PROGRESIVITAS DUNIA PERENCANAAN

Di malam 12 juni 2008, beberapa alumni planologi muda (sekitar 20an orang) dari ITB berkumpul di satu sudut cafe di bilangan sudirman. . Latar belakang dari masing-masing individu yang berkumpul berbeda-beda, mulai dari Pegawai Negeri, Konsultan Perencana Ruang, konsultan di lembaga internasional, konsultan properti, peneliti, dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut berkumpul dengan berbagai alasan dan motif yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya didasari oleh sebuah kegelisahan terhadap apa yang terjadi saat ini di dunia perencanaan, terutama apa yang terjadi di kalangan perencana muda

Dunia perencanaan wilayah sebenarnya bukan sebuah disiplin ilmu yang lama di Indonesia. Kita bisa katakan tonggak profesi perencanaan adalah ketika Sekolah perencanaan pertama dibuka di tahun 1959 di Bandung. Seiring berjalannya waktu, dunia perencanaan mengalami berbagai dinamika yang mewarnai lulusan dari masing-masing sekolah perencanaan. Lahirnya UU Penataan Ruang pada tahun 1992 (43 tahun setelah sekolah perencanaan berdiri), Era dsentralisasi yang memperkuat posisi Pemda terhadap Pusat, gelombang partisipasi masyarakat setelah era reformasi. Yang terakhir adalah keluarnya UU Penataan ruang yang baru, UU 26/2007, yang secara tidak langsung menentukan arah perkembangan profesi perencanaan.

Ratusan bahkan ribuan tenaga perencanaan telah lahir dari berbagai sekolah perencanaan di Indonesia. Alumni sekolah perencanaan telah tersebar di berbagai macam bidang pekerjaan. Lulusan-lulusan sekolah perencanaan pun telah mengisi berbagai level di profesi perencanaan, tidak hanya didominasi oleh satu atau dua sekolah perencanaan saja.. seharusnya dengan gambaran tersebut, maka dunia perencanaan menuju ke arah yang lebih baik.

Akan tetapi, beberapa perencana muda yang hadir pada forum 12 Juni tidak sependapat.. mereka yang hadir merasakan kegelisahan terhadap masa depan dunia perencanaan. Perencanaan wilayah dan kota telah berubah menjadi sebuah bidang yang tidak menarik, tidak berkembang, membosankan, tidak menantang dan tidak ramah terhadap para perencana muda. Atau dengan kata lain dunia perencanaan wilayah menjadi sebuah bidang yang kurang seksi di tengah era globalisasi saat ini.

Beberapa pemikiran yang mencuat dari diskusi di malam itu (kalo boleh saya simpulkan ), sebagai berikut ;

1. di level alumni muda, terdapat sebuah keputusasaan dari produk rencana yang di susun. Banyak yang merasa berkiprah di dunia perencanaan tidak memberikan arti banyak bagi pengembangan ruang itu sendiri. Karena produk-produk rencana yang di susun ternyata tidak mampu untuk diimpelementasikan sebagai sebuah produk nyata dalam mengembangkan ruang, entah itu di level Kota, Kabupaten, Provinsi atau Nasional. Kondisi dimana penyusunan produk ruang semata-mata sebagai sebuah proyek semata, menimbulkan pesimisme di kalangan para alumni muda yang menyebabkan mereka berlomba-lomba untuk keluar dari dunia perencanaan ruang. Fenomena ini sebenernya sesuatu yang lumrah terjadi di setiap bidang keilmuan. Akan tetapi apabila hal ini berkelanjutan, maka tentunya dapat dibayangkan sedikitnya alumni sekolah perencanaan yang berkecimpung di dunia perencanaan. Tentunya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas perencanaan itu sendiri.
2. Selain dari kondisi di atas, ternyata masih ada sebuah ”kerinduan” dari para alumni sekolah perencana terhadap dunia perencanaan ruang. Aktivitas di luar dunia perencanaan ruang tidak semata-mata membuat mereka tidak perduli terhadap apa yang terjadi di dunia perencanaan. Kebutuhan sebuah media di luar rutinitas pekerjaan dimana mereka dapat berdialog mengenai apa yang terjadi di dunia perencanaan. Sebuah media dimana ”planning can be fun”. Media dialog yang pada akhirnya dapat memperkaya dunia perencanaan tanpa harus berkontribusi langsung sebagai perencana ruang.
3. Adanya perubahan dalam struktur-budaya masyarakat, perubahan peran birokrasi, dan iklim bisnis dan democratisasi yang memberikan peluang bagi perencanaan untuk berkiprah lebih jauh mengisi ruang-ruang publik.
4. Potensi-potensi para alumni muda sekolah perencanaan saat ini tersebar ke berbagai bidang dan penjuru nusantara. Berbagai prestasi pun diraih. Akan tetapi hal ini belum terkonsolidasi dengan baik. Sehingga prestasi yang muncul ada prestasi individu dan bukan prestasi komunitas dunia perencanaan. Apalagi dengan kondisi feodalistik masyarakat Indonesia yang melihat komptensi seseorang berdasarkan umur, tidak memberikan kesempatan yang luas bagi perencana muda untuk mengekspresikan inovasi dan kreativitas mereka ke publik. Bahkan ada sebuah anggapan yang mengatakan ”alumni planologi yang terkenal ke publik bukan dikenal sebagai seorang alumni planologi”. Dibutuhkan konsolidasi potensi dari para alumni sekolah perencanaan dalam usaha untuk membuat dunia perencanaan ”GO PUBLIC”. Ekspose terhadap karya-karya nyata yang dibuat oleh alumni-alumni sekolah perencanaan di berbagai bidang diharapkan mampu untuk meningkatkan citra perencana di masyarakat.

Dari sedikit persoalan yang berhasil di ekspose oleh rekan-rekan yang berkumpul, terbersit keinginan untuk membentuk komunitas dimana alumni muda sekolah perencanaan dapat berkomunikasi, berdialog, konsolidasi inovasi, bertukar informasi dan fungsi lain yang mampu melakukan mediasi kepentingan perencana muda.

Beberapa pendapat mengenai Komunitas perencana muda yang hendak digagas adalah

1. Komunitas perencana muda tidak semata-mata membatasi diri pada usia atau umur kelulusan semata. Akan tetapi harus dapat mewakili ide-ide progressif dunia perencanaan. Komunitas yang ada mampu mewadahi dan memancing inovasi-inovasi baru dalam dunia perencanaan. Komunitas ini diharapkan mewakili ide-ide progresif yang ada dan tentunya menginformasikan ke masyarakat.
2. Perlu dibuat sebuah konvensi mengenai anggota komunitas. Apakah alumni sekolah perencanaan ataukah orang yang berkecimpung di dunia perencana ruang semata. Di akhir diskusi hal ini belum kunjung terjawab.
3. Perlunya mengajak oerencana-perencana muda bukan hanya dari satu sekolah perencanaan saja. Akan tetapi perlu diperluas ke alumni dari sekolah perencanaan lainnya di penjuru nusantara.
4. forum mampu menjadi ruang berpikir dalam meningkatkan kepedulian terhadap kondisi sekitar, termasuk isu2 di dunia perencanaan
5. Komunitas yang ada diharapkan dapat lebih ”seksi” dari sekedar kumpul2 formal ala organisasi birokratik. Bentuk hubungan peer to peer dikedepankan dari sekedar organisatorik semata. Salah satu ide adalah membuat pertemuan rutin untuk mendiskusikan hal2 yang bersifat kontemporer dan tidak hanya berhenti pada isu perencanaan. Dalam hal ini inisiatif dari setiap anggota komunitas sangat diharapkan…

Malam itu diakhiri dengan berbagai perasaan di masing-masing individu yang hadir. Optimis, pesimis, tercerahkan, bingun dan lain sebagainya. Diharapkan perasaan-perasaan tersebut dapat membentuk sebuah kekuatan untuk bergerak bersama dalam perbaikan dunia perencanaan, dimana orang-orang muda dan ide-ide segar menjadi ”backbone” dari gerakan tesebut.

Keberadaan komunitas ini diharapkan mampu menyegarkan dunia perencanaan dengan ide-ide baru, orang-orang baru, inovasi-inovasi baru. Komunitas yang mampu menjadi solusi bagi dunia perencanaan.

Jalannya masih panjang…

Kita tunggu bagaimana kiprah komunitas ini selanjutnya….

-Catur-

Bangunan Abad Ke-19 dan 20 Nyaris Roboh (artikel Kompas)

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO / Kompas Images Seorang anak melintas di depan gedung bekas Kantor Jakarta Lloyd di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Senin (23/6). Banyak bangunan tua yang merupakan aset wisata Jakarta kondisinya memprihatinkan dan rawan roboh.

Selasa, 24 Juni 2008 | 03:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS – Sebanyak dua puluh bangunan di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat, saat ini nyaris roboh akibat dimakan usia. Bangunan itu peninggalan abad ke-19 dan 20, semuanya bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemilik bangunan tua diminta segera melakukan perbaikan dan revitalisasi bangunan dengan biaya sendiri karena Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan dana APBD untuk itu.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta Pinondang Simanjuntak mengungkapkan hal ini kepada pers di Balaikota, Senin (23/6).

Dari 284 bangunan di kawasan wisata Kota Tua, hanya 10 bangunan aset Pemprov DKI. ”Mereka diminta segera merevitalisasi bangunan-bangunan yang sudah hampir roboh itu,” kata P Simanjuntak.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Tua Candrian Attahiyat kepada Kompas mengungkapkan, bangunan di Kota Tua yang hampir roboh itu berlokasi di sekitar Taman Fatahillah, Kali Besar, dan Pasar Ikan.

”Atap bangunan sudah tak ada, sedangkan daya dukung tanah tak kuat karena lahannya labil dan tak sanggup menopang bangunan,” katanya. Kerusakan bangunan abad ke-19 dan 20 itu terutama terjadi saat musim hujan.

Sebagian besar bangunan itu milik badan usaha milik negara dan pihak swasta. ”Salah satu bangunan milik Pemprov DKI Jakarta berada di satu kompleks seluas 1,2 hektar, terdiri dari empat bangunan di Jalan Nelayan,” jelasnya.

Menurut Candrian, tidak ada mekanisme anggaran dari APBD untuk pemugaran bangunan bukan milik Pemprov DKI. Termasuk bangunan milik BUMN, antara lain milik bank, Perusahaan Perdagangan Indonesia, Jasa Raharja, dan Jasindo.

Ketua UPT Kota Tua yang baru dilantik pekan lalu itu menambahkan, pihaknya berharap peraturan gubernur tentang masterplan Kota Tua dipercepat pengesahannya agar pemanfaatan dan pengembangan Kota Tua lebih cepat diatur. Pemprov DKI Jakarta berencana mengembangkan Kota Tua sebagai destinasi wisata sejarah yang atraktif.

Ruang publik

Menurut arkeolog lulusan Universitas Indonesia itu, bangunan di kawasan wisata Kota Tua yang berlantai dua tetap diizinkan menjadi kantor tetap di lantai dua, sedangkan di lantai satu diwajibkan sebagai fungsi publik, misalnya menjadi restoran, kafe, toko suvenir dan sejenisnya.

Kepala Subdinas Promosi, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Nyoman Wedana S menambahkan, jika Kota Tua dikembangkan secara maksimal dan profesional, kawasan wisata ini akan menjadi salah satu sumber pendapatan DKI Jakarta.

”Saat ini sudah ada berbagai komunitas pencinta kota tua. Pemprov DKI akan bekerja sama dengan stakeholder dan komunitas-komunitas itu untuk menghidupkan Kota Tua sebagai kawasan wisata sejarah,” kata Nyoman.

Dia membandingkan dengan kota tua di dunia yang selalu ramai dikunjungi wisatawan mancanegara dan menjadi salah destinasi utama. Wisatawan yang datang ke sebuah kota, umumnya ingin tahu perjalanan sejarah kota. (KSP)

Dimuat di Kompas pada tanggal 22 Juni 2008

konsultan ICT dan KM segera

Salah satu klien saya sedang mencari beberapa orang highly qualified consultants dengan spesifikasi berikut ini:

(1) Konsultan Informasi & Komunikasi (ICT) — 2 orang

Persyaratan khusus:

(1.a) Pengalaman minimum 5 (lima) tahun dalam mengembangkan dan menerapkan strategi komunikasi dan informasi dengan menggunakan teknologi (ICT).
(1.b) Lebih disukai jika:
(1.b.i) Pernah / masih bekerja di sebuah consulting firm terkemuka, dengan spesialisasi Information Management atau ICT Strategy, dengan pengalaman sebelumnya sebagai Information Analyst / System Analyst dan/atau Solution Architect.
(1.b.ii) Pernah mengembangkan serta menerapkan ICT Blueprint dan/atau Information Management Strategy.

(2) Konsultan Knowledge Management (KM) — 1 orang

Persyaratan Khusus:

(2.a) Pengalaman minimum 3 (tiga) tahun dalam mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan pengetahuan (knowledge management / KM).
(2.b) Pernah mengembangkan serta menerapkan / menjalankan operasional KM secara lengkap, mulai dari aspek:
(2.b.i) Business Process
(2.b.ii) Knowledge Objects Management
(2.b.iii) Human Capital
(2.b.iv) KM Technologies
(2.c) Lebih disukai jika:
(2.c.i) Pernah / masih bekerja di sebuah consulting firm terkemuka, dengan spesialisasi KM.
(2.c.ii) Pernah membangun dan mengelola Community of Practice (COPs) / Community of Interest (COINs).
(2.c.iii) Pernah mengembangkan dan menerapkan KM Blueprint / KM Strategy.

Persyaratan Umum:

(1) Berlatar belakang dari disiplin ilmu / pendidikan yang sesuai.
(2) Komunikatif, dapat mengungkapkan ide secara baik dan sistematis / terstruktur- -baik verbal maupun tertulis–dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris.
(3) Dapat bekerja dengan baik secara tim maupun secara mandiri / perorangan, khususnya untuk memenuhi tenggat waktu (deadlines) yang ketat.
(4) Bersedia untuk secara rutin / periodik melakukan koordinasi sekalipun harus dilakukan di luar jam kerja.
(5) Bersedia untuk membuat perencanaan (untuk pekerjaan mendatang) serta laporan tertulis (on-going / finished tasks).
(6) Bersedia untuk dikontrak selama 1 (satu) tahun penuh, bekerja secara purna waktu (full time) dan melakukan perjalanan dinas ke luar kota jika dibutuhkan.
(7) Lebih disukai jika:
(7.a) Memiliki kualifikasi postgraduate dalam bidang terkait.
(7.b) Pernah terlibat aktif dalam pekerjaan sejenis yang di-deliver untuk organisasi pemerintahan / lembaga donor asing / development agencies / lembaga nirlaba asing.

Berkas lamaran hanya dikirimkan dalam format .doc / .pdf …

(1) Yang mencantumkan (mandatory):
(1.a) Pekerjaan / proyek sejenis (credentials) yang pernah di-deliver beserta kontak referensinya (mulai dari yang terakhir).
(1.b) Pengalaman kerja, lengkap dengan posisi terakhir s/d awal, job description, pencapaian (achievement) , dan kontak referensinya.
(1.c) Pendidikan diurutkan dari yang terakhir: S2 (jika ada) –> S1
(1.d) Kontak lengkap (alamat pos / e-mail / telepon / ponsel).
(1.e) Salary history

(2) Dikirimkan ke: consultantseeker@ yahoo.com selambatnya pada hari Selasa, 1 Juli 2008, jam 08.00 WIB.

Hanya kandidat yang masuk dalam short-list yang akan dihubungi.
Mohon maaf, direct e-mail tidak akan dilayani.
Terimakasih.

”Ideologisasi” Profesi Planner Dalam Proses Pendidikan Perencanaan

”Ideologisasi” Profesi Planner Dalam Proses Pendidikan Perencanaan

Oleh : Dhani M. Muttaqin, ST*

Direktur Eksekutif Pengurus Nasional Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Komunitas ahli perencanaan wilayah dan kota atau yang belakangan sering disebut ahli penataan ruang (seiring dengan UU PR No 26/2007) sering menyebut namanya sebagai Planner. Planner merupakan sebuah profesi berbasis keilmuan yang spesific yaitu pendidikan bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) sebagaimana yang disyaratkan dalam proses sertifikasi perencanaan bahwa calon certified Planner harus pernah mengenyam pendidikan di bidang PWK pada jenjang S1/S2/S3.

Lingkup profesi planner tidak hanya terbatas pada planner profesional saja, tetapi beragam mulai dari birokrat pemerintahan, real estate, akademisi, aktivis sosial, politisi dan derivasi profesi lainnya yang masih berkaitan dengan aktivitas perencanaan pembangunan nasional. Hal ini menggambarkan luasnya kesempatan dan kemungkinan kiprah para alumni pendidikan PWK. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebutuhan terhadap tenaga planner pada berbagai derivasi profesi planner sangatlah besar dan ini harus diimbangi dengan adanya supply planner yang mencukupi baik dari segi jumlah dan maupun kualitas.

Kebutuhan terhadap planner harus direspon oleh institusi pendidikan perencanaan untuk menghasilkan supply planner yang memadai dan sebagai proses awal kaderisasi planner. Pada kenyataannya justru pada institusi pendidikan terjadi planner loss yang cukup besar. Berdasarkan penelitian sampling sederhana terhadap beberapa beberapa angkatan Departemen Teknik Planologi ITB didapatkan bahwa kisaran angka rata-rata lulusan yang tidak menggeluti profesi planner adalah sebesar 40 %, sedangkan di perguruan tinggi lainnya angka itu lebih rendah yaitu pada kisaran 20 – 30 %.

Meskipun pada akhirnya pilihan profesi itu merupakan pilihan masing-masing individu, tetapi angka planner loss yang cukup besar tersebut merupakan sebuah kerugian bagi keberlanjutan profesi planner dan sekaligus sebuah indikasi adanya suatu hal yang kurang pas dalam proses pendidikan perencanaan yang terjadi sekarang. Tingginya angka planner loss pada lulusan planologi/PWK ditenggarai salah satunya adalah karena minimnya informasi, pemahaman dan pemaknaan mengenai profesi planner dalam proses alih pengetahuan pendidikan perencanaan.

Adalah salah satu tanggung jawab institusi pendidikan perencanaan dan para akademisi akademisi untuk melakukan proses kaderisasi awal terhadap calon-calon planner yang masih berstatus mahasiswa. Proses pendidikan perencanaan terasa kering dari semangat penurunan nilai dan idealisme planning, padahal proses ini sangat penting untuk menanamkan identitas profesi planner. Jargon-jargon yang dibuat untuk membentuk dan memperkuat identitas komunitas seperti ”The Few, The Proud, The Planner” yang dikenal sepintas dari para pengajar dan senior alih-alih memberikan spirit corpse malah seringkali ditanggapi dengan banyak tanda tanya :

The Few ??? The Proud ??? The Planner ???

Proses pendidikan perencanaan selain memberikan pengetahuan dan metode teknis perencanaan juga harus dapat memberikan jiwa, semangat, pemaknaan, etika dan kebanggaan profesi planner kepada para mahasiswanya dengan kata lain perlu adanya proses ”ideologisasi” profesi planner dalam proses pendidikan perencanaan kita.

Secara umum ideologisasi merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam sebuah komunitas/kelompok masyarakat untuk mengajak/menurunkan nilai-nilai ideal yang diyakini kepada masyarakat yang lebih luas atau generasi penerusnya dengan tujuan untuk menjadikan nilai-nilai ideal tersebut sebagai sebuah pegangan dan bahkan pedoman hidup.

Dalam konteks ini “ideologisasi” yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan para planner senior khususnya planner akademisi untuk menanamkan nilai-nilai ideal profesi perencanaan secara objektif kepada para calon planner sehingga calon planner menjadi kenal, faham, berminat, dan lebih jauh lagi menjadi bagian dari keluarga besar planner di masa mendatang.

Dalam tataran teknis proses ini dapat diturunkan dalam beberapa aspek diantaranya :

a. Kurikulum pendidikan

Kurikulum pendidikan PWK harus memperkenalkan dinamika profesi planner selain teori dan teknik-teknik analisis perencanaan.

Spektrum dan derivasi profesi planner yang luas harus diperkenalkan sehingga calon planner dapat menyesuaikan minat dan spesialisasi yang akan ditekuninya. Lebih teknisnya adalah dengan semakin banyaknya mata kuliah pilihan sesuai dengan minat setiap individu.

b. Karakter pengajar

Pengajar yang menguasai materi secara baik dan memiliki antusiasme dan semangat untuk mengembangkan profesi planner akan lebih memiliki pengaruh dalam membentuk pemahaman substansi materi dan ketertarikan terhadap planning secara keseluruhan.

c. Metode pengajaran

Metode pengajaran berupa diskusi mengenai pengenalan dan pengetahuan terhadap kondisi real di lapangan serta pemetaan derivasi profesi planner dengan melibatkan praktisi planning yang kompeten.

d. Mentorship

Proses ini dilakukan oleh institusi pendidikan dengan melibatkan institusi praktisi planner baik berupa institusi negara, perusahaan konsultan, LSM maupun individu planner melalui kerja praktek, tugas akhir, magang dengan arahan untuk memperkenalkan dunia planner pasca kampus.

Skenario idealnya adalah dengan pendekatan tersebut mahasiswa menjiwai, tertarik dan dan dapat menempatkan dirinya dalam jenis profesi planner yang sesuai dengan minatnya serta kemudian memiliki roadmap yang jelas mengenai profesi planner yang akan dijalaninya.

Selanjutnya adalah tugas organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Ahli Perencana (IAP) untuk melakukan proses kaderisasi selanjutnya melalui penjaringan anggota muda dan pelatihan-pelatihan pengembangan profesi untuk langsung menjaring dan mengenalkan para planner muda ini kepada dunia nyata profesi planner.

Pada akhirnya apapun upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan perencanaan ataupun organisasi profesi (IAP) ketertarikan dan minat para planner muda akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang real pragmatis – subjektif seperti : aktualisasi karya, penghargaan dan penerimaan masyarakat serta imbal balik finansial dibandingkan dengan alasan nilai dan idealisme planning.

Individual Consultant @ Bappenas

State Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency
(BAPPENAS)
Advertisement
Individual Consultants
Consulting Services for Technical Assistance for
Monitoring and Evaluation (M&E) of the
Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA) Program

The Government of Indonesia has received grant through The International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD) / International Development Association (IDA) acting as administrator as grants fund
provided by The Department for International Development (DfID), and intends to apply of the proceeds this grant
the payment under contracts for 8 (eight) National expert as Consulting Services for Technical Assistance for
Monitoring and Evaluation (M&E) of The Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA) Program.
The Consulting Services :
1. The Public Policy Specialist (Team Leader). To Assist of the Proejct Management Unit (PMU) SPADA
Bappenas Secretariat: develop of SPADA M&E framework, manual, and components study’s action
plan; and also develop, control and assist strategic theme research. S/he should have at least Master’s
degree a minimum of 5 year working experience in this subject area, or undergraduate degree with 7 years
working experience. The services has term of up 24 months.
2. The Economic Development Specialist. To Assist PMU SPADA Bappenas Secretariat to develop of M&E
systems for economic development policies and private sector development. S/he should have at least
Master’s degree a minimum of 3 years working experience in this subject area, or undergraduate degree with 5
years working experience. The services has term of up 24 months.
3. The Monitoring & Evaluation (Project Management) Specialist. To assist PMU SPADA Bappenas
Secretariat to develop of M&E systems and implementation of M&E in community empowerment programs
and capacity building for Pemdas, especially for procurement and financial aspects. S/he should have at least
Master’s degree a minimum of 3 years working experience in a relevant subject area, or undergraduate degree
with 5 years working experience. The services has term of up 24 months.
4. The Peace Building/ Mediation and Conflict Resolution for Peaceful Development Specialist. To assist
PMU SPADA Bappenas Secretariat to develop of M&E systems for policies and programs related to recovery
and peace development of communities affected by natural and social disasters. S/he should have at least
Master’s degree a minimum of 3 years working experience in a relevant subject area, or undergraduate degree
with 5 years working experience. The services has term of up 24 months.
5. The MIS/IT Specialist. To support and collaborate with PIU SPADA MinDA Secretariat in the processing and
management of data and information, and the implementation of M&E in community empowerment and
capacity building for Pemdas. S/he should have at least Undergraduate degree with 3 years working
experience in a relevant subject area. The services has term of up 12 months.
6. The Data Analyst Specialist. To support and collaborate with PIU SPADA MinDA Secretariat in the
processing of data and information and also writing report . S/he should have at least Undergraduate degree
with 5 years working experience in a relevant subject area. The services has term of up 12 months.
7. The Financial Management Specialist. To support and collaborate with PIU SPADA MinDA Secretariat and
National Management Consultants to provide and process the data, analyze the performance of planning
grant and block grant in Kabupaten and Kecamatan, and also develop the financial management manual.
Master’s degree a minimum of 3 years working experience in a relevant subject area, or undergraduate degree
with 5 years working experience. The services has term of up 12 months.
8. The Procurement Specialist. To support and collaborate with PIU SPADA MinDA Secretariat and National
Management Consultants to conduct the implementation of procurement for community empowerment and
capacity building Pemdas programs. Undergraduate degree with 5 years working experience in a relevant
subject area. The services has term of up 12 months.
The PMU SPADA Bappenas, now invite eligible individual consultants to indicate their interest in providing such
services. Interest individual consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the
services (CV with academic background, experiences in similar assignment, knowledge of local conditions (if any)
etc.). Consultants may be invited for interview, if necessary.
A consultant will be selected in accordance with the procedures set out The World Bank’s Guidelines: Selection
and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004. Interest Individual Consultants may obtain
further information from background documents at the address given below from 9.00 am to 4.00 pm.
Expression of interest must be delivered to the address below no later than 4.00 pm, June 13, 2008
The Procurement Committee of
The State Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency (BAPPENAS)
C/o Secretariat Unit Pengendalian Proyek (UPP)/ Project Management Unit (PMU)
Support for Poor and Disadvantaged Areas (SPADA), BAPPENAS
Jl. Cirebon No 23/25, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Indonesia
Telp : +62-21-98287119
E mail : pmu_p2dtk@yahoo.co.id

UU Pengelolaan Sampah

UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ( uu-18-2008-pengelolaan-sampah  )