman dan sistem jaringan prasarana yakni sistem transportasi, penyediaan air baku, pengelolaan air limbah, pengendalian banjir, persampahan, tenaga listrik, dan sistem jaringan telekomunikasi. Sementara rencana pola ruang akan mengatur rencana distribusi ruang untuk kawasan lindung dan budi daya di Jabodetabekpunjur (pasal 9). Jangka waktu rencana tata ruang itu, berlaku dalam masa 20 tahun dan ditinjau kembali lima tahun sekali.

Tujuan dari penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur yakni mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan, mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, dan mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah. Sedangkan sasaran penyelenggaraan penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur yakni terwujudnya kerja sama penataan ruang antarpemerintah daerah.

Dengan berlakunya perpres itu, maka sekaligus menggugurkan pemberlakuan beberapa peraturan lainnya seperti Kepres No 114/1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur, Kepres No 1/1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai kota Mandiri, Kepres No 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, serta Kepres No 73/1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang.

Tetapi perda tentang rencana tata ruang wilayah propinsi, kabupaten/kota dan perda tentang rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, dan harus dilakukan penyesuaian paling lambat dua tahun sejak perpres dikeluarkan.

Penulis: lenny

Sumber: lenny/nurito

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: