Rancangan Peraturan Tata Ruang Jawa Tengah Abaikan Laut dan Udara

Sumber: http://www.korantempo.com

TEMPO Interaktif, Semarang – Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Jawa Tengah 2010-2029 mendapat sorotan dari aktivis lingkungan. Koordinator lembaga swadaya masyarakat Layar Nusantara Sukarman mempertanyakan tidak diakomodasikannya kepentingan lingkungan di ruang laut dan ruang udara dalam peraturan tata ruang yang akan diberlakukan di Jawa tegah selama 20 tahun ke depan tersebut.

“Perda Tata Ruang yang telah disusun sangat bias daratan. Lebih banyak mengatur ruang darat, sedangkan ruang laut atau pesisir dan udara tidak mendapatkan perhatian secara baik,” ujar Sukarman di Semarang kepada Tempo, Ahad (4/7).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Joko Setiyono mengakui rancangan peraturan tersebut lebih mengatur darat. Ruang laut dan udara memang seharusnya masuk secara detail dalam peraturan daerah tata ruang.

Ia mencontohkan, saat ini ruang udara masih dianggap belum penting untuk diatur. Padahal, kata Joko, ada nuansa frekuensi yang lepas dari udara. “Padahal, ruang udara juga bernilai sangat komersil,” kata Joko.

Sukarman menyatakan ruang laut yang masih diabaikan dalam Peraturan Daerah Tata Ruang akan memiliki banyak implikasi negatif. Ia mencontohkan akibat tidak ada aturan yang jelas maka beberapa wilayah pesisir di Kota Semarang saat ini mengalami pencemaran akibat industri, seperti di Kawasan Tapak, Tugurejo, Semarang.

Selain itu, akibat maraknya penambangan galian C juga berimplikasi pada wilayah pesisir. “Penambangan menimbulkan sedimentasi aliran sungai sehingga wilayah pesisir jadi mudah banjir,” kata aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia -Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Semarang ini.

Contohnya, di Rowosari dengan daerah aliran sungai (DAS) Kali Plumbon. Sukarman juga menyayangkan Raperda Tata Ruang Jawa Tengah tidak mengakomodir kepentingan nelayan dan rakyat kecil dalam mengakses pesisir dan laut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie menyatakan saat ini Gubernur Jawa Tengah masih menunggu surat resmi tentang evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada surat resmi itulah nantinya Gubernur Jawa Tengah akan segera mengeluarkan surat pengesahan raperda untuk menjadi perda. Ditarget, pada Juli ini Perda Tata Ruang Jawa Tengah sudah disahkan.

“66 books for planologi: a tribute for ni nyoman murniasih” Program. Sent from caturberry® nya XL

About these ads

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: