Kabupaten Sragen – Banyak Kebijakan dan Terobosan Probisnis

Sejumlah kebijakan probisnis diterapkan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang dimotori Bupati Untung Wiyono. Namun, masih ada sejumlah PR yang perlu segera ditangani.

Jap Sanjaya, pemilik PT Hanin Nusa Mulya (HNM), merasakan betul kemudahan mengurus perizinan untuk membuka usaha baru di Sragen. Perusahaan yang memproduksi pakaian jadi buat ekspor ini baru pertengahan 2007 mendirikan pabrik di Sragen. Lebih dari 1.000 orang tenaga kerja di Sragen bekerja di pabrik HNM. “Di Sragen, pengurusan izin sangat mudah. Semua pengurusan izin berada dalam satu atap yang dinamakan Badan Pelayanan Terpadu, dan waktu pengurusan izin hanya dua hari,” Jap menuturkan pengalamannya.

Memang, Pemkab Sragen tak mempersulit pengurusan izin ataupun surat lainnya seperti kartu tanda penduduk, akte kelahiran, akte kematian, sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan, surat izin usaha, pajak reklame, hingga izin penutupan jalan. Bahkan, jika membutuhkan informasi atau ingin melakukan pengaduan, tersedia pula petugas yang siap berjaga di bilik pelayanan informasi dan pengaduan. Semua itu diberikan melalui layanan yang mereka sebut one stop services – yang dipusatkan di sebuah gedung bernama Badan Pelayanan Terpadu (BPT).

“ Tidak perlu datang ke berbagai tempat, tapi cukup datang ke satu tempat, semua selesai di satu tempat,” ujar Isnadi, Ketua BPT Sragen. “Kami jamin tidak akan ada pungutan tidak resmi satu sen pun,” ia menegaskan seraya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pengurusan izin di BPT lebih cepat 65% dari standar yang sudah ditetapkan. Data itu diperoleh dari hasil survei rutin yang dilakukan BPT.

Cikal bakal BPT berawal sejak Oktober 2002. Saat itu lembaga ini masih berupa unit pelayanan yang disebut Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Tahun 2003, UPT berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan koordinasi dengan stakeholder, status KPT ditingkatkan menjadi BPT. Tujuan pendirian badan ini – tak lain dan tak bukan – supaya Sragen memiliki pelayanan perizinan dan nonperizinan yang prima dan satu pintu. Dengan demikian, diharapkan akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Sragen. Jumlah perizinan yang dilayani pun meningkat seperti pada 2006 sebanyak 6.576 menjadi 7.179 pada 2007.

Selain berdirinya BPT, Pemkab Sragen yang dimotori oleh bupatinya, Untung Wiyono, juga membuat serangkaian kebijakan probisnis yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). “Peraturan Daerah yang diberlakukan di Kabupaten Sragen tidak ada yang tidak mendukung iklim usaha dan investasi,” kata Untung yang menjabat Bupati Sragen sejak 2001. Malah selama 7 tahun, pihaknya tidak membuat Perda baru yang terkait dengan pungutan masyarakat/pengusaha. Juga, untuk pajak reklame diklaim yang termurah di Indonesia.

“Perda yang membuat ekonomi biaya tinggi banyak yang dihapus,” ia menegaskan. Bahkan, saat ini Pemkab Sragen membebaskan seluruh biaya perizinan di Kawasan Industri Kalijambe Sragen; Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan pengusaha pemula digratiskan; serta pembebasan biaya retribusi bagi investor yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja relatif banyak (100 orang atau lebih). Di samping itu, ada pula Perda tentang pembentukan Kantor Investasi dan Promosi, Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. (Sumber : http://www.swa.co.id)

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

3 Responses to Kabupaten Sragen – Banyak Kebijakan dan Terobosan Probisnis

  1. Ahmas Faiz mengatakan:

    Krisis multidimensi seperti sekarang membuat pemerintah kewalahan mengatasi pembangunan. Sehingga peran planer sangat penting, namun sedikit sekali mahasiswa yang expert di bidang planologi,menyebabkan spesialisasi perencana sedikit terlambat untuk memperbaiki Indonesia

  2. Linda mengatakan:

    Sebagai generasi muda dan sebagai birokrat, saya melihat ada keengganan dari beberapa daerah/pemimpin yang komit untuk membangun daerahnya untuk kepentingan pribadi. Sebagai salah satu contoh, yakni pelayanan satu atap ini. Banyak daerah2 berdalih administrasi sebagai keengganan untuk menolah sistem satu tap ini, padahal jika dilihat dampaknya sangat besar bagi pembangunan terutama pelayanan kepada masyarakat.

  3. girL rider mengatakan:

    Pengembangan TI di Sragen memang sangat diupayakan demi memperlancar sistem peLayanan.
    Dgn Pelayanan yg memuaskan masyarakat dan menerapkan e_governmen yg mjdi rujukan bgi daerah2 Lain.
    Tidak puas dgn itu, PemKab Sragen akan trus memberikn trobosn baru.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: