Perpres Jabodetabekpunjur tidak adil’

JAKARTA: Pengembang menilai kebijakan disinsentif untuk hunian yang existing dan antipengembangan kota mandiri di kawasan Jabodetabekpunjur tidak adil karena justru menabrak aturan hukum yang sebelumnya telah mengeluarkan izinnya.

Ketua Umum DPP Perusahaan Realestat Indonesia (REI) F. Teguh Satria� mengatakan setidaknya ada dua hal yang perlu dikritisi terhadap Peraturan Presiden No. 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur terkait dengan sudut pandang kepentingan masyarakat pengembang perumahan.

Dua hal itu, yaitu kebijakan soal kota mandiri dan disinsentif bagi hunian existing yang dinilai menabrak aturan hukum yang ada sebelumnya terkait dengan industri perumahan.

Menurut dia, adanya pasal yang menilai pengembangan realestat dalam bentuk kota mandiri merusak lingkungan jelas tidak benar.

Hal itu justru memudahkan pemerintah dan semua pemangku kepentingan melakukan kontrol lingkungan dengan menggalakkan pengembangan kawasan skala besar daripada proyek skala kecil.

Dia menilai UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman serta PP No. 80 soal� Kawasan Siap Bangun (kasiba) perlu diperhatikan terkait dengan Perpres tersebut.

“Jelas-jelas dinyatakan kawasan skala besar itu justru didorong dikembangkan karena bisa lebih bagus dari segi lingkungan dan tata ruang,” ujarnya, kemarin.

Fuad Zakaria, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), sependapat bahwa kebijakan antiproyek kota mandiri justru tidak bagus dalam upaya melakukan penataan ruang wilayah di Jabodetabek.

Menurut dia, harusnya implementasi kebijakan itu di bidang perumahan adalah dengan mendorong proyek hunian skala kecil melakukan konsorsium untuk membentuk kota mandiri agar bisa menciptakan lingkungan yang lebih tertata.

“Kalau saya melihatnya mestinya kebijakan baru itu mengarah pada penataan kembali permukiman yang sudah ada untuk dirancang kembali menjadi kota mandiri dengan melibatkan proyek pengembangan yang seporadis itu,” ungkapnya.

Tidak alergi

Kedua pimpinan asosiasi pengembang itu sepakat pengembang tidak alergi dengan isu lingkungan, sehingga setiap upaya yang dilakukan untuk keselamatan lingkungan akan didukung.

“Bahkan kami akan meluncurkan proyek REI Go Green untuk menunjukkan komitmen terhadap program keselamatan lingkungan,” kata Teguh.

Sebelumnya, pemerintah daerah dilarang mengeluarkan izin baru untuk proyek kawasan kota mandiri, menyusul terbitnya Peraturan Presiden No. 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur).

Sekretaris Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Ruchat Deni Djakapermana mengatakan pemerintah sudah membagi daerah Jabodetabekpunjur berdasarkan tiga zona, yaitu konservasi, budi daya, dan zona penyangga.

Pembangunan suatu kota baru atau kawasan mandiri membutuhkan lahan yang cukup luas dan berpotensi menyalahi pembagian zona itu.

“Ini untuk menghindari pembangunan yang menyebar ke segala penjuru atau tidak terkendali,” katanya. (Bisnis, 8 Sept.)

Bangunan yang sudah telanjur berdiri di zona yang bukan peruntukkannya berdasarkan peraturan itu, akan dikenakan disinsentif. Misalnya, bangunan dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan lain. (irsad.sati@bisnis.co.id)

Oleh IRSAD SATI
Bisnis Indonesia

About these ads

Perihal perencanamuda
Komunitas perencana muda progressif

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: