sy agak confused dengan pernyataan Pak Edison, bahwa sebaiknya hanya RTRW mengatur zonasi peruntukan. Sedangkan sektor, sepeti kehutanan sudah bicara ttg zonasi sebelum UU PR bicara ttg peraturan zonasi, spt. di dalam PP No. 18 Tahun 1994 ttg Pengusahaan Pariwisata Alam ….. Bagaimana dengan kasus – kasus yg sudah sebelumnya secara nyata membutuhkan peraturan zonasi, tetapi RTRW mengabaikan kebutuhan akan hal tersebut?

Sebaiknya Taru harus berada di depan dalam menkoordinasikan kebutuhan pengendalian pemanfaatan ruang dalam kasus – kasus yg lebih spesifik (sektoral). Ketika kita ingin bicara mengenai isu terbaru mengenai Trans Asia Highway Network, mari kita sama2 menyiapkan antisipasi perkembangan kota di sepanjang jaringan itu maupun pengendalian pemanfaatan ruangnya.

Best Regard

NURAZWAR.