”Ideologisasi” Profesi Planner Dalam Proses Pendidikan Perencanaan

”Ideologisasi” Profesi Planner Dalam Proses Pendidikan Perencanaan

Oleh : Dhani M. Muttaqin, ST*

Direktur Eksekutif Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)


Komunitas ahli perencanaan wilayah dan kota atau yang belakangan sering disebut ahli penataan ruang (seiring dengan UU PR No 26/2007) sering menyebut namanya sebagai Planner. Planner merupakan sebuah profesi berbasis keilmuan yang spesific yaitu pendidikan bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) sebagaimana yang disyaratkan dalam proses sertifikasi perencanaan bahwa calon certified Planner harus pernah mengenyam pendidikan di bidang PWK pada jenjang S1/S2/S3.

Lingkup profesi planner tidak hanya terbatas pada planner profesional saja, tetapi beragam mulai dari birokrat pemerintahan, real estate, akademisi, aktivis sosial, politisi dan derivasi profesi lainnya yang masih berkaitan dengan aktivitas perencanaan pembangunan nasional. Hal ini menggambarkan luasnya kesempatan dan kemungkinan kiprah para alumni pendidikan PWK. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebutuhan terhadap tenaga planner pada berbagai derivasi profesi planner sangatlah besar dan ini harus diimbangi dengan adanya supply planner yang mencukupi baik dari segi jumlah dan maupun kualitas.

Kebutuhan terhadap planner harus direspon oleh institusi pendidikan perencanaan untuk menghasilkan supply planner yang memadai dan sebagai proses awal kaderisasi planner. Pada kenyataannya justru pada institusi pendidikan terjadi planner loss yang cukup besar. Berdasarkan penelitian sampling sederhana terhadap beberapa beberapa angkatan Departemen Teknik Planologi ITB didapatkan bahwa kisaran angka rata-rata lulusan yang tidak menggeluti profesi planner adalah sebesar 40 %, sedangkan di perguruan tinggi lainnya angka itu lebih rendah yaitu pada kisaran 20 – 30 %.

Meskipun pada akhirnya pilihan profesi itu merupakan pilihan masing-masing individu, tetapi angka planner loss yang cukup besar tersebut merupakan sebuah kerugian bagi keberlanjutan profesi planner dan sekaligus sebuah indikasi adanya suatu hal yang kurang pas dalam proses pendidikan perencanaan yang terjadi sekarang. Tingginya angka planner loss pada lulusan planologi/PWK ditenggarai salah satunya adalah karena minimnya informasi, pemahaman dan pemaknaan mengenai profesi planner dalam proses alih pengetahuan pendidikan perencanaan.

Adalah salah satu tanggung jawab institusi pendidikan perencanaan dan para akademisi akademisi untuk melakukan proses kaderisasi awal terhadap calon-calon planner yang masih berstatus mahasiswa. Proses pendidikan perencanaan terasa kering dari semangat penurunan nilai dan idealisme planning, padahal proses ini sangat penting untuk menanamkan identitas profesi planner. Jargon-jargon yang dibuat untuk membentuk dan memperkuat identitas komunitas seperti ”The Few, The Proud, The Planner” yang dikenal sepintas dari para pengajar dan senior alih-alih memberikan spirit corpse malah seringkali ditanggapi dengan banyak tanda tanya :

The Few ??? The Proud ??? The Planner ???

Proses pendidikan perencanaan selain memberikan pengetahuan dan metode teknis perencanaan juga harus dapat memberikan jiwa, semangat, pemaknaan, etika dan kebanggaan profesi planner kepada para mahasiswanya dengan kata lain perlu adanya proses ”ideologisasi” profesi planner dalam proses pendidikan perencanaan kita.

Secara umum ideologisasi merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam sebuah komunitas/kelompok masyarakat untuk mengajak/menurunkan nilai-nilai ideal yang diyakini kepada masyarakat yang lebih luas atau generasi penerusnya dengan tujuan untuk menjadikan nilai-nilai ideal tersebut sebagai sebuah pegangan dan bahkan pedoman hidup.

Dalam konteks ini “ideologisasi” yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan para planner senior khususnya planner akademisi untuk menanamkan nilai-nilai ideal profesi perencanaan secara objektif kepada para calon planner sehingga calon planner menjadi kenal, faham, berminat, dan lebih jauh lagi menjadi bagian dari keluarga besar planner di masa mendatang.

Dalam tataran teknis proses ini dapat diturunkan dalam beberapa aspek diantaranya :

a. Kurikulum pendidikan

Kurikulum pendidikan PWK harus memperkenalkan dinamika profesi planner selain teori dan teknik-teknik analisis perencanaan.

Spektrum dan derivasi profesi planner yang luas harus diperkenalkan sehingga calon planner dapat menyesuaikan minat dan spesialisasi yang akan ditekuninya. Lebih teknisnya adalah dengan semakin banyaknya mata kuliah pilihan sesuai dengan minat setiap individu.

b. Karakter pengajar

Pengajar yang menguasai materi secara baik dan memiliki antusiasme dan semangat untuk mengembangkan profesi planner akan lebih memiliki pengaruh dalam membentuk pemahaman substansi materi dan ketertarikan terhadap planning secara keseluruhan.

c. Metode pengajaran

Metode pengajaran berupa diskusi mengenai pengenalan dan pengetahuan terhadap kondisi real di lapangan serta pemetaan derivasi profesi planner dengan melibatkan praktisi planning yang kompeten.

d. Mentorship

Proses ini dilakukan oleh institusi pendidikan dengan melibatkan institusi praktisi planner baik berupa institusi negara, perusahaan konsultan, LSM maupun individu planner melalui kerja praktek, tugas akhir, magang dengan arahan untuk memperkenalkan dunia planner pasca kampus.

Skenario idealnya adalah dengan pendekatan tersebut mahasiswa menjiwai, tertarik dan dan dapat menempatkan dirinya dalam jenis profesi planner yang sesuai dengan minatnya serta kemudian memiliki roadmap yang jelas mengenai profesi planner yang akan dijalaninya.

Selanjutnya adalah tugas organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Ahli Perencana (IAP) untuk melakukan proses kaderisasi selanjutnya melalui penjaringan anggota muda dan pelatihan-pelatihan pengembangan profesi untuk langsung menjaring dan mengenalkan para planner muda ini kepada dunia nyata profesi planner.

Pada akhirnya apapun upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan perencanaan ataupun organisasi profesi (IAP) ketertarikan dan minat para planner muda akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang real pragmatis – subjektif seperti : aktualisasi karya, penghargaan dan penerimaan masyarakat serta imbal balik finansial dibandingkan dengan alasan nilai dan idealisme planning.


Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

3 Responses to ”Ideologisasi” Profesi Planner Dalam Proses Pendidikan Perencanaan

  1. budi mengatakan:

    Semuanya yg dinyatakan Bung Dhani ini bagus dan ideal. menarik sekali ulasannya ttg ‘planner loss’. Bisa memberikan sumber datanya? 40 % utk ITB dan 20-30% untuk luar ITB. Setahu saya, Pak Ridwan Sutriadi pernah mengulas bidang kerja yg digeluti lulusan PL (skrg PWK), tapi terbatas di bawah tahun 2000. Yg menarik disitu adalah mereka yg bekerja di pemerintahan semakin menurun komposisinya semenjak thn 1959.

    Eh, jangan lupa lho, sejak pertengahan thn 2000-an, jml mahasiswa PWK-ITB telah meningkat hampir dua kali lipat! Jangan bicara persentase, tapi jumlah juga.

    Saya pikir, perencana potensial ada dimana-mana. Jika masyarakat dididik dengan baik dan mengerti ttg fasilitasi komunitas, mereka akan menjadi perencana yang baik juga. Sayangnya, perencana yang punya ijazah banyak yang tidak mengerti bagaimana cara bekerja bersama masyarakat. Perencana berijazah ini bekerja sebagai konsultan swasta atau kemudian menjadi bagian dari kekuasaan, maksudnya pemerintahan, yang akhirnya cenderung ‘menjauhkan’ diri dari komunitas.

    Saya seringkali frustasi dgn kerja konsultan dan pemerintah, meskipun saya pernah bekerja dgn konsultan dan juga pemerintah. Saya pikir banyak yang harus diperbaiki dari sistem kerja perencanaan kita: seperti bekerja dgn masyarakat dan menjadikan mereka memiliki ‘rencana’. Saya anggap akar masalah selama ini perencanaan berasal dari atas (atau pemerintah dalam bentuk ‘pekerjaan penyusunan rencana ini dan itu’) yang kemudian dijadikan ‘objek’ oleh berbagai pihak, seperti menambah penghasilan mereka.

    Dengan demikian, ideologisasi tidak hanya bergerak pada pengetahuan. Saya pikir sikap dan tindakan harus mencerminkan keberpihakan kepada mereka yang paling berkepentingan terhadap perencanaan. Teman-teman yang punya kekuasaan (pemerintah) harus mendorong perubahan ini lewat perangkat hukum. Atau teman2 konsultan harus memaknai kembali cara mereka bekerja membuat rencana: metode apa yang mesti digunakan dan inovasi apa yang muncul.

  2. budi mengatakan:

    Saya punya pertanyaan juga buat Bung Dhani: mengapa kalo planner itu semakin menurun jumlahnya, junior planner tetap saja dibayar rata2 Rp. 1,5 juta (setidaknya dalam 2 -3 tahun belakangan? harusnya semakin tinggi dong, ada mekanisme pasar yang berlaku.

    Trus, seorang teman saya punya pertanyaan yang perlu dijawab Anda: apa peran IAP bagi rekan2 yang baru memasuki dunia perencanaan? Apakah pernah memikirkan mereka dan memperkuat posisi tawar mereka sebagai junior planner? Saya merasa kasihan dengan teman2 yang seringkali dieksploitasi secara berlebihan oleh konsultan dan team leader.

    Satu lagi: apa program IAP untuk rekan2 yang baru memasuki bidang perencanaan? Saya melihat mereka butuh perlindungan hak-hak mereka dari konsultan ‘nakal’. Barangkali Bung Dhani lebih tahu praktek di lapangan. Jangan menekankan pada lembaga pendidikan saja, sebaiknya lihat apa yang bisa dikerjakan IAP.

    Tolong diperhatikan. Terima kasih.

  3. tepoe mengatakan:

    apa yang dikemukakan tsb sangat baik ada satu pertanyaan bagaimana kalau dosennya lebih mengejar proyek ketimbang mengajar mahasiswanya, mungkin karena bayarannya dikit kaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: